Pilkada Serentak, Masyarakat Butuh Gubernur Yang Jago Wujudkan Pelayanan Publik

Pilkada Serentak, Masyarakat Butuh Gubernur Yang Jago Wujudkan Pelayanan Publik

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK
540
0
Pilkada Serentak, Masyarakat Butuh Gubernur Yang Jago Wujudkan Pelayanan Publik.

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) 2018 mengedepankan kemampuan dan kejagoan pasangan calon dalam mewujudkan dan melaksanakan pelayanan publik yang bagus.

 

Isu-isu lainnya yang diusung masing-masing pasangan calon Gubernur tidak ada gunanya jika tidak jago dalam pelayanan publik.

 

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing menyampaikan, setiap paslon yang bertarung di Pilkada 2018 harus membuat dan menawarkan program yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.

 

“Misalnya, pertama, Paslon menjelaskan program yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita dari angka yang sekarang menjadi naik secara signifikan pada setiap tahun,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Sabtu (17/03/2018).

 

Kedua, membangun pelayanan publik dengan model jemput bola. Dengan perkembangan teknologi, para pegawai Pemda, tentu kerjasama dengan instansi pemerintah pusat yang ada di daerah, mengunjungi rumah penduduk untuk memberi pelayanan publik dengan kenderaan sepeda motor yang dilengkapi seperangkat teknonologi pelayanan publik yang mampu membuat KTP, Akte Kelahiran, Sertifikat Tanah dan sebagainya.

 

“Kenderaan ini berkeliling dari desa ke desa dengan menggunakan pengeras suara yang menyampaikan, Pelayan Publik, Pelayanan Publik,” tuturnya.

 

Ketiga, membeli satu Helikopter Ambulance untuk setiap pemda tingkat dua yang digunakan mengangkut pasien darurat dari rumah atau tempat kejadian ke Rumah Sakit.

 

“Paslon yang jago dalam program-program dan implementasi seperti itu yang dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya jago jualan kecap atau memainkan isu-isu primordialisme yang tidak ada gunanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya.

 

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) ini menegaskan, di masyarakat sejumlah persoalan riil sedang terjadi, antara lain persoalan infrastruktur, kesehatan, ketertinggalan pendidikan, kesejahteraan ekonomi, tingkat pengangguran.

 

“Paslon itu harus mampu menjawab dan mampu memberikan solusi nyata atas persoalan-persoalan tersebut. Jika tidak, ya engga ada gunanya memilih Paslon yang tidak bisa menyelesaikan persoalan masyrakat,” pungkas Emrus.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Resmi Diganti; Kebijakan KRIS Membuka Sekat Sosial

Pemerintah resmi mengganti kelas 1, 2, dan 3