Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Perpres Nomor 59 Tahun 2024 Sangat Berpotensi Timbulkan Masalah-Masalah Baru

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Perpres Nomor 59 Tahun 2024 Sangat Berpotensi Timbulkan Masalah-Masalah Baru

- in DAERAH, EKBIS, NASIONAL, PROFIL
72
0
Foto: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. (dok)Foto: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. (dok)

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di-warning agar merevisi kembali aturan pada Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Hal itu dikarenakan, kehadiran Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) itu sangat berpotensi timbulnya masalah-masalah baru dalam pelayanan kesehatan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyebut, Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang mengatur Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan ruang perawatan mengarah ke satu ruang perawatan, dengan maksimal 4 tempat tidur, dan 12 kriteria ruangan.

Pelaksanaan KRIS dilakukan secara bertahap hingga 1 Juli 2025. Namun hal itu sangat berpotensi menyebabkan terjadinya masalah-masalah baru.

“Tentunya selama proses pentahapan ini pelayanan Klas 1, 2 dan 3 masih berjalan. Mengenai iuran dan pelaksanaan teknis Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diatur lagi dalam Permenkes. Menurut saya pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) nantinya akan menjadi masalah bagi peserta JKN dan menjadi kontraproduktif,” tutur Timboel Siregar, dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Timboel Siregar merinci beberapa alasan yang dibangun dengan adanya Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) itu .

Pertama, pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berpotensi akan menghambat akses peserta JKN pada ruang perawatan. Pelaksanaan KRIS akan merujuk pada PP Nomor 47 tahun 2021, yang di pasal 18-nya disebutkan Rumah Sakit Swasta dapat mengalokasikan ruang perawatan KRIS minimal 40 persen dari total yang ada, dan RS Pemerintah minimal mengalokasikan 60 persen.

Bila sebuah RS Swasta mengalokasikan 50 persen, maka itu sudah memenuhi PP Nomor 47 tersebut. Jadi yang bisa diakses peserta JKN hanya 50 persen sementara 50 persen lagi untuk pasien umum.

Demikian juga bila RS Pemerintah memasang 80 persen untuk KRIS maka 80 persen untuk pasien JKN dan 20 persen untuk pasien umum.

“Ini artinya terjadi pembatasan akses bagi peserta JKN ke ruang perawatan di RS. Saat ini saja, dimana ruang perawatan Klas 1, 2 dan 3 diabdikan semuanya untuk pasien JKN, masih terjadi kesulitan mengakses ruang perawatan, apalagi nanti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Akan terjadi ketidakpuasan untuk layanan JKN dari peserta JKN,” ungkap Timboel Siregar.

Kedua, Iuran Peserta Mandiri akan menjadi satu atau single tarif, karena satu ruang perawatan. Sehingga iuran Klas 1 dan 2 akan turun, sementara klas 3 akan naik. 

“Bagi Klas 1 dan 2 akan membayar lebih rendah sehingga menurunkan potensi penerimaan iuran, sementara Klas 3 yang naik akan berpotensi meningkatkan peserta yang menunggak,” tuturnya.

Ketiga, akan terjadi ketidakpuasan bagi peserta Penerima Upah swasta dan Pemerintah yang selama ini klas 1 dan 2, yang ruang perawatannya dua atau tiga tempat tidur.

Keempat, RS Swasta akan mengalami kesulitan modal untuk merenovasi ruang perawatan sesuai KRIS. Kalau RS pemerintah tinggal nunggu alokasi APBN atau APBD.

“Seharusnya Pemerintah memberikan pinjaman tanpa bunga bagi RS Swasta untuk merenovasi ruang perawatannya,” sambung Timboel Siregar.

Timboel Siregar juga mengingatkan, sebelum lahirnya Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) itu, pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah agar masyarakat dilibatkan dalam pembuatan regulasinya.

“Sebelum lahirnya Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) ini, kami sudah meminta Pemerintah melibatkan masyarakat peserta JKN dalam pembuatan regulasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), namun Pemerintah jalan sendiri,” bebernya.

“Kami sudah meminta Pemerintah mengkaji ulang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan melakukan standarisasi ruang perawatan Klas 1, 2 dan 3, bukan membuat Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menjadi satu ruang perawatan,” lanjut Timboel Siregar.

Saat ini Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sudah diregulasikan di Perpres 59 tahun 2024. Dan oleh karenanya Pemerintah (Kemenkes dan Dinkes) dan BPJS Kesehatan harus memiliki program untuk memastikan peserta JKN mendapat kemudahan dalam mengakses ruang perawatan. 

“Tidak boleh ada lagi peserta JKN mengalami kesulitan mengakses ruang perawatan, sehingga menjadi pasien umum yang bayar sendiri. JKN jadi tidak bisa digunakan,” ujar Timboel Siregar.

Bila di sebuah Rumah Sakit memang kamar perawatannya penuh, Pemerintah (Kemenkes dan Dinkes) dan BPJS Kesehatan harus segera mencarikan Rumah Sakit yang mampu merawatnya, dan merujuk ke Rumah Sakit tersebut dengan Ambulance yang dibiayai JKN.

“Jangan biarkan pasien JKN atau keluarganya yang mencari sendiri Rumah Sakit yang bisa merawat mereka,” katanya.

Sayangnya, lanjut Timboel Siregar, di dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) ini tidak ada klausula yang mewajibkan Pemerintah (Kemenkes dan Dinkes) serta BPJS Kesehatan yang mencarikan Rumah Sakit yang bisa merawat, bila pasien JKN mengalami masalah di sebuah Rumah Sakit.

“Saya berharap di Permenkes Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) nanti klausula tersebut disebutkan secara eksplisit, sehingga Pemerintah dan BPJS Kesehatan benar-benar menjamin pasien JKN mudah mengakses ruang perawatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS),” tandas Timboel Siregar.(RED)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Chrisandya Sinurat, Advokat Muda Indonesia Pertama Peraih Medali Emas Studi Kepailitan Internasional

Seorang anak muda Indonesia bernama Chrisandya Sinurat mengukir