Dari Negeri Tirai Bambu ribuan tenaga kerja kasar ilegal masuk, ratusan ton narkoba rutin dipasok, Sembako beracun disebarkan dan marak di Tanah Air, hingga intervensi Perundang-undangan kian menindas bangsa sendiri, Pribumi Indonesia menjerit.
Pemerintah didesak segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina. Desakan itu disampaikan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) lantaran banyaknya intervensi regulasi dan hukum yang dilakukan Negeri Tirai Bambu itu kepada Indonesia.
Selain itu, hal-hal buruk yang memperlemah Indonesia terus menerus di-suply dari Cina ke Indonesia.
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak mengatakan, dari sekian banyak hal buruk dari Cina ke Indonesia, paling tidak ada tiga hal pokok yang harus segera menjadi pertimbangan Pemerintah untuk segera mengakhiri hubungan diplomatik dengan negara yang kini masih dipimpin presidennya bernama Xi Jinping itu.
“Geprindo mendesak pemerintah Indonesia menghentikan hubungan diplomatik dengan Cina. Hal itu terkait maraknya penyelundupan narkoba, bibit tanaman yang mengandung virus dan bakteri, serta penyelundupan tenaga kerja dari Cina,” tutur Bastian P Simanjuntak, di Jakarta, Senin (02/04/2018).
Menurut Bastian, ketiga hal tersebut diperparah dengan intervensi hukum yang dilakukan Cina terhadap Indonesia. “Sangat jelas intervensi itu ketika kejadian penangkapan kapal Cina di Natuna,” ujarnya.
Menyoroti penyeludupan tenaga kerja kasar dari Cina ke Indonesia, Bastian menjelaskan, berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia, yang boleh masuk itu adalah tenaga kerja hanya yang posisinya tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.
Faktanya, kata dia, hampir mayoritas tenaga kerja asing dari Cina yang masuk ke Tanah Air tidak memenuhi perizinan.
“Lah yang masuk menyerbu Indonesia adalah tenaga-tenaga kerja kasar. Dan itu tidak ada ruangnya dalam kesepakatan dagang apapun,” tegas Bastian.
Serbuan tenaga kerja asing (TKA), khususnya asal Cina, membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kelabakan.
Buktinya, lanjut Bastian, di akhir tahun 2016 lalu, Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie mengungkapkan adanya persoalan diimigrasi dengan masuknya TKA dari Cina ke Indonesia secara ilegal.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menyampaikan, pemakaian TKA oleh banyak investor dari Cina, tidak seharusnya terjadi dan dibiarkan.
“Khususnya dalam bidang pertambangan, masuknya tenaga kerja dari Cina itu ternyata hanya untuk ngakalin dan nge-rampok hasil sumber daya alam Indonesia dengan harga murah meriah,” ungkap Arief.
Terkait penyelundupan narkoba, Bastian juga menambahkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beberapa waktu yang lalu menemukan 1,62 ton sabu yang diselundupkan di kapal dari Cina.
Akhir Januari 2018 lalu, sebanyak 150 ton bahan baku narkoba asal Cina yang masuk melalui Dili, gagal diselundupkan ke Indonesia setelah ditangkap aparat keamanan di negara Timor Leste.
Bastian juga mengungkapkan, pada 21 Maret 2018, Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Bali, menggagalkan penyelundupan benih sayuran asal Cina seberat 13,5 kilogram di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Awal Desember 2016, dua kilogram benih cabai, 5000 batang tanaman cabai, satu kilogram benih bawang daun dan sawi hijau asal Cina dimusnahkan dengan cara dibakar dengan incinerator di Instalasi Karantina Hewan Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta.
“Ketiga masalah ini tentu saja sangat merugikan Indonesia, dan itu terkait dengan tidak tegasnya pemerintah di bawah rezim Jokowi,” ujar Bastian.
Selain tidak tegas, lanjut dia, Jokowi juga cenderung didikte Cina sehingga regulasi soal tenaga kerja malah menguntungkan asing, terutama Cina.
“Dan sebaliknya merugikan tenaga kerja lokal. Tentu saja akan muncul kecurigaan bahwa rezim Jokowi dipenuhi oknum pro Cina,” ujar Bastian.
Dia mengingatkan agar Jokowi segera sadar bahwa Indonesia negara berdaulat, yang merdeka dengan memiliki kewajiban melindungi segenap kepentingan bangsa Indonesia. Bastian menunjukkan kembali Pembukaan UUD 45 alinie ke empat.
“Itu artinya pelecehan atas bangsa Indonesia oleh Cina harus dihentikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan memutuskan hubungan diplomatik,” ujarnya.
Kepada Pemerintah Cina, Bastian mengingatkan agar pro aktif menghentikan penyelundupan narkoba, bibit tanaman bervirus dan tenaga kerja mereka ke Indonesia.
“Bila tidak begitu maka sudah tepat pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik,” ujarnya.
Apabila pemerintah tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina, kata dia, maka rakyat Indonesia yang mengalami kerugian besar. Kerugian itu disebabkan pemerintahan yang lebih pro Cina dari pada rakyatnya sendiri.
“Hal ini tidak bisa ditolerir. Pilihan Jokowi hanya dua, pertama, putuskan hubungan diplomatik dengan Cina maka akan dicintai rakyat Indonesia. Atau, kedua, silakan tetap mesra dengan Cina dan akan menjadi musuh bagi rakyat Indonesia,” pungkas Bastian.(JR)
