Breaking News

Kepala Daerah & DPRD Ogah Mutahirkan Data, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Koreksi Data Terpadu Penerima Bantuan Sosial

Kepala Daerah & DPRD Ogah Mutahirkan Data, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Koreksi Data Terpadu Penerima Bantuan Sosial. Kepala Daerah & DPRD Ogah Mutahirkan Data, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Koreksi Data Terpadu Penerima Bantuan Sosial.

Organisasi yang konsern dalam advokasi dan pembelaan rakyat miskin, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan koreksi terhadap Basis Data Terpadu Penerima Bantuan Sosial (BDT PBS).

Koreksi itu digelar pada Musayawarah Daerah II SPRI Kota Tasikmalaya, Jawa Bara, yang digelar pada 15 September 2019, di Geunah Calik.

Sekjen SPRI Dika Moehammad menyampaikan, hingga saat ini, sejumlah Kepala Daerah dan DPRD tidak melakukan pemutakhiran data.

Dalam pertemuan itu, Dika Moehammad juga menekankan, pentingnya SPRI Kota Tasikmalaya mengkoreksi Basis Data Terpadu (BDT) Penerima Bantuan Sosial di wilayahnya.

“Berdasarkan laporan SPRI di beberapa kota,ditemukan adanya Kepala Daerah dan DPRD yang tidak melakukan proses pemutakhiran BDT,” ujarnya.

Itu akibat darinya banyak ditemukan warga miskin belum tercatat dalam BDT. Dan ditemukan banyak penerima bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria miskin. Serta, masih ditemukan data penerima bansos yang sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya.

“Kita mengusulkan, perlunya perbaikan uang basis data tertadu penerima bantuan sosial,” ujar Dika.

Proses pemutakhiran yang semestinya dilakukan setiap dua kali dalam setahun, lanjutnya, harus transparan, dengan melibatkan warga. “Agar hasilnya betul-betul akurat,” katanya.

Dika juga mengatakan, perlunya mengusulkan kepada pemerintah daerah menyiapkan alokasi dana daerah (APBD) untuk membiayai proses pemutakhiran data, maupun untuk subsidi terhadap warga miskin yang tidak ter-cover oleh program bansos Nasional.

Musda II SPRI Kota Tasikmalaya itu mengangkat tema, Perkuat dan Perluas Organisaasi: Tingkatkan Pemahaman Berjuang. Kegiatan Musda dihadiri anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Komisi IV yaitu Gilman Mawardi.

Dika menjelaskan, Musda merupakan proses demokratis dalam organisasi SPRI. Kegiatan Musda ini merupakan agenda nasional dalam rangka mengkonsolidasikan cabang-cabang SPRI.

“Musda bertujuan untuk merombak kepengurusan dan menyusun strategi serta program kerja,” ujarnya.

Dalam sambutannya, anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi menyatakan, dirinya berkomitmen akan bekerja mengurusi bidang kesejahteraan rakyat.

Gilman juga berjanji akan berupaya agar ditempatkan dalam Komisi yang membidangi kesejahteraan.

Terkait masih banyaknya warga miskin tidak masuk BDT penerima Kartu Indoensia Sehat (KIS) dan program bansos lainnya, Gilman berjanji akan membawa persoalan itu dalam rapat dewan. “Akan dibahas di rapat dewan,” ujarnya.

Aktivis Sosial, Aris yang juga Ketua RW di lokasi itu mengungkapkan, dirinya pernah mendatangi kantor Kelurahan untuk mengusulkan warga yang belum masuk BDT.

“Akan tetapi pihak kelurahan tidak mengetahui proses mengusulkan BDT,” ujar Aris.

Di lingkungan tempat tinggalnya, lanjutnya, banyak ditemukan warga miskin yang belum masuk dalam BDT penerima Bansos.

Peserta Musda juga mengeluhkan Kriteria dan Garis Kemiskinan yang jadi acuan pemerintah, karena tidak sesuai dengan kondisi riil warga.

Penggunaan kriteria dan garis kemiskinan ini menyebabkan sedikitnya keluarga miskin yang masuk dalam kategori.

Selain itu, berdasarkan pantauan dibeberapa Kelurahan, ujarnya, tidak pernah diketahui adanya proses pemutakhiran.

Peserta mengatakan bahwa kuota tambahan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kota Tasikmalaya sebanyak lima ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kenyataan  masih belum mencukupi untuk mengcover keluarga miskin yang tidak masuk dalam BDT.

Dalam sidang pembahasan program kerja, ditetapkan bahwa SPRI Kota Tasikmalaya akan melakukan audit terhadap kelayakan penerima bantuan sosial dan mekanisme penetapan Basis Data Terpadu (BDT) penerima bansos.

SPRI juga akan menginisiasi agar Walikota dan DPRD Tasikmalaya mengalokasikan dana daerah (APBD) untuk membiaya program pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya dalam pembahasan pemilihan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Kota Tasikmalaya, sidang menetapkan Ibu Popy sebagai Ketua, Bapak Aris sebagai Wakil Ketua, Ibu Dian sebagai Sekretaris, Ibu Ucu sebagai Wakil Sekretaris, Ibu Sumiati sebagai Bendahara, Bapak Ade, Bapak Ace, dan Bapak Haerdar sebagai Biro Pengembangan Organisasi, Ibu Nunung, dan Kang Asep sebagai Biro Kajian, Informasi dan Kaderisasi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*