Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menentang keras adanya penguasaan aset Indonesia oleh pihak asing. Dia menyebut, penguasaan itu adalah jenis penjajahan gaya baru yang harus dilawan.
Ali Mahsun mengatakan, proyek Meikarta yang sedang digagas oleh sejumlah taipan dan para pemodal asing harus dihentikan di Tanah Air. Menurut dia, proyek itu nyata-nyata mengangkangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membuat rakyat kecil kian menderita.
“APKLI mendesak dihentikannya Meikarta, dan batalkan hak milik Warga Negara Asing penjajah Indonesia,” ujar Ali Mahsun, di Jakarta, Senin (21/08/2017).
Menurut dia, proyek Meikarta yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat dan Hak Milik WNA merupakan saudara kembar, ibarat satu telur, mereka yang menjajah dan merobek Kedaulatan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Penjajahan seperti ini juga telah merambah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Lantas dimana kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia saat ini bersemanyaman? Indonesia sudah tidak berdaulat lagi, kembali terjajah bangsa asing,” ujar Ali Mahsun.
Karena itu, dia menegaskan, apapun resiko dan yang akan terjadi, segala bentuk penjajahan di negeri ini harus dilawan dan diusir dari Bumi Pertiwi Indonesia.
“Jangan pernah bermain api, juga jangan bermain di air keruh, kedaulatan dan kemerdekaan negeri ini tak boleh dirongrong dan dijajah bangsa asing manapun, tidak boleh dihinggapi kotoran para pecundang negeri ini. Ingat dan beri noktah merah. Puluhan juta darah dan nyawa dipertaruhkan oleh nenek moyang leluhur bangsa Indonesia untuk mengantarkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jangan berkhianat, jangan merobek Indonesia, kami, rakyat dan bangsa Indonesia pasti melawan dan mengusir dari tanah air tercinta Indonesia,” ujarnya.
Satu-satunya harapan Indonesia saat ini, kata dia, adalah pengembangan yang sehat di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjumlah 59,6 juta di seluruh tanah air. Dimana, sebanyak 42%-nya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) atau sejumlah 25 juta.
“Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Tekad bulat Hamukti Palapa PKL Indonesia, tekad bulat Revolusi Kaki Lima Indonesia untuk tegakkan kembali ekonomi rakyat dan kembalikan kedaulatam ekonomi bangsa demi merah putih dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah harga mati bagi APKLI dan 25 Juta PKL Indonesia,” ujarnya.
Dia mengatakan, apapun resiko dan yang akan terjadi, segala bentuk penjajahan di republik ini, APKLI beserta 25 Juta PKL ada di garda depan bersama rakyat dan bangsa Indonesia untuk melawan dan mengusir siapa saja yang menjajah bangsa dan negara Indonesia.
“Stop Meikarta, batalkan Hak Milik WNA, lawan atau terjajah. Merdeka atau Mati,” pungkas Ali.(JR)
