Satu setengah tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK, Nelayan melakukan Survei Internal untuk mengetahui siapa saja menteri yang masih loyal terhadap ‘Revolusi Mental’-nya Jokowi.
Dari survei internal yang dilakukan organisasi nelayan ini, nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti patut dipertahankan sebagai menteri yang memegang prinsip Revolusi Mental.
Dari survei internal yang dilakukan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), disebutkan hanya ada tiga menteri di Kabinet Kerja yang masih setia pada Revolusi Mental.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Jawa Timur Sungkono Adi memaparkan, ukuran Revolusi Mental yang dilakukan HNSI adalah dengan menelisik kebijakan dan program-program menteri yang berguna dan berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kehidupan nelayan di seluruh Indonesia. Hal yang sama dilakukan seluruh DPD dan DPC HNSI di seluruh Indonesia.
“Sangat sedikit menteri yang masih setia dengan Revolusi Mental-nya Pak Jokowi. Untuk Jawa Timur, dari 23 Dewan Pimpinan Cabang HNSI yang tersebar di 23 Kabupaten, kami mensurvei bahwa kebijakan yang paling banyak pro-nelayan dan desa-desa nelayan, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tjahjo Kumolo. Kedua, terkait pelarangan pengrusakan biota laut dan ekositem laut oleh pabrik-pabrik dan tambang-tambang serta perusahaan nakal, dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Dengan kebijakan itu, wilayah tangkap nelayan Indonesia, terutama nelayan kecil semakin luas. Ini sangat berguna,” papar Sungkono, Senin (09/05/2016).
Dijelaskan Sungkono, kebijakan Menteri Dalam Negeri yang memangkas rumitnya birokrasi pelayanan masyarakat di desa-desa dan pemerintah daerah sangat membantu nelayan. “Terutama untuk desa-desa nelayan. Itu mempermudah kami nelayan dalam mengurus semua dokumen, surat-surat, kebutuhan-kebutuhan teknis dalam melakukan pekerjaan kami,” ujarnya.
Selain itu, program dan kebijakan Mendagri dianggap efektif untuk mengawal pengefektifan anggaran ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. “Kalau selama ini,s erring kali anggaran menggantung hanya sampai tingkat provinsi, sedikit sekali tiba ke Kabupaten, kini sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Tentunya, kami pun akan turut mengawal penggunaan anggaran dan berbagai infrastruktur itu sampai ke tingkat desa-desa nelayan,” papar Sungkono.
Sedangkan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sungkono menjelaskan, kebijakan penataan perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi lawan nelayan kecil semakin ketat.
Pengrusakan biota laut dan ekositem laut juga paling besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengeruk kekayaan laut Indonesia itu. “Kami bersyukur bahwa nelayan diberikan ruang untuk menangkap ikan lebih luas. Itu harus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten Sabrawijaya menyampaikan, selain kedua menteri di atas, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dianggap sebagai salah satu menteri yang melakukan Revolusi Mental.
“Kita tahu, sejumlah program dan kebijakan Ibu Susi sangat revolusioner. Mengusir pencuri ikan asing. Membakar kapal-kapal nelayan asing. Meskipun beberapa langkah dianggap masih harus ada upaya meng-sinkronkan dengan keberadaan nelayan Indonesia, itu bagian dari proses transisi dan penyesuaian. Kami mensurvei di internal kami bahwa Menteri Susi sudah meletakkan dasar-dasar kebijakan dan program yang sangat berguna bagi nelayan Indonesia. Dan ini harus diteruskan dan ditingkatkan,” papar Sabrawijaya.
Di Provinsi Banten sendiri, lanjut Sabrawijaya, ada 6 Dewan Pimpinan Cabang HNSI yang tersebar di 6 Kabupaten desa-desa nelayan. Dari penelusuran dan survei internal, menurut dia, ketiga menteri yang disebutkan itu patut disebut sebagai menteri-menteri yang masih memegang teguh Revolusi Mental-nya Jokowi.
“Menteri yang lainnya, tampaknya tak begitu nyata kinerjanya. Apalagi untuk nelayan, sangat minim,” pungkas dia.
Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru mengatakan, setiap segmen masyarakat berhak melakukan penilaian ataupun survei di internal mereka untuk mengetahui sejauh mana kinerja menteri bagi kehidupan masing-masing sektor.
Menurut pria yang juga anggota Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia ini, HNSI sendiri melakukan itu secara rutin di internal. “Inisiatif masing-masing daerah tentu kita hormati dan hargai. Itu yang mereka alami dan itu pula akan kita perjuangkan secara bersama-sama,” ujar Siswaryudi Heru.
Dikatakan Anggota Pengarah Dewan Perubahan Iklim Nasional ini, untuk nelayan, jargon Revolusi Mental miliknya Jokowi itu harus dikonkritkan. “Jadi bukan sekedar jargon. Sejauh ini, sejumlah kebijakan menteri tadi, terutama yang tiga itu, dari survei internal dan temuan di lapangan, ya itu yang dirasakan nelayan kita,” ujarnya.
Siswaryudi mengatakan, untuk melihat respon nyata dari sebuah kebijakan dan pemerintahan ataupun kinerja menteri, bisa secara langsung ditanyakan kepada masing-masing nelayan di daerah.
“Itu yang ditemukan, dan itu harus disampaikan. Tentu, dengan harapan, ke depan, kinerja para menteri itu harus terus ditingkatkan dan lebih baik lagi. Terutama untuk pengawasan jalannya roda kebijakan dan jalannya program-program di lapangan, harus terus ditingkatkan,” pungkas Siswaryudi Heru.(JR-1)
