WNI Eks Jihadis ISIS Ditetapkan Sebagai Foreign Terrorist Fighter, Sugeng Teguh Santoso: Tidak Cabut Status Kewarganegaraannya, Pemerintah Indonesia Durhaka

WNI Eks Jihadis ISIS Ditetapkan Sebagai Foreign Terrorist Fighter, Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso: Tidak Cabut Status Kewarganegaraannya, Pemerintah Indonesia Durhaka!
WNI Eks Jihadis ISIS Ditetapkan Sebagai Foreign Terrorist Fighter, Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso: Tidak Cabut Status Kewarganegaraannya, Pemerintah Indonesia Durhaka!

Pemerintah Indonesia harus memastikan pencabutan status kewarganegaraan para eks kombatan Negara Islam Irak dan Syam, juga dikenal dengan nama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu berimplikasi pada kewajiban Negara kepada warganya jika masih memiliki status WNI.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso mengibaratkan, jika status kewarganegaraan para WNI yang merupakan jihadis  eks ISIS itu tidak dicabut, sama saja seperti menjadikan Negara Indonesia durhaka kepada warga negaranya.




Soalnya, Pemerintah Indonesia sudah menegaskan menolak kembalinya para eks kombatan ISIS itu ke Tanah Air, dengan menyebut mereka sebagai Foreign Terrorist Fighter (FTF).

Menurut Sugeng Teguh Santoso, hak kewarganegaraan para eks ISIS yang belum dicabut itu, menyisakan kewajiban Negara Indonesia bagi para eks kombatan ISIS itu.

“Kalau tak dicabut status WNI mereka, dan malah mengiyakan bahwa para jihadis eks ISIS itu sebagai FTF, maka Negara Indonesia masih memiliki tanggungjawab yang tidak bisa diabaikan. Negara Indonesia wajib memberikan bantuan hukum kepada WNI. Jika itu tidak dilakukan, ya sama saja Negara Indonesia seperti melakukan tindakan durhaka,” tutur Sugeng Teguh Santoso, Selasa (11/02/2020).




Sugeng Teguh Santoso yang juga Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Sekjen Peradi) ini menegaskan, pemerintah Indonesia tidak memiliki kontijensi Plan dan tidak berbuat apapun atas isu FTF itu.

Penggunaan istilah FTF oleh Pemerintah Indonesia terhadapsebanyak 689 orang jihadis eks ISIS itu. Mereka yang berjuang sebagai jihadis ISIS dan berbaiat pada ISIS.

Sugeng menjelaskan, penyebutan foreign terrorist fighter adalah masuk dalam kategori tindak pidana terorisme yang disepakati sebagai tindak pidana khusus oleh seluruh Negara di dunia. Di mana atas FTF berlaku jurisdiksi hukum negara tempat FTF beroperasi.




Artinya, tegas Sugeng Tegus Santoso, TFT tersebut akan diadili oleh Negara dimana FTF ditangkap saat sedang melaksanakan tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, sistim hukum yang akan dipakai mengadili adalah sistim hukum dimana FTF tersebut melakukan tindak pidana terorisme dan ditangkap di tempat kejadian.

“Dalam hal ini adalah jurisdiksi hukum negara Suriah. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Suriah, Bashar Al Assad bahwa mereka akan mengadili dan akan mengeksekui para teroris tersebut, termasuk mungkin 689 teroris asal WNI yang bertempur sebagai jihadis ISIS,” tuturnya.




Nah, pada saat diadili dan mungkin akan dinyatakan bersalah dengan putusan eksekusi hukuman mati, maka status 689 FTF tersebut adalah sebagai Wargta Negara Indonesia.

“Maka, dalam statusnya sebagai WNI, Pemerintah Indonesia harus memberikan pendampingan dan fasilitasi hukum buat terdakwa-terdakwa FTF tersebut,” tutur Sugeng.

Pernyataan Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan memulangkan FTF itu adalah karena alasan supaya virus terorisme tidak meracuni 267 juta WNI di Indonesia.




Menurut Sugeng Teguh Santoso, pernyataan itu adalah pernyataan pembodohan publik.

Karena, tidak mungkin pemerintah Indonesia tak bisa dan tidak perlu membawa pulang 689 FTF ke Indonesia, yang dalam status terdakwa tindak pidana terorisme yang ditahan oleh Otoritas Negara Suriah.

Dengan penyebutan FTF di dalamnya, maka menyiratkan bahwa mereka sebanyak 689 FTF dengan status WNI. Berbeda dengan istilah jihadis ISIS, yang menurut Guru Besar Ahli Hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana, karena mereka jihadis ISIS.




Dikatakan Sugeng, pendatap Himkmahanto itu menyebut, pada FTF yang merupakan jihadis ISIS itu dapat secara otomatis kehilangan status WNI. Dikarenakan mereka memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan, oleh karena masuk dalam legion asing. Serta secara terbuka menyatakan tidak mengakui Pemerintah Indonesia.

Sugeng menegaskan, kehilangan status atau pencabutan status kewarganegaraan ini akan lebih mendasar untuk diterapkan demi kepentingan Indonesia ke depan.

Sebab, bila tidak dicabut status WNI mereka, maka para terdakwa teroris itu yang diadili oleh peradilan Negara Suriah, wajib diberikan fasilitasi pendampingan hukum.




Dengan status FTF tersebut, maka terhadap anak-anak dan isteri para FTF tersebut yang tidak terlibat ISIS, dan tidak melakukan tindak pidana terorisme, serta tinggal di camp-camp ISIS dulu, status mereka adalah WNI.

Sehingga, sepenuhnya, mereka harus dilindungi dan harus diurus sebagai WNI yang terlantar di Negara Asing. Sementara, doktrinal ISIS terhadap perempuan dan anak-anaknya sudah melekat.

“Nah, atas mereka ini mau diapakan? Sebagai WNI mereka berhak pulang ke Indonesia dan harus difasilitasi pulang oleh pemerintah,” katanya.




Sementara, Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan khawatir jika virus terorisme menjangkiti 267 juta WNI di Indonesia, sehingga mereka ditolak untuk kembali ke Indonesia.

“Jadi, di sini ada sikap ambigu. Dan adanya ketidakpastian hukum mengenai nasib perempuan dan anak-anak WNI eks ISIS itu. Perempuan dan anak-anak yang sudah disusupi ISIS dengan ideology kekerasan ala ISIS adalah mesin penghancur dalam wujud manusia. Pemerintah bingung,” kata Sugeng Teguh Santoso.

Oleh karena itu, menurut Sugeng Teguh Santoso, pemerintah semestinya tetap menggunakan istilah jihadis eks ISIS terhadap sebanyak 689 orang itu, termasuk istri mereka.




“Selanjutnya, pemerintah bisa memakai treatment hukum pencabutan status WNI. Dengan dicabut status WNI mereka, maka pemerintah tidak punya tanggung jawab lagi atas mereka. Dan Pemerintah Indonesia juga tidak dapat dituntut untuk mengurus 689 jihadis ISIS itu untuk kembali ke Indonesia,” jelas Sugeng.

Sedangkan untuk anak-anak mereka, lanjutnya lagi, apabila mempergunakan terminologi FTF, maka anak-anak itu adalah anak-anak WNI, yang orang tua mereka sedang diadili sebagai pelaku terorisme di Suriah.

Terhadap ibu dan anak-anaknya terdapat kewajiban negara RI harus mengurus dan melindungi wanita dan anak-anak  untuk pulang.




“Ini, sungguh berpotensi munculnya intoleransi dan terorisme di Indonesia di kemudian hari,” katanya.

Dari penjelasan itu, kata Sugeng, terlihat bahwa sesungguhnya Pemerintah Indonesia tidakmemiliki kontijensi plan atau rencama tindak pengamanan terhadap 267 juta WNI  di dalam Negeri yakni di Indonesia sendiri.

Pemerintah telah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.




“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia,” kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Mahfud mengatakan, ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF.

“Hasil rapat menyangkut teroris lintas batas, FTF, itu keputusan rapat kabinet tadi, pertama, apakah teroris yang ada di luar negeri ini jumlahnya 689 per hari ini warga negara Indonesia di Suriah, Turki, terlibat FTF itu akan dipulangkan apa tidak,” kata Mahfud.




Dari hasil rapat, lanjutnya, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi ‘virus’ bagi warga Indonesia.

“Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman,” ujar Mahfud MD.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*