Waspada Pengalihan Isu, GAMKI Jakarta Barat Ajak Warga Taat Konstitusi

Waspada Pengalihan Isu, GAMKI Jakarta Barat Ajak Warga Taat Konstitusi

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, POLITIK
514
0
Waspada Pengalihan Isu, GAMKI Jakarta Barat Ajak Warga Taat Konstitusi. – Foto: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Jakarta Barat (DPC GAMKI Jakbar), Antoni Yudha Benusu.(Ist)Waspada Pengalihan Isu, GAMKI Jakarta Barat Ajak Warga Taat Konstitusi. – Foto: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Jakarta Barat (DPC GAMKI Jakbar), Antoni Yudha Benusu.(Ist)

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Jakarta Barat (DPC GAMKI Jakbar) mengajak warga di Jakarta untuk Taat Konstitusi.

Soalnya, saat ini sudah terlalu banyak atraksi-atraksi pengalihan isu di masyarakat, yang cenderung menimbulkan keresahan dan riak-riak pergesekan sesama warga.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Jakarta Barat (DPC GAMKI Jakbar), Antoni Yudha Benusu, menyebut, seperti adanya polemik suara adzan yang disamakan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil  Qoumas alias Gus Yaqut, dengan suara gong-gongan anjing, yang disebut dipelintir sehingga menyebabkan riak-riak tak sedap dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pro dan kontra terkait pernyataan Gus Yaqut itu membuat perhatian masyarakat terkonsentrasi pada pernyataan Menteri Agama tersebut,” tutur Antoni, dalam siaran persnya, Selasa (01/03/2022).

Menurut Antoni, massifikasi pelitiran pernyataan Gus Yaqut itu adalah tindakan yang patut dicurigai sebagai pengalihan isu untuk penundaan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Antoni menilai, pernyataan Gus Yaqut selaras menjadi dengan apa yang sedang dilakukan Muhaimim Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Yahya Staquf selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU), yang sama-sama menginginkan Pemilu 2024 diundur.

Antoni melihat, sudah menjadi rahasia umum kalau Muhaimin Iskandar, Yahya Staquf dan Gus Yaqut dari rumpun yang sama, dan cenderung mempunyai kepentingan yang saling mendukung.

“Kami melihat, apa yang sedang terjadi itu adalah sebagai pengalihan isu untuk penundaan Pemilu 2024,” ujar Antoni.

Antoni megatakan, Pemerintah harus menjaga Indeks Demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan tentu sebagai Demokrasi yang taat hukum dan taat konstitusi.

Di sisi lain, katanya, keinginan segelintir orang yang menyatakan menunda Pemilu 2024, adalah sebuah tindakan yang merusak reputasi Presiden Joko Widodo.

“Seolah-olah penundaan Pemilu 2024 adalah keinginan Presiden,” ujarnya.

Antoni berharap, masyarakat, terutama Partai Politik dan Tokoh-Tokoh Masyarakat hendaknya taat konstitusi. Sehingga, tercipta terus keutuhan masyarakat, kedamaian dan juga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Janganlah merusak nilai-nilai demokrasi kita yang taat konstitusi,” ujarnya.

Dia menyayangkan jika hanya karena tidak ada peluang menjadi Capres atau Cawapres pada 2024, malah mendorong penundaan Pemilu 2024 dan merusak reputasi Presiden Joko Widodo.

Terakhir, Antoni menyampaikan, yang dibutuhkan bangsa dalam masa-masa sulit ini adalah kekompakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, karena itu adakah solusi dari permasalahan bangsa.

“Mari bersama kita junjung nilai-nilai Pancasila untuk kebersamaan dan kekompakan kita sebagai suatu bangsa dalam melewati masa-masa sulit ini,” tutupnya.(JRO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bakal Segera Diadili di Kursi Pesakitan, Ketua Yayasan Sekolah Pendeta Indonesia Timur Prof Dr Marthen Napang Dijebloskan Ke Rutan Salemba

Ketua Badan Pengurus Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat dan