Warga Nduga Terus Ditembaki Aparat TNI/Polri, Wakil Bupati Wentius Nemiangge Letakkan Jabatan, Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik: Hentikan Operasi Militer di Nduga Papua

Warga Nduga Terus Ditembaki Aparat TNI/Polri, Wakil Bupati Wentius Nemiangge Letakkan Jabatan, Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik: Hentikan Operasi Militer di Nduga Papua.
Warga Nduga Terus Ditembaki Aparat TNI/Polri, Wakil Bupati Wentius Nemiangge Letakkan Jabatan, Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik: Hentikan Operasi Militer di Nduga Papua.

Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Dikarenakan tidak kunjung berhentinya pembantian terhadap warganya, Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge meletakkan jabatannya dan mundur dari Wakil Bupati.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Willem Wandik juga terkejut dengan langkah Wakil Bupati Nduga itu. Putra Asli Papua ini pun menyatakan dirinya dapat memahami langkah yang dilakukan Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge itu dikarenakan warga Papua di wilayah Nduga terus mengalami perburuan dan dugaan pembantaian oleh aparat TNI/Polri.

“Wakil Bupati Nduga mundur karena warganya terus menerus ditembaki,” tutur Willem Wandik, dalam keterangan persnya, Selasa (24/12/2019).

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Papua ini mengatakan,  tragedi kemanusiaan di Nduga belum juga selesai. Ribuan warga sipil di Kabupaten Nduga terpaksa harus meninggalkan rumah, keluarga, kebun, sekolah, Gereja, untuk menghindari pengepungan aparat dalam operasi militer yang dirilis sejak Desember 2018 silam.

Willem Wandik menegaskan, ratusan warga sipil, termasuk orang tua dan anak-anak tewas dalam operasi militer di Nduga. Kondisi ini ditentang keras oleh Pemerintah Daerah Nduga, termasuk oleh Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge, yang baru-baru ini meletakkan jabatannya sebagai Wakil Bupati.

“Wentius Nemiangge meletakkan jabatannya dari Wakil Bupati, sebagai representasi pemerintah di daerah, akibat penembakan yang terus terjadi. Dan yang terbaru menewaskan seorang warga sipil bernama Hendrik Lokbere,” ungkap Wandik.

Lebih lanjut, Willem Wandik menegaskan, seorang Wakil Bupati sebelum menjabat telah disumpah atas nama Tuhan. Dengan sumpah sebagai berikut, Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Namun, lanjutnya, seorang Wentius Nemiangge yang seharusnya mengakhiri masa jabatannya di tahun 2022, merelakan pelepasan jabatannya.

“Karena dirinya tidak ingin menjadi bagian dari pelaksana tugas Pemerintah yang justru membiarkan rakyatnya sendiri tewas dihadapan kekuasaan yang diberikan oleh Negara. Kekuasaan seperti itu sama sekali tidak berguna, karena tidak bisa mengubah status quo operasi militer di wilayah pemerintahannya sendiri. Kewenangan pengerahan pasukan militer berada di tangan Pemerintah Pusat,” tutur Willem Wandik.

UU No.23 Tahun 2014 pada pasal 65, juga telah memberikan tugas kepada Wakil Bupati untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pelayanan Pemerintahan di daerah.

Tugas ini memberikan kewajiban kepada Wentius Nemiangge selaku Wakil Bupati, untuk melindungi segenap warga daerah dalam wilayah pemerintahannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

“Jika seorang Wakil Bupati yang memiliki kekuasaan di daerah tidak mampu menghalangi penghilangan paksa nyawa manusia terhadap warganya sendiri, maka siapakah lagi yang akan melindungi warga masyarakat yang sedang hidup dalam ketakutan dan ancaman penembakan yang setiap saat? Kejadian serupa dapat terjadi kepada siapapun di daerah Nduga,” ujarnya.

Willem Wandik pun menolak dilakukannya Operasi Militer di Nduga. Menurut dia, dalam Operasi Militer, tidak akan pernah diberlakukan UU hukum sipil. Sehingga segala bentuk penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat militer hanya tunduk pada UU Militer.

“Sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menuntut penegakan hukum terhadap pelaku penembakan warga sipil yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa di masyarakat, terutama masyarakat Nduga, ras Melanesia,” tutup Wandik.

Sebelumnya pada hari Senin (23/12/2019), Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati.

“Sudah satu tahun terjadi seperti ini. Kami sebagai Pemerintah Daerah sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI/Polri yang ada di Nduga segera ditarik, agar masyarakat kembali ke  kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspons. Bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” ungkapnya dengan nada kecewa di hadapan ratusan masyarakat Nduga, yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang.

Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden di daerah, dan harusnya bisa didengar oleh Pemerintah Pusat.

Namun kenyataanya sangat bertolak belakang, karena permintaan mereka tidak pernah digubris pemerintah pusat.

“Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah. Maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga. Dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa,” ujar Wentius Nemiangge.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan