Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Adbul Halim Iskandar tidak hadir dalam undangan resmi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI).
Padahal, adik kandung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskadar itu sudah mengiyakan akan hadir untuk menyampaikan pemaparan kondisi desa dan peran pemuda dalam mengawal Program-Program Desa. Kehadirannya sangat diperlukan pada Sidang Pleno II DPP GAMKI, yang digelar di Gedung MPR/DPR, Senayan, pada Jumat (22/11/2019).
Ketidakhadiran Mendes PDTT itu membuat kecewa sejumlah fungsionaris DPP GAMKI, yang juga berasal dari berbagai daerah Indonesia.
Salah seorang Fungsionaris DPP GAMKI, Indra Raja Aritonang Rajagukguk mengatakan, Ketua Umum DPP GAMKI, yang juga anggota anggota Komisi V DPR RI, Willem Wandik, sudah meminta dan memastikan kehadiran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Adbul Halim Iskandar pada Sidang Pleno II DPP GAMKI itu.
“Kepastian akan hadir itu, telah dinyatakan Mendes PDTT ketika Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI. Yang mana saat itu, Ketua Umum DPP GAMKI, yang juga anggota DPR RI, Willem Wandik meminta langsung, dan Mendes PDTT mengiyakan. Nyatanya, tidak hadir,” ungkap Indra Raja, di Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Kekecewaan bertambah, lantaran sejumlah agenda penting terkait desa, yang sudah dipersiapkan akan didiskusikan dengan Menteri pada Sidang Pleno II DPP GAMKI itu, jadi berantakan.
Indra Raja Aritonang Rajagukguk yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP GAMKI itu menilai, ketidakhadiran Mendes PDTT itu sebagai catatan tidak baik dari seorang Menteri kepada kalangan muda.
Indra memaparkan, seyogianya agenda pertama dalam Sidang Pleno adalah study meeting, yakni pembobotan fokus kerja dengan mengundang perwakilan pemerintah.
“Pihak pemerintah yang diundang adalah Menteri Pertanian dan Menteri Desa. Fokus kerja GAMKI memang setuju dengan visi pemerintah membangun Indonesia Sentris berkemajuan yang bergerak dari pinggiran desa,” ujar Indra.
Dalam study meeting tersebut, Pembicara mewakili Kementerian Pertanian (Mentan) yang juga diundang, yakni Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Justan Riduan Siahaan hadir. Dalam pemaparannya, Irjen Kementan menyampaikan, petani adalah kunci dalam rencana pembangunan pemerintah.
“Irjen Kementan mengajak GAMKI untuk dapat mendorong kader-kadernya menjadi petani di desa. Beliau juga memaparkan pentingnya inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” ujar Indra.
Namun Indra menyayangkan tidak hadirnya Menteri Desa di sesi study meeting kedua. Mendes tidak hadir, bahkan tidak ada perwakilan dari kementerian.
“Padahal undangan kegiatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik beberapa hari sebelumnya dan Mendes memastikan akan hadir,” jelas Indra.
Indra mempertanyakan komitmen Mendes terhadap pembinaan generasi muda di desa. “Kita kecewalah. Bila janji menghadiri saja tidak dilakukan dan tidak ada yang mewakilkan. Bagaimana kemudian beliau bisa memenuhi janji-janji kerja Jokowi untuk memajukan desa di seluruh Indonesia?” katanya.
Indra Rajagukguk yang juga Relawan Jokowi itu sangat menaruh perhatian terhadap ketidakhadiran Mendes ini.
Sidang Pleno II DPP GAMKI dihadiri pengurus dari seluruh Indonesia, termasuk dari Indonesia wilayah timur seperti Papua, NTT, dan Maluku Utara. Mereka datang dari jauh, selain untuk menyiapkan program, tentu juga ingin mendengar langsung visi misi pembangunan Presiden melalui pembantunya yaitu Menteri Desa.
“Pak Jokowi sangat peduli dengan pemuda terkhusus generasi milenial. Beliau mengangkat staf khusus dari kalangan milenial, salah satunya Bung Billy Mambrasar, pemuda Papua yang cerdas dan potensial, yang juga merupakan pengurus kami di DPP GAMKI. Kita sangat berterimakasih dengan komitmen Presiden terhadap generasi muda, hal yang seharusnya ditiru juga oleh pembantunya terkhusus Mendes”, ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, GAMKI sebagai mitra strategis pemerintahan yang merupakan wadah kepemudaan gereja yang menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, akan tetap konsisten mendukung program pemerintahan Jokowi. Tapi di sisi lain, kami tetap harus kritis, agar roda pembangunan tetap berjalan sesuai keinginan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Pengalaman terdahulu, dijelaskan Indra, isu bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) dikuasai dan dikooptasi oleh kepentingan politik tertentu sudah sangat santer.
Dia mengatakan, Indonesia dan desa-desanya bukanlah ladang komoditas politik menterinya. Karena itu, Indra berharap, Kemendes PDTT yang sekarang merangkul dan melibatkan para pemuda, kaum millennial dan generasi muda dari lintas agama, suku, latar belakang dan daerah untuk mengawal dan memberdayakan desa.
“Jangan ada isu SARA di pembangunan desa. Misalnya, isu yang sudah santer, hanya rombongan Menteri tertentu yang dilibatkan dalam Penyuluh Desa. Itu sangat nyata selama ini. Kami juga, misalnya di desa-desa yang mayoritas Kristen, seperti di Indonesia Timur dan daerah lainnya, mesti dilibatkan dan berperan aktif membangun desanya,” tutur Indra Raja.(JR)
