Breaking News

Waduh, Biarkan Lapas Jadi Sarang Peredaran Narkoba, Desak Pencopotan, Dirjen PAS Didemo Warga

Indonesia Darurat Narkoba

Indonesia Darurat Narkoba, Waduh, Biarkan Lapas Jadi Sarang Peredaran Narkoba, Desak Pencopotan, Dirjen PAS Didemo Warga.

Persoalan kejahatan dan peredaran narkotika masih terus membelit Indonesia. Indonesia sedang darurat narkoba. Yang paling aneh, dugaan maraknya peredaran dan bisnis narkoba itu malah terjadi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Berkali-kali mendesak Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membersihkan lapas dari peredaran gelap narkotika, tak kunjung digubris.

Rabu (20/03/2019), ratusan warga yang tergabung dalam Pergerakan Rakyat Demokrasi Indonesia (Perak Demokrasi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dirjen PAS, Jakarta Pusat. Aksi warga ini mendesak Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami segera dicopot. Sebab, selama ini, pejabat Eselon I di Kementerian Hukum dan HAM ini tidak memiliki upaya serius untuk memerangi kejahatan narkotika di lapas-lapas.

Koordiantor Pergerakan Rakyat Demokrasi Indonesia (Perak Demokrasi), Gopal malah menuding para pejabat Dirjen PAS melindungi dan melanggengkan bisnis haram itu di lapas.

Gopal menunjuk peredaran narkoba di salah satu lapas terbesar di Indonesia, Lapas Cipinang, Jakarta Timur, yang mana sampai saat ini, salah seorang gembong dan penjahat narkoba bernama Haryanto Chandra dengan leluasa menjalankan bisnis haram narkobanya.

Menurut dia, Haryanto Chandra yang disebut masih saudara sepupu dari gembong narkoba Freddy Budiman, yang telah dihukum mati, dilindungi oleh para penjabat Dirjen PAS dalam menjalankan kejahatan bisnis narkobanya.

Gopal menjelaskan, terungkapnya kasus 37.799 butir ekstasi yang melibatkan seorang bandar penghuni lembaga pemasyarakatan, Haryanto Chandra di Jakarta, juga semakin membuktikan jaringan mafia narkoba sudah menyusup di level elit Dirjen PAS.

Gopal menegaskan, pihaknya masih menemukan peredaran narkoba yang terjadi dibalik penjara. Menurut dia, terkuaknya kasus itu, mestinya menjadi pemicu bagi Dirjen PAS untuk menjadi punggawa dalam upaya memberikan efek jera terhadap pelaku kriminal, khususnya Narkoba.

“Namun apa yang terjadi, eh malahan tidak mampu dan tidak kapabel. Justru narapidana narkoba ini bebas melakukan praktik jual beli barang haram dari dalam penjara. Situasi Indonesia sedang darurat narkoba, kami mendesak, sudah saatnya Dirjen Lapas segera dicopot,” ujar Gopal.

Dia juga mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly yang kelihatan sekali tidak berdaya mengurusi salah seorang Bandar Narkoba Haryanto Chandra yang hingga kini masih mendekam di hotel prodeo, Lapas Cipinang.

“Kenapa masih berada di Lapas Cipinang padahal Menkumham pernah instruksikan agar Haryanto Chandra segera dipindah di Lapas Nusakambangan. Tapi ternyata itu hanya omong kosong. Sang Menteri yang kini jadi Caleg ini malah tak berdaya menghadapi seorang Bandar Narkoba Haryanto Chandra,” tuturnya.

Gopal menantang, jika Yasonna Laoly tidak berani mencopot Dirjen PAS maka sebaiknya mundur dari jabatannya dan memilih fokus saja menjadi Caleg.

Untuk membongkar peredaran narkoba di lapas, lanjut Gopal, pihaknya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera mengaudit rekening, dan memeriksa Dirjen Lapas serta oknum-oknum pejabat di Lapas Cipinang yang diduga sengaja membiarkan Narapidana Narkoba itu yang hingga kini masih berada di Lapas Cipinang.

“Perlu ada Operasi Tangkap Tangan, KPK harus bergerak cek fasilitas mewah yang diberikan kepada Bandar Narkoba ini. Kami curiga ada aliran dana mengalir,”  ujarnya.

Gopal menyampaikan, warga sudah berkali-kali menggelar unjuk rasa meminta peredaran narkoba di lapas dihabisi. Selain itu, beberapa kali menggelar aksi di depan Lapas Cipinang, untuk mendesak Kalapas segera menindak Haryanto Chandra.

Kali ini, aksi menunutut agar Menkumham Yasonna Laoly segera mencopot Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami itu diwarnai dengan aksi pembakaran spanduk dan poster.

Dalam aksinya, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan Copot Menteri Hukum dan HAM & Dirjen Lapas yang Lemah Karena Gembong Narkoba Haryanto Chandra Pemilik Sel Mewah Masih Berada di Lapas Cipinang, dan Copot Dirjen Lapas Karena Maraknya Napi yang Mengendalikan Penyelundupan Narkotika dari Dalam Lapas.

Menkumham Dan Dirjen PAS Diam-Diam Saja

Kalapas Tepis Adanya Tudingan Mafia Narkoba Di Lapas

Atas persoalan ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly dan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami mengunci mulut. Tidak memberikan respon.

Kasubag Publikasi Ditjen PAS, Rika Aprianti menyampaikan, tuntutan para pendemo itu nantinya akan disampaikan kepada atasannya. “Akan disampaikan lewat jurubicara Ditjen PAS saja,” ujarnya, Rabu (20/03/2019).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang (Kalapas Cipinang) Andika Dwi Prasetya mengungkapkan, kondisi lapas saat ini sangat over kapasitas. Di Lapas Cipinang saja yang hanya memiliki daya tampung maksimal sebanyak 880 warga binaan, kini di 2019 sudah dipaksa, menjadi 4058 napi sebagai penghuninya.

“Kami tidak mungkin menolak jika diminta bahwa ada napi baru yang akan masuk. Memang begitulah kondisi lapas kita sekarang ini,” ujarnya.

Untuk Lapas Cipinang saja, lanjut pria yang baru dilantik sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Provinsi DKI Jakarta, per Kamis 21 Februari 2019 ini, pertambahan napi baru membludak setiap tahunnya. “Sebanyak 80 persen rata-rata adalah napi narkoba,” katanya.

Dia pun enggan menceritakan kondisi riil para napi di lapas itu. “Ngeri menceritakannya, tetapi ya begitulah. Ya bayangkan sajalah lapas yang hanya bisa menampung 880 warga binaan, harus dibuat menampung ribuan napi, sekarang mencapai 4058 di Lapas Cipinang,” imbuhnya.

Dengan tegas, Andika menolak tudingan para pendemo yang menyebut para petugas Lapas ataupun para pejabat Dirjen PAS melindungi gembong narkoba. Andika juga menampik jika dirinya disebut menjadi salah seorang bagian dari kaki tangan mafia narkoba di lapas. “Itu tidak benar. Itu fitnah,” ujarnya.

Andika Dwi Prasetya menyebut, apabila ada pihak yang menyeret-nyeret namanya dalam bisnis narkoba di Lapas, hal itu tidak benar.

Menurut dia, ada saja orang yang hendak menjerumuskan atau iri hati dengan kinerja dan capaiannya selama ini. “Saya yakin, itu semua adalah fitnah dalam upaya memojokkan saya, menjatuhkan saya dengan cerita seperti itu,” tuturnya.

Menurut dia, banyak orang yang ngiri atas karirnya selama ini. Dikarenakan Andika dipercaya oleh organisasi mengamankan tugas di tempat-tempat strategis.

Masih menurut Andika, dirinya selalu bertindak tegas dalam melaksanakan tugasnya. “Dalam melaksanakan tugas, saya tidak pernah main-main. Enggak pernah kompromi dengan kepentingan-kepentingan Napi yang menyimpang,” tuturnya.

Dia mengatakan, tudingan kepada dirinya itu berasal dari Narapidana (Napi), lantaran Andika tidak mau berkompromi dengan kepentingan menyimpang mereka.

“Saya yakin, ini adalah perbuatan kalangan Napi yang tidak saya berikan keinginan-keinginan mereka yang menyimpang. Misal, saya perketat pengawasan di dalam Lapas. Saya juga tidak mempermudah ijin kepada mereka untuk menghindari penjara atau ketika mereka hendak berada di luar sel, tanpa alasan yang diatur oleh Undang Undang,” tutur Andika.

Andika yang dalam masa penugasan awal ditugaskan di Menado, Sulawesi Utara (Sulut) itu juga pernah bertugas di Lampung. Menurut dia, tidaklah sulit untuk menangkap dirinya apabila ada indikasi keterlibatannya dengan jaringan Narkoba di Lapas.

“Kalau memang saya terlibat, mana mungkin pihak yang berwenang di sana tidak menindak saya. Bagaimana mungkin saya main narkoba, sementara saya sekarang dalam tugas tidak pernah ada masalah. Pihak berwenang sangatlah canggih untuk mudah mengungkap kalau memang saya main narkoba,” tuturnya.

Andika juga menampik bahwa dirinya dilindungi oleh petinggi elit politik dan pejabat teras yang juga diduga sebagai bagian dari jaringan bisnis narkoba di Indonesia. Menurut dia, jika di era lalu ada sebutan setoran kepada pimpinan, maka di era sekarang hal itu tidak berlaku.

“Sekarang, enggak jaman atasan menerima-nerima setoran. Apalagi uang narkoba. Kalau saya lakukan itu, pasti pihak berwenang sudah menangkap saya. Mereka enggak bakalan diamkan,” ujarnya.

Yang pasti, kata dia, di setiap tempat tugas, Andika melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan serius. “Boleh dicek, jarang Kalapas melakukan upaya-upaya seperti yang saya lakukan,” ujarnya.

Andika menegaskan, dirinya pun sangat berkomitmen untuk memberantas peredaran gelap Narkoba, terutama di tempat kerjanya, di Lapas.

“Karena itulah, saya mengambil sikap dan langkah-langkah untuk memerangi Narkoba di Lapas tempat saya bertugas. Saya selalu mendapat info adanya peredaran Narkoba di Lapas. Namun, tim saya sulit untuk membuktikan dan kesulitan menemukan pelaku, karena mereka licik. Mereka mempelajari kami, sehingga bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk kebiadaban mereka itu,” tuturnya lagi.

Dia tidak sendirian. Andika mengatakan, pihaknya juga menjalin kerja sama yang baik dengan aparat hukum lainnya, dalam rangka pemberantasan kejahatan narkoba dan peredaran gelap narkotika di Lapas.

“Kami selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti Polri maupun BNN. Karena kami sadar, kami lemah dalam dukungan SDM Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasaranan (Sarpras),” ujarnya.

Yang pasti juga, kata dia, dirinya tidak akan berani bertindak aneh-aneh. “Saya katakan, enggak mungkin saya berani untuk mengkhianati diri saya yang diberi kepercayaan oleh institusi dan organisasi saya. Sekali lagi, saya yakini, cerita-cerita fitnah ini diangkat oleh orang-orang yang iri dan sakit hati, karena saya enggak mau berpihak kepada mereka,” ujarnya.

Cerita bahwa dirinya pernah diperiksa dan menjadi Target Operasi (TO) aparat Kepolisian karena menjadi kaki tangan jaringan Narkoba di Lapas, menurut dia, hanya isapan jempol belaka.

“Itu sama juga, fitnah. Ada pihak yang memojokkan saya dengan cerita-cerita fitnah. Setiap saya bikin kebijakan yang tidak berpihak kepada yang punya kepentingan, saya dilawan dengan menyebarkan cerita-cerita fitnah. Tapi saya yakin, TUHAN akan melindungi dan membantu saya,” tutupnya.

Sebagai bentuk dukungan untuk pencapaian Indonesia Negeri Bebas Narkoba sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan 4 (empat) kebijakan yang juga selaras dengan semangat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Empat kebijakan tersebut adalah Program Anti Halinar, Pengetatan Pemberian Hak-Hak Napi, Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika, serta Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Program Anti Halinar adalah program anti HP (handphone), pungli (pungutan liar), dan Narkotika. Kemenkumham menetapkan Lapas dan Rutan di setiap wilayah sebagai pilot project Anti Halinar.

Bagi yang melanggar, dikenakan hukuman disiplin tingkat berat bagi Napi/tahanan dan sanksi tegas bagi oknum petugas yang turut membantu atau terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pengetatan pemberian hak-hak Napi ditujukan bagi Napi Narkotika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, diperketat syarat dan tata cara pemberian hak-haknya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan data Ditjenpas, terdapat 16.382 orang Napi Narkotika yang terkena pengetatan. Syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan hak-haknya adalah mereka mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, setelah itu akan mendapatkan pertimbangan/rekomendasi tertulis dari pimpinan lembaga terkait.

BNN Akui Banyak Lapas Tidak Steril Narkoba

Kepala Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (Kahumas BNN) Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono menyampaikan, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Dirjen PAS dan Kemenkumham agar bisa memberantas peredaran gelap narkoba di lapas-lapas.

“BNN dalam hal ini sangat concern dengan pemberantasan narkoba, di mana ada banyak bandar narkoba masih mengendalikan jaringan dari dalam lapas.  Ini dari hasil telaah dan analisa dalam beberapa tahun,” tutur Sulistyo Pujo Hartono, Rabu (20/03/2019).

Oleh karena itu, tegasnya, perlu komitmen yang sangat kuat untuk memberantas narkoba di Indonesia oleh semua pihak, termasuk dari Dirjen PAS.

“Ada pihak yang berwenang menganalisa secara langsung hasil kerja dari  lapas-lapas di Indonesia.  Yaitu Kementerian Hukum dan HAM.  Oleh karenanya, BNN akan secara maksimal mendukung Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih mengetatkan penanganan para residen narkoba,” ujarnya.

Kasubag Humas BNN Jeffry menambahkan, aksi dan tutuntan warga yang menggelar aksi merupakan bentuk aspirasi masyarakat bawah kepada Kemenkumham.

“Yang pasti, BNN bertugas untuk memberantas dan menindak peredaran dan kejahatan narkoba dimana pun, tidak hanya di lapas. BNN sudah diamanatkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,” ujar Jeffry.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*