Wabah Virus Corona Makin Mengganas, Jaksa Agung Burhanuddin Perpanjang WFH Kejaksaan

Wabah Virus Corona Makin Mengganas, Jaksa Agung Burhanuddin Perpanjang WFH Kejaksaan. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono: Pegawai tetap diberikan gaji, tunjangan dan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wabah Virus Corona Makin Mengganas, Jaksa Agung Burhanuddin Perpanjang WFH Kejaksaan. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono: Pegawai tetap diberikan gaji, tunjangan dan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikarenakan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tak kunjung surut, malah kian mengganas, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin pun memperpanjang penyesuaian system kerja pegawai di lingkungan kejaksaan.

Pada, Selasa 31 Maret 2020, Jaksa Agung RI Dr Burhanuddin menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung RI (SEJA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang  Perubahan Atas Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat itu kembali ditujukan kepada seluruh jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia sehubungan masa penyesuaiann system kerja dalam SEJA Nomor 2 Tahun 2020 akan berakhir hari Selasa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menjelaskan, dengan pertimbangan semakin meningkatnya jumlah penyebaran pandemic Coronavirus Disease (Covid-19) di wilayah Indonesia, serta penetapan status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di berbagai daerah, maka dianggap perlu memperpanjang masa berlaku penyesuaian sistem kerja yang diatur dalam SEJA Nomor 2 Tahun 2020.

Hal itu disebutnya sebagai langkah konkrit dan strategis dalam upaya meningkatkan pencegahan dan perlindungan bagi pegawai di lingkungan Kejaksaan.

Penerbitan SEJA Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah antara lain, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan  Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingk:ungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Serta, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagai penegasan, disebutkan dalam SEJA Nomor 4 Tahun 2020 bahwa Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH), terutama satuan kerja yang berada di zona merah pada peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal, pertama, memastikan pegawai yang menjalankan WFH melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan memonitor output harian dari para pegawai.

“Sehingga keberlangsungan layanan atau business continuity tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Hari Setiyono.

Dua, memastikan pegawai yang menjalankan WFH melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan menerapkan absensi secara online serta menjaga jarak dengan media sosial sehingga tetap fokus dengan pekerjaan.

Tiga, menunjuk petugas piket On Call  atau stand by dari rumah, pada tiap-tiap unit kerja untuk menangani pekerjaan tertentu yang bersifat mendesak.

Empat,  mengatur pelaksanaan tugas jaga, guna menjamin kondisi kantor tetap dalam keadaan aman dan terkendali.

Lima, memerintahkan kepada seluruh pegawai yang ada pada satuan kerjanya untuk tidak mengadakan perjalanan keluar negeri, menghadiri kegiatan yang mengumpulkan massa secara fisik serta tidak melakukan kegiatan di luar rumah,kecuali dalam keadaan mendesak.

Enam, terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang tersangka/terdakwanya ditahan, agar dikoordinasikan dengan pihak Pengadilan Negeri serta pihak terkait lainnya untuk dilakukan penundaan sidang.

“Kecuali penanganan perkara yang masa penahanannya sudah hampir habis agar tetap diprioritaskan untuk diselesaikan sebagaimana mestinya dan persidangan diupayakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti video conference,” tutur Hari Setiyono.

Tujuh, pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diperlukan dalam tugas khusus, berdinas sebagaimana biasanya atas pertimbangan Pimpinan Satuan Kerjanya masing masing.

Delapan, menghimbau kepada seluruh pegawai yang ada pada satuan kerjanya untuk berperan aktif dalam penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan masing-masing.

“Pelaksanaan WFH terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020. Dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kondisi penyebaran pandemi Covid-19,” jelas Hari Setiyono.

Terakhir, selama pelaksanaan WFH, pegawai tetap diberikan gaji, tunjangan kinerja dan uang makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan