Vonis Ringan Perkara Narkoba Marak Terjadi, Website Resmi Pun Tidak Up-date, Kinerja Penegakan Hukum di PN Jakpus Dipertanyakan

Vonis Ringan Perkara Narkoba Marak Terjadi, Website Resmi Pun Tidak Up-date, Kinerja Penegakan Hukum di PN Jakpus Dipertanyakan. - Foto: Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).(Net)
Vonis Ringan Perkara Narkoba Marak Terjadi, Website Resmi Pun Tidak Up-date, Kinerja Penegakan Hukum di PN Jakpus Dipertanyakan. - Foto: Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).(Net)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakspus) menyatakan banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap perkara narkotika, yang dihukum ringan. 

Hal itu ditegaskan JPU Wilhelmina merespon rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bernama Ali Solehudin ST Bin Seman Suryadana, yang diadili di PN Jakarta Pusat. 

Sebagai seorang pengedar narkotika, hukuman sanksi penjara 2 tahun kepada Ali Solehudin dianggap sangat rendah. 

“Kami mengajukan banding. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Yang penting kami sudah serahkan,” ungkap Jaksa Penuntut Umum Wilhelmina, kepada wartawan, Kamis (18/02/2021). 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diketahui menjatuhkan hukuman rendah terhadap terdakwa Ali Solehudin, yakni sanksi penjara dua tahun. Padahal, dari aktivitas Ali Solehudin sebagai pengedar narkotika, disita dengan barang bukti berupa narkoba dengan berbagai jenis dalam jumlah yang cukup banyak. 

Vonis 2 tahun penjara kepada Ali Solehudin itu berbanding jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Dilansir dari website resmi PN Jakarta Pusat, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara JPU menuntut terdakwa dengan pasal Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah. 

Oleh karena itulah, JPU yang menangani perkara tersebut, Wilhelmina mengatakan, pihaknya telah menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding. 

Dalam website resmi tersebut, barang bukti yang dilampirkan cukup banyak. Diantaranya, sebuah kotak kaleng warna silver, yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening bertuliskan 100 berisi 4 bungkus plastik bening, masing-masing berisi narkotika sabu berat brutto ±0,61 gram, 1 bungkus plastik bening bertuliskan 200 berisi 4 bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika sabu berat brutto ±0,77 gram. 

Kemudian,  1 bungkus plastik bening bertuliskan 150 berisi 3 bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika sabu berat brutto ±0,49  gram. 

Selanjutnya, 1 bungkus plastik bening bertuliskan 350 berisi 1 bungkus plastik bening berisi 5 butir tablet warna hijau narkotika ekstasi berat brutto ±2,00 gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 kotak kaleng bekas biskuit “Selamat” yang di dalamnya terdapat 2 pak bungkusan plastik klip kosong dan 1 unit Samsung J7 wama putih nomor kartu sim 0812 9393 4872. 

Vonis 2 tahun penjara bagi pengedar narkoba berkategori kakap itu dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Susanti Arsi Wibawani, yang didampingi Hakim Anggota Panji Surono dan Muslim, pada Selasa, tanggal 2 Februari 2021. 

Saat dimintai konfirmasinya, Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono dan Wakil Humas PN Jakarta Pusat, Heru Hanindyo tidak merespon terkait pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman dua tahun terhadap terdakwa. 

Selain itu, website resmi PN Jakarta Pusat juga tidak up-date terkait perkara yang masuk dan perkara yang sedang berjalan. Serta, adanya dugaan data yang ditampilkan banyak yang tidak sinkron. 

Hal itu dapat dilihat dari beberapa jadwal perkara yang tidak lengkap. Salah satunya terkait dengan tuntutan JPU yang tidak dipublikasikan. Serta pengolahan data barang bukti yang banyak memuat kesalahan. 

Padahal, pelayanan keterbukaan informasi dan transparansi, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah instansi, terutama instansi penegak hukum seperti Pengadilan, untuk bisa dinyatakan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).(Nando) 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan