Breaking News

Vonis Ahok Tak Sama Dengan Tuntutan, Jokowi Diminta Segera Evaluasi Si Jaksa Agung

Vonis Ahok Tak Sama Dengan Tuntutan, Jokowi Diminta Segera Evaluasi Si Jaksa Agung.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut). Putusan tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menuntut Ahok dengan 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan.

 

Melihat hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman meminta agar Presiden Joko Widodo ‎segera mengevaluasi Jaksa Agung, HM Prasetyo. Karena yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Agung, HM Prasetyo tidak mampu menghadirkan wajah hukum yang baik.

 

“Jaksa Agung harus bertanggung jawab atas ini dan menandakan kinerja yang tidak beres dalam memimpin Korps Adhyaksa. Sangat memalukan,” ujar Boyamin di Jakarta, Selasa (09/05/2017).

 

Menurutnya, tuntutan JPU ‎yang hanya menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dan hukuman 2 tahun percobaan itu tidak mengacu dan tidak terbukti dalam fakta persidangan yang jelas-jelas Ahok melanggar pasal 156a KUHP.

 

“Ini kan lucu, ditangan polisi Ahok tersangka dengan pasal 156a, namun di tangan jaksa malah 156 dan akhirnya hakim berpendapat Ahok ‎terbukti melanggar pasal 156a,” katanya.

 

Selain itu, lanjutnya, Korps Adhyaksa semenjak dipimpin Prasetyo tidak menunjukkan kinerja yang baik khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Melihat banyaknya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya.

 

“Kasus korupsi banyak di SP3, hanya menyentuh kroco-kroco seperti kelas kecamatan. Masa iya Kejagung tangani ini, belum lagi penanganan kasus korupsi Bansos Sumsel yang tidak sentuh Alex Noerdin,” ujarnya.

 

Diketahui, Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.

 

Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur dan menyebut Surat Al-Maidah 51.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*