Virus Corona Mewabah Pemutusan Hubungan Kerja Pun Melanda, Indonesia Darurat PHK..!

Virus Corona Mewabah Pemutusan Hubungan Kerja Pun Melanda, Indonesia Darurat PHK..!
Virus Corona Mewabah Pemutusan Hubungan Kerja Pun Melanda, Indonesia Darurat PHK..!

Indonesia sedang mengalami darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sejak wabah Virus Corona atau Covid-19 melanda, PHK besar-besaran pun mulai terjadi.

Hal itu diingatkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyikapi situasi terkini yang dialami buruh dan para pekerja di tengah ancaman pandemic Covid-19.

Anehnya, menurut Said Iqbal, lagi kondisi darurat PHK, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sepertinya kompak untuk mengeliminir data pekerja yang mengalami PHK itu.

“Data PHK dari Kemenaker itu sangat meresahkan buruh. Dan patut dipertanyakan. Dikarenakan terkesan data itu malah menyesatkan dari kondisi sebenarnya,”tutur Said Iqbal, Selasa (14/04/2020).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan, data hingga 9 April 2020 pekerja yang dirumahkan dan di-PHK akibat pandemi Covid-19. Adapun pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja. Sedangkan pekerja yang di-PHK sebanyak 160.067 pekerja. Totalnya mencapai 1.240.832 pekerja.

Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 265.881 pekerja. Sehingga secara keseluruhan total pekerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 1.506.713 pekerja.

Said Iqbal melanjutkan, bersamaan dengan itu, kalangan penggusaha meminta untuk membayar upah tidak penuh dan THR diberikan tidak 100%. Bahkan disebutkan, perusahaan hanya bisa bertahan sampai bulan Juni ini.

KSPI mempertanyakan data PHK yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Juga mempertanyakan pertanyakan kok tiba tiba ada keberatan Apindo untuk membayar upah penuh, serta tidak bersedia membayar THR 100%. Bahkan, pengusaha berkeinginan tidak mau membayar pesangon bagi buruh yang ter-PHK ditengah wabah Covid-19 ini.

“Atau kalaupun membayar, mereka bayarnya di bawah nilai yang ditetapkan dalam Undang-Undang,”jelas Said Iqbal.

Said Iqbal menegaskan, data yang disajikan secara bombastis oleh Kemnaker dan permintaan organisasi pengusaha, Apindo, selalu menjadikan buruh sebagai korban.

“Mereka selalu menyudutkan buruh. Membuat jutaan buruh meradang, cemas dan resah. Apa yang disampaikan Kemenaker dan Apindo, dalam tanda kutip, patut diduga menyesatkan dan meresahkan kalangan buruh,”ujar Said Iqbal.

Untuk itu, KSPI mengingatkan kembali kepada pemerintah dan pengusaha, terkait dengan adanya potensi darurat PHK dikarenakan oleh 4 faktor. Yakni, terpukulnya industri pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menipisnya bahan baku industri manufaktur terutama dari impor, anjloknya nilai rupiah terhadap dolar, dan anjloknya harga minyak mentah dunia.

Dari penjalasan itu, kata Said Iqbal, KSPI mempertanyakan data PHK yang dikeluarkan Kemenaker dan keluhan yang disampaikan Apindo, sebab tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“KSPI meragukan penyajian data PHK dari kemenaker yang tidak transparan dan tidak terukur tersebut. Sektor industri mana yang banyak ter-PHK itu?” ujarnya.

Said Iqbal juga menyatakan mengecam sikap pengusaha dan  Apindo yang selalu berkeluh kesah sehingga merugikan buruh. Padahal, sudah banyak insentif dan dana APBN yang digelontorkan penerintah untuk membantu kesulitan pengusaha di tengah pandemi corona.

“Oleh karenanya sikap pemerintah dan Apindo tersebut membuat cemas, resah bagi buruh dan tekesan menyesatkan dalam memberikan data-data PHK,”tegas Said Iqbal.

KSPI berpendapat, harus ada pemilahan sektor industri yang jelas yang terkena PHK. Said Iqbal menekankan, harusnya ada pembagian dalam dua kategori sektor industri yang terkena PHK dari angka bombastis PHK Kemenaker itu.

Yakni, pertama, adalah sektor industri pariwisata, maskapai, hotel, travel agent, restoran, jasa penunjang pariwisata, logistik, transportasi online, industri digital ekonomi, dan UMKM. Sektor inilah yang paling banyak ter-PHK.

Sedangkan kategori yang kedua adalah sektor industri manufaktur, baik padat karya maupun padat modal.

“Di mana sektor ini belum banyak yang di-PHK sebagaimana data bombastis Kemenaker tersebut. Lebih baru dirumahkan atau kontrak kerja habis waktunya,”ujar Said Iqbal.

Said Iqbal menuturkan, ada beberapa alasan yang menyebabkan buruh resah,cemas, dan terkesan ada data PHK menyesatkan. Pertama, patut diduga ada agenda lain dari kelompok tertentu dengan mengambil kesempatan di tengah kesulitan pandemi corona ini.

Dengan data PHK yang bombastis dan meminta upah serta THR dikurangi nilainya, dan pada saat yang sama DPR membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.

“Maka ada kesan seolah-olah omnibus law adalah jawaban terhadap solusi dari banyaknya buruh yang kehilangan pekerjaan tersebut. Yaitu dengan mengundang investor baru melalui omnibus law yang tergesa-gesa dibahas oleh DPR, di tengah pandemi corona. supaya ada pembenaran,” jelasnya.

Said Iqbal melanjutkan, KSPI juga menduga ada agenda untuk memuluskan RUU Cipta Kerja.

“Apalagi kalau kita lihat, pasal-pasal di dalam omnibus law sama persis dengan seperti yang diminta kalangan pengusaha saat ini,”katanya.

Menurutnya lagi, data PHK Bombastis yang diumumkan Kemenaker itu seharusnya dipilah dalam dua kategori sektor industri dan diberi penjelasan.

“Sektor industri mana yang terpukul. Jangan ujug-ujug ada 130 ribuan buruh ter-PHK akibat pandemi corona. Jadi harus dikurangi pembayaran upah dan THR buruh. Jelas ini sesat pikir dan meresahkan buruh yang digeneralisir,” jelas Iqbal.

Kedua, kajian KSPI tentang pemilahan sektor industri yang terdampak PHK. KSPI memilah ada dua kategori sektor industri yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga terjadi PHK dan dirumahkannya buruh.

“Pertama, sektor industri yang dari sebelum corona meluas di Indonesia sudah terdampak. Dalam hal ini adalah sektor industri pariwisata beserta turunannya,transportasi online dan UMKM,” jelas Said Iqbal.

Sektor ini meliputi maskapai penerbangan dan turunannya, travel agen perjalanan, digital ekonomi, hotel, restoran besar atau kecil, kuliner, dan transportasi online, serta UMKM seperti home stay, cinderamata, dan lain-lain.

“Jumlah yang dirumahkan dan di-PHK di sektor industri pariwisata dan UMKM inilah yang banyak dicatat oleh Kemnaker, yang jumlahnya ratusan ribu itu. Harusnya diungkap ke publik. Termasuk transportasi online dan digital ekonomi,” kata Said Iqbal.

Anehnya, lanjut Said Iqbal,  kok jawabannya, tiba tiba DPR RI membahas omnibus law, dan pengusaha meminta upah buruh tidak dibayar penuh serta pembayaran nilai THR  dan pesangon yang dikurangi.

“Ini nggak nyambung. Harusnya yang dilakukan adalah upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan pengusaha untuk mencegah agar tidak terjadi PHK, sebagaimana amanat konstitusi dan harapan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi kepada pengusaha,”jelas Said Iqbal.

Kedua, lanjutnya, kelompok industri manufaktur padat karya labour intensive dan padat modal capital intensive. Said Iqbal mengatakan, dari laporan KSPI, saat ini belum ada PHK besar-besaran di sektor industri manufaktur ini.

“Baru hanya ada yang diliburkan sebagian karena PSBB atau habis kontrak kerjanya. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti tidak ada potensi darurat PHK dalam tiga bulan kedepan,”ujarnya.

Dengan kata lain, data 160 ribu buruh yang ter-PHK sebagaimana yang disampaikan Pemerintah, bisa jadi bukan berasal dari industri manfaktur, baik yang padat karya maupun padat modal.

“Karena itu jangan digeneralisir. Bahwa semua perusahaan tidak mampu membayar upah dan THR ataupun pesangon,” Said Iqbal menjelaskan.

Kemudian, ketiga, Data PHK Bombastis yang dikeluarkan Kemenker itu diduga semata-mata untuk mengejar cairnya dana bantuan sosial dan kartu pra kerja. Dan juga membenarkan keinginan Apindo untuk membayar upah tidak penuh dan menghindari pembayaran THR serta pesangon buruh.

“Kalau ini yang dimaksud, maka KSPI dan buruh indonesia menolak keras sikap pemerintah dan Apindo itu,”tegas Said Iqbal.

KSPI menuntut pemerintah lebih jujur, transparan, dan terukur dalam penyajian data buruh ter-PHK, dengan memilah-milah data 1,5 juta buruh yang dirumahkan dan di-PHK. Misalnya, dengan mengklasifikasi kategori sektor industri yang terdampak.

Selanjutnya, KSPI meminta DPR menghentikan pembahasan omnibus law. Karena hal itu justru akan menambah runyam masalahnya.

“Lebih baik fokus pada corona dan ancaman darurat PHK,” tegas Iqbal.

KSPI juga meminta Apindo dan organisasi pengusaha lainnya, untuk tidak lagi menekan pemerintah dengan membuat kebijakan yang merugikan kaum buruh. Karena pengusaha sudah mendapatkan insentif dar pemerintah.

“Kenapa masih saja menekan buruh, dengan minta upah dan THR yang dibayar tidak penuh? Seharusnya, yang dilakukan pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh adalah bergandengan tangan untuk mencari solusi terbaik,” tandasnya.

KSPI menegaskan, jika pembahasan omnibus law dilanjutkan, maka pada tanggal 30 April 2020, sebanyak 50 ribu buruh akan melakukan aksi di DPR RI. “Aksi juga akan dilakukan serentak di 20 provinsi yang lain,” pungkas Said Iqbal.

 

April 2020 Sebanyak 1,506 Juta Rakyat Kehilangan Pekerjaannya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, hingga Jumat, 10 April 2020, sudah ada sebanyak 1,506 juta masyarakat kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini tercatat sejak awal tahun dan meningkat setelah terjadinya pandemik virus corona atau Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziah mengatakan, dari total jumlah tersebut, sebanyak 10% di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 90% dirumahkan oleh perusahaan masing-masing.

Secara rinci, sektor formal yang di PHK sebanyak 160.067 pekerja dari 24.225 perusahaan dan dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan. Sedangkan sektor informal sebanyak 265.881 pekerja dari 30.466 perusahaan.

Menaker menyebut. Jika melihat data itu, dari 1,5 juta pekerja itu, 10% di-PHK-kan, dan 90% dirumahkan. Artinya, PHK dan dirumahkan itu menjadi upaya terakhir.

Menaker juga mengaku telah menyampaikan kepada para pengusaha agar tidak langsung melakukan PHK atau merumahkan pegawainya secara besar-besaran. Pemerintah memberikan masukan serta menghimbau perusahaan agar melakukan pengurangan upah dibandingkan PHK.

Beberapa yang diimbau ke pengusaha sebelum sampai ke PHK adalah mengurangi upah dan fasilitas di tingkat atas, mengurangi shift, menghapuskan lembur, mengurangi jam hari atau jam kerja, merumahkan bergilir, dan ini banyak yang diambil teman teman pengusaha.

Masukan dari pemerintah ini pun akan segera dikomunikasikan dengan serikat buruh agar dapat dipahami secara bersama. Prinsipnya apa yang jadi kesulitan pengusaha dibuka secara transparan dan didengar pengusaha.

Data ini merupakan revisi dari data Kemenaker sebelumnya. Di awal pekan lalu, Ida mengatakan jumlah pekerja yang di PHK sebanyak 1,200 juta orang.

Menaker Ida Fauziyah meminta seluruh perusahaan/dunia usaha  agar menjadikan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah terakhir setelah  melakukan segala upaya dalam mengatasi dampak Covid-19 saat ini.

Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak Covid-19.

Menaker juga meminta perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif untuk menghindari PHK akibat Covid-19. Diantaranya yakni mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat  atas (misalnya tingkat Manajer dan Direktur); mengurangi shift kerja; membatasi/menghapuskan  kerja lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meliburkan atau merumahkan  pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Selain itu, langkah lainnya yakni tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja  yang sudah habis masa kontraknya dan memberikan pensiun bagi yang telah memenuhi syarat.

Langkah-langkah alternatif tersebut harus dibahas dahulu dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Menaker Ida menambahkan terkait upaya menghindarkan PHK tersebut, pihaknya telah melakukan dialog dengan Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha dan dialog dengan SP/SB mengenai  dampak Covid-19 terhadap dunia usaha dan kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta antisipasi dan  penanganannya.

Kemnaker juga memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan  usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulang Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menaker  No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka  pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Langkah lainnya yakni melakukan kordinasi dengan Kadisnaker di provinsi seluruh Indonesia guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah.

Diantaranya dengan memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan melalui dialog jarak jauh (teleconference)  maupun lewat SE dan berkordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang  merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK.

Kemnaker juga melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja/buruh yang  ter-PHK dan pekerja/buruh yang dirumahkan baik formal maupun informal.

Menaker Ida mengatakan langkah lainnya yakni memberikan bantuan program diantaranya  program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan; padat karya produktif; kewirausahaan dan  program tenaga kerja mandiri (TKM).

Sidang Pleno dihadiri oleh Hayani Rumondang selaku Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional Unsur  Pemerintah; Myra Maria Hanartani (Waka LKS Tripartit Nasional Unsur Organisasi Pengusaha;  Pudji Santoso (Waka LKS Tripartit Nasional Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan Sekretaris  LKS Tripartit Nasional,  Aswansyah); serta para Anggota LKS Tripartit Nasional.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan