Utamakan Warga Terpapar, Tolak Keistimewaan Rapid Test Bagi DPR dan Keluarganya

Apakah Para Anggota DPR dan Keluarganya Semuanya Terindikasi Convid-19?

Gerakan Untuk Indonesia Adil Dan Demokratis (GIAD), Jurubicara Gerakan Untuk Indonesia Adil Dan Demokratis (GIAD) Jeirry Sumampow Apakah Para Anggota DPR dan Keluarganya Semuanya Terindikasi Convid-19? Utamakan Warga Terpapar, Tolak Keistimewaan Rapid Test Bagi DPR dan Keluarganya. Foto: Jeirry Sumampow dkk bersama Jimly Assidiqie. (Istimewa).
Gerakan Untuk Indonesia Adil Dan Demokratis (GIAD), Jurubicara Gerakan Untuk Indonesia Adil Dan Demokratis (GIAD) Jeirry Sumampow Apakah Para Anggota DPR dan Keluarganya Semuanya Terindikasi Convid-19? Utamakan Warga Terpapar, Tolak Keistimewaan Rapid Test Bagi DPR dan Keluarganya. Foto: Jeirry Sumampow dkk bersama Jimly Assidiqie. (Istimewa).

Rencana melakukan rapid test Convid-19 bagi para anggota DPR dan keluarganya terlebih dahulu harus kecam. Sebab, langkah itu dianggap sebagai upaya egois dan mengangkangi kebutuhan mendesak yang dialami warga yang terkena virus corona.

Gerakan Untuk Indonesia Adil Dan Demokratis (GIAD) menyatakan penolakannya atas rencana pelaksanaan rapid test anggota DPR beserta keluarganya itu.

Jurubicara Gerakan Untuk Indonesia Adil Dan Demokratis (GIAD) Jeirry Sumampow menyampaikan, jika ada anggota DPR yang mengalami gejala terpapar Virus Corona, maka sebaiknya berinisiatif sesuai dengan petunjuk protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

“Mereka bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah,” ujarnya, Kamis (26/03/2020).

Saat ini, lanjutnya, berbagai elemen masyarakat tengah membangun semangat solidaritas untuk mengatasi pandemi corona. Diantaranya dengan melakukan penggalangan dana demi bisa membantu tenaga medis dalam mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) yang memang masih jauh dari yang dibutuhkan.

“Banyaknya tenaga medis kita yang ikut terpapar virus ini membuktikan hal itu. Maka entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test di saat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi,” tandas Jeirry Sumampow.

Sebaiknya, kata dia, rapid test diprioritaskan bagi yang memang terindikasi mempunyai gejala terpapar corona. Bukan saja karena hal ini bisa menghemat keuangan negara atau dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Juga karena secara umum rapid test di Indonesia hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki gejala awal covid-19.

“Maka, rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Gerakan Untuk Indonesia Adil Dan Demokratis (GIAD) meminta DPR agar konsisten mengikuti himbauan Pemerintah. Untuk menerapkan social distancing dalam menjalankan tugas demi mencegah terus meluasnya wabah corona.

Menurutnya, penerapan social distancing bisa dilakukan dengan mengerjakan tugas dan fungsi parlemen dari rumah masing-masing.

Kebijakan DPR saat ini dengan memperpanjang masa reses bukan kebijakan yang baik untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Reses bukan liburan di dapil. Karena itu reses bertentangan dengan semangat social distancing karena anggota diminta untuk bertemu dan berkumpul dengan konstituen di Dapil sambil menyerap aspirasi,” tutur Jeirry.

Sementara dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, semua pihak diminta untuk tinggal di rumah, jauhi keramaian dan jaga jarak jika bertemu.

“Kami berharap DPR memberikan peran yang nyata dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona ini,” jelasnya.

Gerakan Untuk Indonesia Adil Dan Demokratis (GIAD) itu diinisiasi oleh sejumlah aktivis yakni Arif Susanto, Jeirry Sumampow, Badi’ul Hadi, Kaka Suminta, Alwan Riantobi, Yusfitriadi, Ray Rangkuti, Lucius Karus.

Badiul Hadi yang juga Manajer Riset Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyampaikan, terhitung hingga Rabu 25 Maret 2020, bertambah 105 orang, sehingga total pasien corona menjadi 790 orang.

Jumlah kasus bertambah 105 dari data sebelumnya bahwa realnya 685 sehingga total menjadi 790 orang. Sedangkan jumlah korban meninggal dunia dan sembuh juga ikut bertambah. Korban meninggal bertambah 3 orang dan total mencapai 58 orang. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah 1 orang menjadi 31 orang.

“58 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk di dalamnya 6 orang dokter yang terlibat secara langsung menangani pasien positif corona,” ujarnya.

Karena itulah, ketika Indonesia sedang dirundung persolan pelik ini, anggota DPR beserta keluarganya dikhabarkan akan menjalani rapid test virus corona dalam waktu dekat ini. Total pesertanya diperkirakan mencapai 2000-an orang.

Jumlah ini tak bisa dibilang sedikit. Belum lagi,  hampir semua yang masuk dalam rombongan anggota DPR ini tidak sedang mengalami gejala terjangkit Virus Corona.

“Mereka hanya dikejar oleh rasa takut yang keterlaluan kalau-kalau virus mematikan itu sudah menjangkiti dirinya. Padahal jelas-jelas rapid test ini diprioritaskan bagi warga yang sudah menyandang status ODP dan PDP,” jelas Badiul Hadi.

Dia menegaskan, tentu saja, info ini membuat miris, dan bahkan jengkel. Sebab, di tengah situasi serba minim yang sedang dihadapi, baik karena lambannya gerak Pemerintah dalam proses penanganan corona, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri, anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. “Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan