Usut Tuntas Kasus ‘Papa Minta Saham’, Jaksa Agung Diminta Segera Cekal Setya Novanto

Demi Percepatan Pengusutan Kasus Permufakatan Jahat 'Papa Minta Saham', Jaksa Agung Harus Cekal Setya Novanto.

Jaksa Agung Republik Indonesia diminta segera melakukan cekal terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto. Upaya ini dianggap untuk menghindari politisi Golkar itu melarikan diri ataupun menghilangkan bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik kejaksaan agung untuk mengusut kasus permufakatan jahat yang dikenal dengan kasus Papa Minta Saham berkenaan dengan PT Freeport Indonesia.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GAK) Petrus Selestinus menyampaikan, cekal terhadap Setya Novanto akan mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus itu.

“Itu kasus dugaan korupsi yang sifat penyidikannya harus didahulukan dari perkara lain,” ujar Petrus Selestinus, di Jakarta, Kamis (04/02/2016).

Menurut pria yang merupakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, pencekalan terhadap Setya Novanto merupakan sebuah keharusan demi memenuhi kebutuhan penyelidik dan penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkap secara tuntas kasus Permufakatan Jahat “Papa Minta Saham.

“Apakah kasus dugaan permufakatan jahat Papa Minta Saham termasuk dalam kualifikasi delik korupsi dan apakah Setya Novanto dan kawan-kawannya adalah pelakunya, itu harus segera diusut,” ujar Petrus.

Karena itu, dia mendesak Jaksa Agung segera mengambil langkah melakukan cekal tersebut. Sebab, menurut Petrus, kejaksaan memiliki alasan yang cukup untuk melakukannya.

“Faktanya, Setya Novanto bukan saja pernah tidak memenuhi panggilan kejaksaan untuk diperiksa dan didengar oleh Penyelidik Kejaksaan, akan tetapi Setya Novanto telah menunjukan sikap membangkangi panggilan Kejaksaan dengan alasan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai tidak sah,” ujar Petrus.

Jika Kejaksaan Agung tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang cepat untuk mengusut perkara ini, lanjut Petrus yang juga Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi) ini, maka korps Adhiyaksa itu patut dicurigai kinerjanya sudah tidak sesuai dengan jalur yang tepat.

“Kita mencurigai kinerja Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan Agung RI, karena terlalu lunak bahkan cenderung melindungi Setya Novanto dengan mengorbankan wibawa dan reputasi Kejaksaan Agung sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan penuh dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Padahal, lanjut Petrus, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak awal sudah menyampaikan secara terbuka keinginannya agar kasus Permufakatan Jahat “Papa Minta Saham” ini harus diproses secara hukum. Ingat, lanjut dia, lembaga Negara yaitu lembaga Kepresidenan telah ternodai dengan adanya upaya permufakatan jahat yang sedang diusut oleh Kejaksaan itu.

“Hingga saat ini Setya Novanto masih bebas bepergian kemana-mana, termasuk beberapa hari yang lalu hadir dalam pertemuan bersama Aburizal Bakri di Australia membahas masa depan Partai Golkar, sementara kepentingan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum diabaikan bahkan dilecehkan,” papar Petrus.

Dia meminta, Jaksa Agung harus mengedepankan Independensi Institusi Kejaksaan, mengedepankan kepentingan negara yaitu pemberantasan korupsi, ketimbang menjaga hubungan baik secara personal yang lebih bersifat KKN dengan Setya Novanto. (JR-1)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*