Breaking News

Usut Korupsi Pemberian Kredit BTN, Kejaksaan Agung Periksa Si Pembuat Memo

Usut Korupsi Pemberian Kredit BTN, Kejaksaan Agung Periksa Si Pembuat Memo. Usut Korupsi Pemberian Kredit BTN, Kejaksaan Agung Periksa Si Pembuat Memo.

Penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Yasa Griya dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Gresik kepada PT Graha Permata Wahana.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Dr Mukri menjelaskan, dua orang saksi diperiksa pada Rabu, 11 September 019, di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

Dua orang saksi itu yakni, Direktur Utama PT Lintang Jaya Property, H Lamiranto, diperiksa terkait pengajuan dan penerimaan fasilitas kredit dari PT BTN Cabang Gresik kepada PT Lintang Jaya Property dan novasi atau pembaharuan hutang.

Kemudian, Staf Asset Management Division PT BTN Pusat Ghani Padmadewa, diperiksa terkait pembuatan memo usulan novasi (pembaharuan hutang) dari PT Graha Permata Wahana kepada PT Nugra Alam Prima.

“Satu dari PT Lintang Jaya Property. Dirutnya. Kedua, orang yang berurusan dengan pembuatan memo,” ujar Mukri, Rabu (11/09/2019).

Kasus korupsi ini terjadi bulan Desember 2011.  PT BTN Cabang Gresik telah memberikan fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) kepada PT Graha Permata Wahana sebesar Rp 5 miliar.

Prosedur pemberiannya dilakukan secara melawan hukum. Tidak sesuai Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sehingga mengakibatkan kredit macet sebesar Rp 4,1 miliar.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2015, Asset Managemen Division (AMD) Kantor Pusat BTN melakukan novasi (pembaharuan hutang) secara sepihak kepada PT Nugra Alam Prima (NAP) dengan nilai plafond Rp 6,5 miliar. Tanpa ada tambahan agunan. Sehingga menyebabkan kredit macet kembali sebesar Rp 5,7 miliar.

Kemudian, pada bulan November 2016, AMD Kantor Pusat BTN melakukan novasi (pembaharuan hutang) kembali secara sepihak dari PT NAP kepada PT Lintang Jaya Property (LJP).

AMD Kantor Pusat BTN melakukan hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tanpa ada tambahan agunan kembali dengan plafond kredit sebesar Rp 16 miliar.

“Hal tersebut menyebabkan kredit macet kembali sebesar Rp 15 miliar dengan kategori kolektibilitas 5,” ujar Mukri.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*