Usut Korupsi Anggaran Desa, Jaksa Bekasi Terima Pengembalian Kerugian Negara Sebesar Rp 1,1 Miliar Dari Terdakwa Yang Seorang Kepala Desa

Usut Korupsi Anggaran Desa, Jaksa Bekasi Terima Pengembalian Kerugian Negara Sebesar Rp 1,1 Miliar Dari Terdakwa Yang Seorang Kepala Desa. – Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kajari Kabupaten Bekasi) Mahayu Dian Suryandari dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kasipidsus Kejari Kabupaten Bekasi), Angga Dhielayaksa menggelar konferensi pers lewat video conference mengenai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,1 miliar dari kasus korupsi Dana Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Tahun 2016, atas nama Sang Kepala Desa Asep Mulyana Bin Ismail, di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kamis, 18 Juni 2020. (Net)
Usut Korupsi Anggaran Desa, Jaksa Bekasi Terima Pengembalian Kerugian Negara Sebesar Rp 1,1 Miliar Dari Terdakwa Yang Seorang Kepala Desa. – Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kajari Kabupaten Bekasi) Mahayu Dian Suryandari dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kasipidsus Kejari Kabupaten Bekasi), Angga Dhielayaksa menggelar konferensi pers lewat video conference mengenai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,1 miliar dari kasus korupsi Dana Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Tahun 2016, atas nama Sang Kepala Desa Asep Mulyana Bin Ismail, di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kamis, 18 Juni 2020. (Net)

Jaksa yang sedang menangani kasus korupsi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Tahun Anggaran 2016, telah menerima pengembalian kerugian Negara sebesar Rp 1,1 miliar dari terdakwa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menuturkan, pengembalian itu diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 18 Juni 2020.

Hari Setiyono mengatakan, berdasarkan laporan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kajari Kabupaten Bekasi) Mahayu Dian Suryandari, uang tersebut diterima dari Terdakwa perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Tahun 2016, atas nama Asep Mulyana Bin Ismail yang menjabat Kepala Desa saat itu sebagai uang pengganti atas kerugian Negara.

Dalam keterangannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kajari Kabupaten Bekasi) Mahayu Dian Suryandari menuturkan, penuntutan terhadap kasus korupsi APBDes itu sudah dilakukan pada bulan Desember 2019 lalu.

“Perkara ini kemarin kita naikkan ke penuntutan pada bulan Desember 2019 (pada waktu itu disampaikan ke media) bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia dan sampai sekarang  proses penututan sudah berjalan pada tahap pembacaan surat tuntutan oleh JPU,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kajari Kabupaten Bekasi) Mahayu Dian Suryandari, sebagaimana telah disampaikannya di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya, Kajari Kabupaten Bekasi menjelaskan, Terdakwa bernama Asep Mulyana Bin Ismail yang menjabat Kepala Desa saat itu, sudah 2 kali menyerahkan uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara tindak pidana  korupsi yang dilakukannya. Dimana sebelumnya Terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp 100 juta pada saat proses penyidikan.

“Hari Kamis, 18 Juni 2020, Terdakwa kembali menitipkan uang sebesar Rp1.035.697.650 dari total kerugian negara sebesar Rp1.135.697.650. Maka dengan demikian, seluruh kerugian negara sudah dikembalikan. Dan ini akan memudahkan kita dalam melakukan eksekusi terhadap uang pengganti sehingga yang bersangkutan tinggal menjalankan pidananya saja nanti,” jelas Mahayu.

Dengan adanya perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kajari Kabupaten Bekasi) Mahayu Dian Suryandari mengimbau segenap Kepala Desa Sekabupaten Bekasi untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa, sehingga tidak tersandung kasus atau perkara  hukum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (Kasipidsus Kejari Kabupaten Bekasi), Angga Dhielayaksa menambahkan, pengembalian uang kerugian negara ini akan menjadi pertimbangan jaksa dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa.

“Sejauh ini sudah sampai tahap akhir pemeriksaan persidangan dan Senin depan agenda sidangnya adalah pembacaan surat tuntutan,” ujar  Angga Dhielayaksa.

Sementara, dari modusnya tindak pidana korupsi ini terdiri dari bermacam modus. Ada yang mark-up, ada pula yang  fiktif.

“Karena yang kita angkat di sini adalah APBDes, jadi keseluruhan tidak fokus kepada satu kegiatan,” lanjut Angga Dhielayaksa.

Kasipidsus Kejari Kabupaten Bekasi Angga Dhielayaksa menjelaskan, perkara tindak pidana korupsi itu bersumber dari APBDes Karang Asih Tahun 2016 senilai Rp 3 miliar. Kemudian, dari hasil penghitungan BPK didapati kerugian negara mencapai  kurang lebih Rp1,1 miliar.

“Kerugian negara itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan Terdakwa sudah menyerahkan atau menitipkan uang tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Angga mengungkapkan, semangat pemberantasan korupsi bukanlah tuntutan pidana, melainkan penyelamatan uang negara dan dengan penitipan uang kerugian ini maka kerugian negara telah pulih.

“Pengembalian ini menjadi satu pertimbangan kami untuk meringankan Terdakwa. Karena seperti yang saya katakan, pemberantasan korupsi bukan lebih kepada pidana tetapi pengembalian aset-aset kepada negara. Uang tersebut dititipkan ke Bank Mandiri dengan menggunakan rekening Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi,” tandas Kasipidsus Kejari Kabupaten Bekasi, Angga Dhielayaksa.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan