Breaking News

Usut Kasus Tambang Timah, Polisi Tidak Main-Main

Usut Kasus Tambang Timah, Polisi Tidak Main-Main.

Aparat Kepolisian menyatakan tidak bermain-main dalam mengusut berbagai perkara hukum yang berkenaan dengan penerbitan ijin tambang timah illegal di Bangka Belitung.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse dan Kriminal di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Dirtipidter Bareskrim Mabes Polri) Brigjen Pol Fadil Imran yang menangani persoalan itu mengatakan, penyidik tengah mengembangkan penyidikannya ke berbagai pihak untuk mengusut keterlibatan dan dugaan suap pemberian ijin tambang illegal timah di Bangka Belitung.

Beberapa berkas penyidikan pun sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel). “Untuk berkas Dirut PT PMP, hari ini dilimpahkan ke Kejati Babel,” tutur Brigjen Pol M Fadil Imran, Sabtu (23/03/20190.

Penyidik belum menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Namun, lanjut dia, penyidik terus menggeber keterlibatan pihak-pihak, termasuk para petinggi PT Surveyor Indonesia (PT SI).

“Untuk tersangka baru belum, masih tahap melengkapi alat bukti. Sedangkan dari pihak PT Surveyor Indonesia, sudah ada beberapa orang yang sudah diperiksa, sudah ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) mereka,” ujar Brigjen Pol Fadil Imran.

Dia menyatakan pihaknya masih akan memburu tersangka baru dalam kasus ini. “Kalau ada penetapan tersangka baru, akan segera kami umumkan. Kami harus kuat dalam konstruksi pembuktiannya. Mohon dukungannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Mukti Juharsa menyampaikan, ada beberapa kasus penambangan illegal dan para pemberi ijinnya yang sedang disidik oleh Dittipidter Bareskrim Mabes Polri.

“Kami masih sedang menangani kasus di PT PMP di Bangka Belitung. Kalau berkas yang pertama sudah di tahap dua. Sedangkan LP (Laporan) yang baru masih sedang kami proses,” tutur.

Penyidik, lanjut mantan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Bangka Belitung (Didkrimsus Polda Babel) ini, juga sedang memanggil pihak-pihak yang memberi ijin bagi penambang illegal untuk diperiksa.

“Dipanggil untuk dugaan tindak pidananya. Semua yang terkait dengan masalah itu, termasuk urusan pemberian dan rekomendasi ijinnya dipanggil dan akan diperiksa semua,” ujar Mukti.

Sementara, pihak direksi PT Surveyor Indonesia (PT SI) yang dimintai keterangan sudah dua kali tidak hadir dari pemanggilan penyidik. Ketika dikonfirmasi wartawan, tak seorang pun dari jajaran direksi PT Surveyor Indonesia (PT SI) yang berkenan memberi respon.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*