Breaking News

Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Obat dan Vaksin Kemenkes, Jampidsus Periksa Dua Pejabat PT Kimia Farma

Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Obat dan Vaksin Kemenkes, Jampidsus Periksa Dua Pejabat PT Kimia Farma. Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Obat dan Vaksin Kemenkes, Jampidsus Periksa Dua Pejabat PT Kimia Farma.

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang pejabat PT Kimia Farma Trading and Distribution.

Keduanya dipanggil dan diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan untuk penyediaan obat AIDS dan premenstrual syndrome (PMS) Tahap I pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menjelaskan, setelah pada Selasa 13 Agustus 2019 memeriksa 4 orang saksi, pada Rabu 14 Agustus 2019 ini, dua orang petinggi PT Kimia Farma Trading and Distribution juga diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.

Kedua orang yang dipanggil dan diperiksa itu adalah, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Kimia Farma Trading and Distribution, Ineng Setiasih.

“Dia diperiksa terkait dengan transaksi keuangan di PT Kimia Farma Trading and Distribution untuk pengadaan obat AIDS dan PMS pada Kementerian Kesehatan RI,” ujar Mukri.

Kedua, Manager Keuangan PT. Kimia Farma Trading and Distribution, Fahmi Ridwan. Dia diperiksa terkait dengan transaksi keuangan di PT Kimia Farma Trading and Distribution untuk pengadaan obat AIDS dan PMS pada Kementerian Kesehatan RI.

Mukri menuturkan, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, pada tahun 2016 Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan mempergunakan dana yang bersumber dari APBN untuk melaksanakan pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan, berupa penyediaan obat untuk penyakit AIDS dan PMS Tahap I.

Untuk kegiatan pengadaan ini, PT Kimia Farma Trading and Distribution menjadi penyedianya, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 211.649.987.736.

“Pengadaan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan umum. Kemudian dalam pelaksanaannya, pengadaan obat AIDS dan PMS tersebut diduga terjadi penyimpangan dengan tidak mempedomani Peraturan-Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” ujar Mukri.

Pada Selasa, 13 Agustus 2019, penyidik di Kejaksaan Agung sudah memeriksa lagi 4 orang saksi dalam kasus itu.

Mereka yang diperiksa itu adalah Breni Setyoko.  Breni adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang yakni obat dan vaksin pada Kemenkes.

Dia diperiksa berkaitan serah terima barang obat AIDS dan PMSdari PT Kimia Farma Trading and Distribution kepada Kementerian Kesehatan.

Kedua, Dina Cahyanita. Dina adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang berupa obat dam vaksin. Dina diperiksa terkait dengan serah terima barang obat AIDS dan PMS dari PT Kimia Farma Trading and Distribution kepada Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya ada DP Yettyningsih. Yettyningsih juga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang berupa obat dan vaksin Kemenkes. Diadiperiksa terkait dengan serah terima barang obat AIDS dan PMS dari PT. Kimia Farma Trading and Distribution kepada Kementerian Kesehatan.

Dan keempat adalah Suzie Rengganis. Susi merupakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang jenis obat dan vaksin Kemenkes.

“Sama, dia juga diperiksa terkait dengan serah terima barang obat AIDS dan PMS dari PT Kimia Farma Trading and Distribution kepada Kementerian Kesehatan,” ujar Mukri.

Dia berharap, pengusutan kasus ini segera tuntas. Dan kasus-kasus sejenis tidak akan terulang lagi. Sebab, sangat berbahaya bagi nyawa dan kehidupan masyarakat. “Kita akan kejar terus dan usut sampai tuntas,” ujar Mukri.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*