Breaking News

Usut Dalang Kerusuhan Papua, Ormas Lintas Agama Keluarkan Pernyataan Sikap

Salah Satunya Minta Pengusutan Dalang Kerusuhan, Ormas Lintas Agama Keluarkan Pernyataan Sikap Bersama Untuk Kondisi Papua. Salah Satunya Minta Pengusutan Dalang Kerusuhan, Ormas Lintas Agama Keluarkan Pernyataan Sikap Bersama Untuk Kondisi Papua.

Para Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Lintas Agama, yang terdiri dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) meminta aparat penegak hukum segera mengusut dalang di balik kerusuhan kepada Mahasiswa Papua di Surabaya, yang menyebabkan merembetnya sejumlah kerusuhan di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Ormas Lintas Agama dalam pernyataan sikapnya, yang diterima redaksi, Rabu, 04 September 2019.

Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh  Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum DPP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketua Umum DPP Pemuda Katolik Karolin Margret Natasa dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Willem Wandik.

Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Pilips Sinurat, yang menyampaikan isi pernyataan sikap itu mengatakan, pemerintah harus mengungkap dan mengusut tuntas semua pelaku dan aktor intelektual dari tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

“Serta dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Dan memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku, baik dari pihak aparat maupun organisasi masyarakat. Dan proses hukumnya dilakukan dengan adil dan transparan,” ujarnya.

Kepada setiap komponen masyarakat Papua melalui tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah, lanjutnya, untuk dapat saling menenangkan diri dan tidak terprovokasi oleh isu apapun.

“Karena proses hukum terkait diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sedang berjalan,” ujarnya.

Butir pernyataan sikap lainnya, meminta kepada setiap komponen masyarakat Indonesia, di manapun berada, untuk melihat orang asli Papua sebagai sesama warga negara yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang sama walaupun berbeda suku, ras, agama, ataupun warna kulit.

“Diharapkan masyarakat tidak menyebarkan konten-konten negatif ataupun melakukan aksi-aksi reaktif yang dapat memanaskan situasi di Papua, Papua Barat, maupun di tempat lainnya,” ujar Sahat.

Selanjutnya, meminta pemerintah melakukan pendekatan dialog, persuasif, dan bukan militeristik dalam penyelesaian persoalan di Tanah Papua. Dan berkomitmen mengusut tuntas berbagai pelanggaran HAM yang telah terjadi di Papua. Termasuk pelanggaran HAM masa lalu.

“Itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah membangun rasa keadilan dan kesetaraan sesama anak bangsa. Aparat keamanan harus menjamin tidak adanya korban jiwa yang bertambah dalam penyelesaian konflik di Papua, termasuk konflik yang sedang terjadi di Nduga, Papua,” lanjutnya.

Ormas Lintas Agama juga menyerukan, kepada pemerintah agar dibentuk Unit Kerja Khusus yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan organisasi kepemudaan.

Yang mana, Unit Kerja Khusus ini bertanggungjawab melakukan pendampingan dan pembinaan kepada siswa dan mahasiswa Papua yang melanjutkan studi di luar Papua.

Terakhir, meminta kepada pengurus daerah dan cabang GAMKI, Pemuda Katolik, GP Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah di Papua, Papua Barat, dan seluruh Indonesia, untuk dapat saling berkoordinasi dengan semua stakeholder di daerah.

“Serta membangun dialog dan doa bersama agar kedamaian dapat terwujud kembali di tengah masyarakat Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, setiap warga negara Indonesia memiliki harkat dan martabat yang sama serta harus diperlakukan secara adil dan setara oleh negara, tanpa membedakan suku, agama, ataupun warna kulit, seperti yang dijamin oleh UUD 1945.

Setiap warga negara seharusnya tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi rasial. Seharunya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, jika mendapatkan persekusi ataupun diskriminasi rasial dari pihak lain.

“Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat di depan umum dengan melakukan demonstrasi. Aparat kepolisian berkewajiban melindungi hak menyampaikan pendapat setiap warga Negara. Dan tidak sembarangan menangkap warga negara yang melakukan aksi demonstrasi,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, demonstrasi selayaknya dilaksanakan dengan damai, tidak anarkis, tidak menyinggung SARA. Serta menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

Keadaan kurang kondusif yang terjadi pada beberapa kota di Papua dan Papua Barat beberapa hari belakangan ini,  menggugah rasa solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa.

“Persoalan Papua harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan dialog yang mengedepankan asas kemanusiaan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*