Usaha Peternakan Ayam Kampung Bukan Bisnis Murahan Lagi

Usaha Peternakan Ayam Kampung Bukan Bisnis Murahan Lagi.
Usaha Peternakan Ayam Kampung Bukan Bisnis Murahan Lagi.

Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuni) Ade M Zulkarnain  menjelaskan posisi strategis ayam lokal Indonesia.

Saat ini, diperlukan membangun basis usaha peternakan ayam lokal di pedesaan. Jika selama ini, ayam local dikenal sebagai hewan ternak yang dipelihara secara tradisional atau back yard farming, maka sudah saatnya pemerintah memposisikan ayam local sebagai ternak untuk pemenuhan protein hewani masyarakat pedesaan.

Ade menuturkan, di awal tahun 2000 mulai muncul usaha budidaya atau pembibitan dan pembesaran ayam kampung.

“Dengan membangun village breeding center atau VBC, dan village poultry farming yang sesuai standar, melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes,” ujar Ade.

Hal itu diungkapkan Ade, saat memberikan masukan dengan membawakan Topik Konstribusi Ayam Lokal Indonesia Untuk Ekonomi Gotong Royong dan Kedaulatan Pangan, di Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi Gotong Royong dan Kedaulatan Pangan, yang digelar Bidang Buruh, Tani dan Nelayan kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat DPP PDI Perjuangan, di Lantai 5, Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/07/2019).

Kelebihan ternak unggas local Indonesia, lanjutnya lagi, berasal dari sumber daya genetik ternak asli Indonesia. “Juga tidak perlu impor bibit. Unggas lokal Indonesia juga memiliki cita rasa yang khas,” ujar Ade.

Usaha bisnis basis usaha peternakan ayam lokal di pedesaan itu akan makin maju dengan mempersepsikan bahwa ayam asli atau ayam lokal Indonesia adalah produk ternak yang sehat.

“Dengan menyasar segmentasi pasar menengah ke atas. Kemudian, itu dilakukan oleh pelaku usaha riil peternak ayam rakyat atau skala UMKM,” ujar Ade.

Bagi Ade, unggas lokal harus menjadi tuan di rumah dan negeri sendiri. Pemanfaatan plasma nutfah atau sumber daya genetik ayam Indonesia secara optimal bisa mewujudkan itu.

Target konstribusinya akan menjasi sebesar 25 % dari total produksi ayam nasional pada tahun 2025 nanti.

Peluang usaha peternakan unggas lokal, lanjutnya, masih sangat terbuka untuk dilakukan mulai dari pedesaan. Peluang itu dapat dilihat dari meningkatnya kelas menengah ke atas.

Selain itu, kesadaran pola konsumsi yang sehat juga memperbesar peluang usaha peternakan unggas lokal itu.

“Diperlukan juga target peningkatan konsumsi per kapita daging ayam. Selain itu, produk ternak Indonesia yang bisa bersaing di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan sudah mulai terbuka untuk pasar ekspor,” ujar Ade.

Unggas asli atau lokal Indonesia merupakan komoditas ternak alternatif dalam menghadapi kesepakatan World Trade Organization (WTO). “Ternak ayam kita merupakan komoditas yang paling menguntungkan,” katanya.

Ade menyarankan, jika memang serius mencapai kedaulatan pangan, dengan mengefektifkan BUMDes maka kegiatan proses produksi ayam lokal menjadi salah satu solusinya.

Dia mengatakan, Indonesia bisa mendapat pengadaan bibit dan Day Old Chick (DOC) yakni bibit ayam boiler yang berkualitas, karena asli Indonesia. Penyediaan pakannya pun berkualitas.

Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong industri pakan ternak khusus ayam lokal. Pengelolaannya juga bisa dengan menerapkan manajemen budidaya atau good farming practice. Manajemen kesehatan hewan dan produk ternak non antibiotik.

Selanjutnya, kelembagaan usaha ternak yang modern harus dilakukan. Juga aksesibilitas dan distribusi produk. Dan, pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner yang bersertifikasi. “Seperti sertifikasi halal, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP),” ujarnya.

Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi Gotong Royong dan Kedaulatan Pangan, yang digelar Bidang Buruh, Tani dan Nelayan kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat DPP PDI Perjuangan itu menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi pertanian.

Mereka adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Prof Kaman Nainggolan, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Prof Sutarto Alimoeso, Dewan Ahli Megawati Institut Dr Iman Sugema, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Pusat Ir Winarno Tohir, Direktur Komersial Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Judith J Dipodiputro, Guru Besar Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadja Mada (FTP-UGM) Prof Mochammad Maksum Machfoedz, Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuni) Ade M Zulkarnain, Arif dari Yayasan Satya Pelita Nusantara. Diskusi juga diikuti sejumlah petinggi DPP PDIP, para anggota Komisi IV DPR RI dan Komisi XI Fraksi PDIP.

Ketua DPP PDIP Bidang Buruh, Tani dan Nelayan, Mindo Sianipar menuturkan, pihaknya sedang menyerap sejumlah aspirasi dan masukan bagi partai dan DPR, terkhusus bidang pertanian dan peternakan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menjelaskan, masyarakat desa dalam kerangka pencapaian kedaulatan pangan perlu didudukkan sebagai penggerak kedaulatan pangan.

Jiwa gotong royong atau semangat kerja sama semua pihak dihidupkan untuk saling berbagi kepentingan. Hal ini menjadi strategis, karena berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan desa cenderung didasarkan nilai-nilai persaingan.

Dijelaskan Mindo Sianipar, pengelolaan potensi ekonomi yang berkembang dalam proses pencapaian kedaulatan pangan, perlu dijadikan langkah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa.

“Upaya yang penting dilakukan dalam hal ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) dalam prinsip pengembangan social enterprise,” tutur Mindo Sianipar.

Menurut dia, DPP PDIP akan menjadikan hasil FGD itu sebagai bahan masukan serta input bagi pokok-pokok pikiran pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan yang tak lama lagi akan digelar.

“Guna merumuskan sebuah sistem ekonomi gotong royong yang dapat menopang perwujudan kedaulatan pangan nasional,” ujar Mindo Sianipar.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*