Urusan Sawit, Presiden Jokowi Dinilai Lakukan Blunder

Urusan Sawit, Presiden Jokowi Dinilai Lakukan Blunder.

Presiden Joko Widodo dinilai telah melakukan langkah blunder dalam urusan penanganan persoalan kelapa sawit.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan,  pernyataan Presiden Joko Widodo untuk meminta petani kelapa sawit yang sedang berhadapan dengan anjloknya harga sawit untuk menggantikan dengan Jengkol dan Petai sangat disesalkan.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (Sekjen SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, seharusnya, Presiden membuat rencana aksi untuk stabilisasi harga komoditas.

“Bukan malah meminta petani gantikan dengan jengkol dan petai. Ini blunder nih Presiden,” tutur Mansuetus Darto, dalam keterangannya, Minggu (23/12/2018).

Jika melihat kebijakan yang sudah di susun oleh Pemerintahan Joko Widodo, lanjut dia, terdapat beberapa hal yang relevan,  antara lain Inpres Nomor 8 Tentang Moratorium Sawit.

“Sebenarnya, menerapkan Inpres Nomor 8 itu, dapat mencegah over produksi minyak sawit,” ujar Mansuetus Darto.

Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah atau PP 24 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan serta Reforma Agraria.

“Dengan beberapa kebijakan ini, seharusnya Presiden tinggal melakukan monitoring terkait implementasinya di lapangan,” katanya.

Adapun kebijakan lainnya adalah Permentan No 1 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Sawit. Yang mana, dalam Permentan ini sudah ada arahan agar perusahaan sawit wajib membeli Tandan Buah Sawit (TBS) dari petani swadaya secara lansung, melalui kelembagaan petani.

Namun, lanjut Mansuetus Darto, pada prakteknya di lapangan tidak berjalan efektif. Inpres moratorium ataupun peraturan teknis harga sawit yang telah disusun oleh Kementerian Pertanian tidak berjalan efektif, karena ada praktek bisnis yang sudah sangat mapan dan merugikan.

“Itu sudah berlansung lama , dan itu yang terus di tradisikan dalam kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, petani terus menerus jual ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah,” ungkapnya.

Mansuetus Darto menganggap, ucapan presiden itu merupakan blunder besar ketika Joko Widodo sedang ingin menaikkan electoral-nya bagi petani perkebunan. Suara para petani dan perkebunan memiliki jumlah yang sangat besar, kurang lebih 10%.

“Dengan harga komoditas perkebunan yang makin terpuruk tentunya bisa saja akan merubah pilihan masyarakat petani di desa-desa perkebunan. Tidak hanya sawit, tapi juga karet yang harganya sedang anjlok,” tegas Mansuetus.

Dia pun menyayangkan, SPKS meminta presiden untuk memperkuat monitoring. Bila perlu, Presiden lansung turun tangan untuk menggerakkan perusahaan-perusahaan sawit membeli lansung dari petani swadaya.

“Sebab itu juga menjadi salah satu poin penting dari Inpres moratorium sawit, untuk peningkatan produktivitas,” ujarnya.

Dengan adanya kemitraan langsung dengan petani,  tanpa harus melalui tengkulak, petani sawit swadaya diharapkan akan menambah income-nya menjadi 30% dari harga TBS yang ada saat ini sebesar Rp 600 per kilogram di petani swadaya. Sementara petani harga di petani plasma sudah berkisar Rp 1100 per kilogram.

Selain itu, Presiden juga diminta untuk lebih tegas dan membentuk satuan tugas khusus sawit, khususnya terkait dengan harga komoditas. Karena ada praktek bisnis yang buruk dan merugikan petani, antara perusahaan dan tengkulak yang sudah bertradisi di kebun sawit.

“Satgas tersebut harus bekerja cepat untuk mengawasi praktek-praktek buruk tersebut agar petani tidak terus menerus jadi korban,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan