Breaking News

Urusan Money Politics, Rakyat Bukan Inisiator, Elit Harus Ditindak Tegas

Money Politics Membunuh Demokrasi, Penyelenggara Pemilu Harus Bertindak Tegas.

Masyarakat harus melawan tindakan kurang ajar yang dilakukan elit-elit politik yang mendewakan money politics  atau politik uang untuk meraup kekuasaan, lalu melemparkan kesalahan kepada masyarakat atas perbuatan itu.

Pembina Utama Komunitas Buruh Indonesia (KBI) Jacob Ereste mengatakan, dalam konstestasi politik, mulai Pilkada, Pileg hingga Pilpres, masyarakat sering dijadikan kambing hitam atas maraknya politik uang yang dilakukan para elit.

Masyarakat, menurut dia, tidak layak dipersalakan atas permainan politik uang yang dilakukan oleh para elit. “Bahkan mulai dari tingkat pemilihan Kepala Desa atau Lurah, Pilkada, Pileg dan Pilpres, politik uang dijadikan alat menjerat masyarakat. Politik uang dan sejenisnya tidak pernah dikehendaki oleh rakyat. Inisiatornya, jika tak bisa disebut provokatornya, justru diinisiasi oleh para kontestan dari pesta demokrasi itu sendiri yang ingin menikmati kemenangan dengan jalan pintas,” tutur Jacob Ereste, Selasa (31/07/2018).

Idealnya, lanjut dia, memang harus dilakukan penyadaran dan pemberdayaan bagi warga masyarakat, agar kritis dan cerdas guna membangun secara bersama apa saja yang menjadi keperluan dan kepentingan bersama seluruh rakyat.

Padahal, menurut dia, politik uang dan sejenisnya itu bukan tidak dipahami oleh rakyat sebagai bentuk lain dari keengganan melibatkan partisipasi rakyat dalam semua bidang kegiatan.

“Sebab dengan cara begitu rakyat bisa dibuat terlena dan lengah melakukan pengawasan dari sikap semena-mena para pejabat negara maupun pemerintah dalam mengemban amanah rakyat,” ujarnya.

Jadi, menurutnya lagi, jangan berharap akan ada pejabat publik yang berkualitas, memiliki kapasitas dan berintegritas, jika para calon itu sendiri telah mengutamakan politik uang.

“Yang terjadi adalah upaya mencuri atau mencuri pandangan rakyat hingga  memalingkan perhatian banyak orang pada para calon kandidat, sehingga tidak memberi peluang bagi rakyat untuk memilih dengan baik. Kurang ajar sekali mereka itu,” ujarnya.

Menurut Jacob, para kandidat dari dan untuk level yang mana saja, belum ada satu pun yang bisa dijadikan contoh sebagai suri tauladan yang patut dan layak dijadikan panutan prilaku kepemimpinannya. Semua menuai cela.

Rakyat sudah cukup cerdas dan bijak menyikapi ambisi para calon kandidat pada Pilkada, Pileg dan Pilpres hingga pemilihan Kepala Desa atau Lurah yang semuanya mau menang, hingga terus menghalalkan segala cara.

Akibat dari penghalalan semua cara itu, wajar bila rakyat yang sudah lebih bijak menerima saja. “Toh saat melakukan pemilihan kelak siapa yang akan tahu sikap dan pilihan yang dilakukan, termasuk hak untuk tidak menggunakan hak pilihnya di bilik suara,” ujarnya.

Sikap menerima semua bentuk pemberian calon atau kandidat, menurut Jacob, seringkali dilakukan masyarakat sekedar untuk menghindari perselisihan atau anggapan sikap permusuhan oleh para kandidat, yang notabene para kandidat itu dapat dipastikan adalah orang cukupan dan berpengaruh di daerah pemilihannya itu. “Jadi apa sulitnya bersikap bijak?” ujarnya.

Lebih dari itu, menurut dia, apalah artinya rakyat yang idealis sekalipun, bila hendak menghentikan tradisi politik uang yang telah menjadi bagian dari budaya pesta demokrasi Indonesia nyaris sepanjang sejarah. “Para kandidat atau elit pejabat publik itulah semestinya yang harus ditindak tegas,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*