Urusan Marwah Profesi, 400 Advokat Akan Bela Firman Wijaya Hadapi Laporan Mantan Presiden SBY

Urusan Marwah Profesi, 400 Advokat Akan Bela Firman Wijaya Hadapi Laporan Mantan Presiden SBY.

Sebanyak 400 advokat bersatu untuk menghadapi laporan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Firman Wijaya, kuasa hukum Setya Novanto, terdakwa terduga korupsi proyek e-KTP ke Bareskrim Mabes Polri.

 

Pembelaan terhadap Firman dilakukan karena profesi advokat memiliki hak imunitas (kekebalan hukum) dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun luar sidang.

 

Jurubicara 400 Advokat Juniver Girsang menyampaikan,  hak-hak imunitas advokat sudah jelas ada dan mesti juga dijunjung tinggi dalam menjalankan profesi ini.

 

“Profesi advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun luar sidang untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana,” kata Juniver Girsang di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

 

Di antara nama advokat yang siap membela Firman Wijaya atas laporan SBY adalah Luhut MP Pangaribuan, Mohamad Assegaf, Hotma Sitompoel, Nelson Darwis, Teguh Samudra, I Wayan Sudirta, Harry Ponto, Petrus Selestinus, Petrus Balapattyona, Sumantap Simorangkir, Saor Siagian, Desman Gultom, Akhlis Mukhidin, Rasida Siregar, dan Roslina Simangunsong.

 

Selain itu advokat yang siap membela Firman Wijaya adalah Okto Simanjuntak, Eben Ezer Sitorus, Roynal Christin Pasaribu, Kartika Nirmala Dewi, Sofyan Jimmy Yosadi, Andy Syamsul Bahri, Raden Catur Wibowo, Peter Anthony, Makarius Nggiri, Bery Sidabutar, Lisa Agustina, Korea Tambunan, Teredi Sihombing, Muhamad Taufik, Amrizal Saufy, Ridwan R Sitorus, dan Friska Siregar.

 

Juniver menuturkan, tindakan SBY yang melaporkan Firman Wijaya ke polisi adalah langkah dan sikap yang tidak menghormati dan menghargai hukum dan profesi advokat. Adanya laporan polisi tersebut menjadikan profesi advokat mendapat tekanan, ancaman, hambatan dan merendahkan harkat dan martabat profesi advokat di dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, tindakan SBY yang melaporkan Firman Wijaya patut dipertanyakan.

 

“Karena hal tersebut memperlihatkan sikap over reaktif dan tidak bijaksana dalam menilai permasalahan yang terjadi,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Juniver mengatakan tindakan SBY yang melaporkan Firman Wijaya ke polisi dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang berupaya untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi.

 

“Laporan SBY melanggar ketentuan pasal 21 UU Tipikor karena sejatinya Firman Wijaya sedang berupaya mencari dan menemukan kebenaran materiil di dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto,” jelasnya.

 

Juniver menuturkan, dalam membela Firman Wijaya, pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penasehat hukum tidak dihinggapi rasa takut demi untuk menemukan kebenaran materiil di dalam perkara yang ditangani Firman Wijaya. Sehingga kasus e-KTP yang sedang ditangani Firman Wijaya bisa terungkap secara berkeadilan.

 

“Kami boleh terdiri dari beberapa organisasi advokat. Namun kalau menyangkut profesi kami akan bela. Profesi ini (advokat) terhormat sehingga harus dihargai oleh siapapun,” tegasnya.

 

Sementara itu, Firman Wijaya berterima kasih atas perhatian teman-teman advokat yang siap membelanya dari laporan SBY. Firman menegaskan, yang dilakukan teman-teman advokat dalam membela dirinya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Firman mengaku tidak bisa berburuk sangka atas laporan yang dilakukan SBY. Karena proses hukum tidak bisa ditekan atau diintervensi oleh pihak manapun.

 

Seperti diketahui Ketua Umum Partai Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi melaporkan Firman Wijaya ke Bareskrim Mabes Polri, Selasa (6/2/2018) lalu. Laporan dilakukan karena selama ini mantan Presiden itu merasa difitnah bertubi-tubi. Mulai dari pernyataan Antasari Azhar jelang pilkada DKI Jakarta hingga isu keterlibatan dirinya dalam proyek KTP elektronik. Dia merasa harus ada sebuah perjuangan yang ditempuh untuk menghadapi seluruh hal ini.

 

“Saya akan menempuh jalur hukum dan mengadu kepada Bareskrim Mabes Polri tentang hal ini,” ujar SBY. (Richard)

1 Comment

Tinggalkan Balasan