Urus Kasusnya Ratna Sarumpaet, Kejaksaan Tinggi DKI Turunkan 9 Jaksa

Habib Bahar Bin Smith Mulai Disidangkan.

Untuk menangani kasusnya Ratna Sarumpaet berkenaan dengan dugaan kebohongan atau hoax, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menurunkan 9 orang jaksanya.

Kesembilan jaksa itu ditunjuka sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan bertugas mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara kasus pembohongan publik (hoax) atas nama tersangka Ratna Sarumpaet (RS).

Hal itu dibenarkan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri. Mukri menjelaskan, untuk penugasan kesembilan jaksa tersebut, Kejati DKI Jakarta telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No: B/20576/X/Res.1.24/2018/Datro dari penyidik Polda Metro Jaya.

“Sudah diterima surat SPDPnya dari Polda Metro Jaya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukukm (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Mukri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (02/10/2018).

Kesembilan jaksa itu diantaranya, Yuniar Sinar Pamungkas SH.MH, Payaman SH.MH, Hartawan SH, Rahimah SH, Reza Murdani SH.MH, Agus Bahtiarsyah SH, Sru Astuti SH, Agus Harmaini SH dan Rianiuly Naretta SH.

“Mereka para jaksa ini akan bahu membahu mempelajari berkas perkara RS sebelum dinyatakan lengkap (P21) dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Mukri menjelaskan, kasus posisi perkara tersebut bermula pada 2 Oktober 2018 pada pukul 15.00 WIB, satu tim dari unit 1 Subdit 4/Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya melaksanakan penyelidikan atas info berita penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga anggota tim sukses calon Presiden Prabowo Subianto, yang sudah tersebar di media sosial.

Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta tertanggal dilaporkan penganiayaan (21 September 2018), ternyata Ratna Sarumpaet sedang melaksanakan operasi kecantikan di RS Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat.

“Sehingga berita penganiayaan tersebut dapat disimpulkan berita bohong dan apabila disebarkan atau disiarkan dapat menimbulkan kebencian atau keonaran di masyarakat,” tuturnya.

Berdasarkan SPDP dari penyidik, tersangka Ratna Sarumpaet diduga melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No 19tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Dikenakan jeratan pasal dari Undang-Undang ITE,” tutup Mukri.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan