Upaya Makar Sedang Terjadi, Kapolri Diminta Segera Tangkap Dalangnya

Gerakan People Power Versi Kubu Prabowo Adalah Pemaksaan Kehendak, Upaya Makar Sedang Terjadi, Kapolri Diminta Segera Tangkap Dalangnya.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian diminta segera bergerak menangkap dan menindaktegas para inisiator dan penggerak People Power yang digagas oleh Kubu Paslon Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Soalnya, hanya gara-gara perolehan suara yang masih simpang siur, gerakan people power dianggap serius dan dituduh upaya makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).




Hal itu ditegaskan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus. Petrus meminta Kapolri segera turun tangan menghentikan gerakan dan upaya makar.

“Kapolri harus segera menangkap dan menahan Prabowo Subianto untuk menghentikan People Power, menggunakan kekuatan rakyat untuk menolak hasil Pemilu Pilpres 2019. Aksi-aksi demikian adalah Inkonstitusional karena menggunakan kekuatan rakyat di luar mekanisme konstitusi untuk menolak hasil Pemilu 2019,” tutur Petrus Selestinus, di Jakarta, Selasa (23/04/2019).

Menurut Advokat Senior itu, Gerakan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang telah mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih hasil Pemilu Pilpres 2019 dengan mematok angka kemenangan di atas 62%, dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana dimaksud pasal 110 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Gerakan itu juga mengikut dengan penyebaran berita bohong yang menimbulkan atau dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Mereka telah mengabaikan proses penghitungan resmi KPU sebagai lembaga negara yang sah, yang hingga saat ini masih melakukan penghitungan. Kemudian, pada saat yang bersamaan Prabowo-Sandi dkk mengancam akan melalukan gerakan people power menolak keputusan KPU tentang hasil pemilu 2019,” tuturnya.

Oleh karena itu, gerakan Prabowo-Sandi dkk patut diduga merupakan sebuah permufakatan jahat untuk melalukan makar dan penyebaran berita bohong kepada rakyat yang menimbulkan keonaran soal angka kemenangannya sebanyak 62% mendahului Keputusan Resmi KPU.

“Ini jelas merupakan peristiwa pidana yang harus dicari siapa pelakunya, apalagi mengarah kepada tujuan untuk memecah belah persatuan dan membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI,” ujar Petrus lagi.

Gerekan itu, lanjutnya, berimplikasi mengancam dan perpecahan antar anak bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam kedaulatan NKRI yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum.




“Ini patut diduga sebagai upaya untuk melakukan kudeta terselubung atas nama kebebasan menyampaikan pendapat di muka  umum,” ujar Petrus.

Menurut dia lagi, Polri seharusnya secara lebih dini melakukan tindakan kepolisian untuk mencegah rencana melakukan gerakan people power yang hendak memaksa KPU tunduk kepada keinginan mereka.

“Dengan demikian, Prabowo-Sandi patut diduga telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan atau dapat menimbulkan keonaran di tengah rakyat dengan ancaman pidana 10 tahun penjara,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*