Upah Buruh Hendak Dikenakan Pajak Oleh Pemerintah, Harus Ditolak

Upah Buruh Hendak Dikenakan Pajak Harus Ditolak.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras rencana pemerintah menurunkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Seperti diketahui, saat ini batas PTKP yang berlaku adalah 4,5 juta rupiah per bulan. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, mewacanakan batas PTKP disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

 

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, jika pemerintah menurunkan PTKP menjadi sesuai dengan UMP maka pekerja yang upahnya di bawah 4,5 juta rupiah akan terkena pajak. Kebijakan ini lebih parah dari sebelumnya. Sebab, sebelum naik menjadi 4.5 juta, batas PTKP adalah 3 juta.

 

“Sebagai contoh, UMP Jawa Tengah tahun 2017 ini sebesar 1.3 juta. Dengan demikian, pekerja yang upahnya sebesar 1.35 juta sudah terkena pajak,” katanya di Jakarta, Senin (24/07/2017).

 

Dia menyampaikan, kebijakan pemerintah mengenakan pajak kepada rakyat kecil sudah keterlaluan. Alasannya, daya beli buruh dan rakyat kecil masih rendah. Jika PTKP diturunkan, dikhawatirkan daya beli akan semakin menurun.

 

“Upah buruh yang masih rendah itu akan diperparah dengan akan adanya pengeluaran yang harus dibayar seperti pajak,” ujarnya.

 

Said menuturkan saat ini daya beli masyarakat terus menurun. Indikatornya antara lain, penjualan motor turun 7 persen, penjualan mobil turun 5,7 persen, dan semua harga kebutuhan pokok naik.

 

“Apa yang diwacanakan pemerintah dengan menurunkan batas PTKP ini sudah mirip dengan VOC yang menarik upeti dari rakyat,” katanya.

 

Menurut Said Iqbal, wacana menurunkan batas PTKP terkesan akal-akalan. Apalagi pemerintah baru saja selesai dengan kebijakan Tax Amnesty. Kebijakan tersebut ditujukan untuk repatriasi dan deklarasi dana milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Harusnya setelah diberikan pengampunan pajak, mereka yang sudah membayar pajaknya.

 

“Sekarang kemana pajak hasil deklarasi dan repatriasi yang katanya Rp 4.000 triliun lebih tersebut? Ini yang kita tidak setuju. Rasa ketidakadilan kita tercederai. Ini orang kaya diampuni, orang miskin dikejar-kejar pajaknya,” ujar Said. Dia menyatakan keberatan dengan pengampunan bagi penjahat pajak, sementara buruh yang taat bayar pajak terus diperas.

 

Said Iqbal menambahkan, pemerintah tidak bisa membandingkan antar negara tanpa melihat faktor-faktor ekonomi yang lain. Kalau membandingkan harusnya head to head.

 

“Malaysia dan Thailand itu income perkapitanya sudah bagus. Sementara Indonesia daya belinya rendah,” ujarnya.

 

Dipaparkan Said, upah rata-rata Thailand adalah 357 dolar amerika, Malaysia 506 dolar amerika, Filipina 206 dolar amerika, dan Indonesia hanya 174 dolar amerika.

 

“Ini negara upahnya paling rendah di negara-negara ASEAN, tetapi PTKP-nya mau diturunkan, sehingga buruh yang upahnya sudah rendah harus dipajaki pula. Cara berfikir seperti inilah yang harus kita lawan,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya masih terus mengkaji perubahan batas PTKP sebagai upaya mendongkrak penerimaan negara. Ditegaskannya, saat ini batas gaji tidak kena pajak masih sesuai dengan peraturan PTKP tahun 2016 yakni Rp 54 juta per tahun. Dengan demikian masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 54 juta per tahun masih tidak dikenakan pajak.

 

“Yang punya penghasilan Rp54 juta per tahun ke bawah, itu hanya digunakan untuk konsumsi bahan pokok. Jadi, tidak ada pajaknya. Jangan takut! Daya belinya itu untuk beli bahan pokok. Bukan untuk pajak,” katanya.

 

Ken mengakui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang meminta dirinya untuk menyisir objek pajak yang selama ini belum optimal dalam mendongkrak rasio penerimaan pajak atau tax ratio.

 

Hal ini dilakukan lantaran menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki komponen tax ratio yang cukup berbeda dengan negara lain. Sri Mulyani ingin otoritas pajak mengkaji apakah PTKP merupakan salah satu penyebab basis pajak Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki tax ratio lebih tinggi.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan