Untuk Presiden, Wapres dan Para Calon Menteri, Sudahkah Lapor Harta Kekayaan ke KPK? Ingat, Itu Kewajiban Loh

Untuk Presiden, Wapres dan Para Calon Menteri, Sudahkah Lapor Harta Kekayaan ke KPK? Ingat, Itu Kewajiban Loh.
Untuk Presiden, Wapres dan Para Calon Menteri, Sudahkah Lapor Harta Kekayaan ke KPK? Ingat, Itu Kewajiban Loh.

Para calon menterinya Kabinet Kerja Jilid II diingatkan wajiba memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Itu sebagai sebuah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Negara, termasuk para calon menterinya Jokowi.

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menyampaikan, berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan sumpah jabatan, maka seluruh calon Menteri Kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin yang bakal dilantik harus mendeclare LHKPN-nya dihadapan Presiden Jokowi.

“Apakah sudah diisi dan dilakporkan ke KPK? Apakah sudah diperiksa dan diumumkan oleh KPK atau belum? Jika ada calon Menteri yang belum menyerahkan LHKPN dan belum diperiksa LHKPN-nya oleh KPK, maka Presiden Jokowi tidak boleh melantik calon Menteri yang bersangkutan,” tutur Petrus Selestinus, di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Sebaiknya, katanya, para calon menteri itu tidak dilantik dulu, sampai benar-benar telah melaporkan LHKPN-nya ke KPK, telah diperiksa dan diumumkan kepada publik. Itu sesuai perintah UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Sekaligus, kata Advokat Peradi ini, melaporkan LHKPN-nya ke KPK dan diumumkan, adalah sebagai bukti bahwa para calon menteri itu patuh, taat dan mengabdi dengan tulus bagai bangsa dan Negara Indonesia.

“Para calon Menteri seharusnya mengawali pengabdian dan kesetiannya kepada Pancasila, kepada NKRI dan kepada kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma’aruf Amin dengan memenuhi kewajiban konstitusional selaku Penyelenggara Negara yang akan dilantik dengan melaporkan LHKPN sesuai perintah UU dan lafal sumpah jabatan,” jelas Petrus Selestinus.

Dia juga mengingatkan, Presiden Jokowi jangan mengawali kepemimpinannya pada periode ke dua dengan melanggar hukum dan melanggar sumpah jabatan. Karena hal ihwal LHKPN yang tidak dilaporkan akan berimplikasi kepada persoalan integritas moral  dan kejujuran Penyelenggara Negara. Dan itu dituntut oleh UU dalam mengemban misi pelayanan publik.

Jika saja ada calon Menteri, lanjut Petrus, dari manapun asal-usulnya, belum menyerahkan LHKPN kepada KPK untuk diklarifikasi dan diumumkan kepada publik, termasuk belum menunjukan kepada Presiden Jokowi bahwa LHKPN-nya sudah diserahkan, sudah diperiksa dan sudah diumumkan kepada publik, maka Presiden Jokowi seharusnya menunda pelantikannya.

“Agar proses pelantikan terhadap menteri-menteri di Kabinet Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin tidak dinilai telah melanggar konstitusi. Karena menyangkut melanggar sumpah jabatan yang diwajibkan oleh UUD 1945,” jelas Petrus.

Dia mengingatkan, di dalam konsiderans UU No. 28 Tahun 1999, dikatakan bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peran yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Menurutnya lagi, praktek KKN tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara, melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya,” ujarnya.

Di dalam pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 ditegaskan, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban antara lain mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatan. Kemudian, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

Juga ada ketentuan dan kewajiban melaporkan da mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Termasuk wajib tidak melakukan perbuatan KKN, dan seterusnya.

Dan pada pasal 6 disebutkan, hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, ditegaskan Petrus Selestinus, sebelum diambil sumpah atau dilantik, harus dipastikan bahwa para menteri itu telah melakukan kewajibannya melaporkan LHKPN.

“LHKPN harus clear and clean. Jika tidak, maka baik Presiden Jokowi maupun para Calon Menteri yang akan dilantik, bisa didiskualifikasi sebagai telah melanggar sumpah jabatan dan hukum,” jelasnya lagi.

Bahkan, hal itu bisa berimplikasi kepada Presiden, dituduh melakukan pelanggaran hukum.

“Dan bisa dibawa kepada proses hukum. Bahkan bagi Presiden, bisa diimpeach atas alasan melanggar hukum dan sumpah jabatan,” pungkas Petrus.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan