Untuk Penanganan Masalah Hukum, Jamdatun Teken Kerja Sama Dengan PT Jasa Raharja

Untuk Penanganan Masalah Hukum, Jamdatun Teken Kerja Sama Dengan PT Jasa Raharja.
Untuk Penanganan Masalah Hukum, Jamdatun Teken Kerja Sama Dengan PT Jasa Raharja.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan PT Jasa Raharja (Persero) menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.




Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Budi Rahardjo S dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Loeke Larasati A, di Hotel Westin, Jalan HR Rasuna Said Kav C-22A, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (Senin, 27/5/2019).

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini merupakan perpanjangan Kesepakatan Bersama Nomor: P/3/SP/2017 dan Nomor: B-063/G/Gs.1/02/2017 yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2017 yang lalu.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang masih mempercayakan penanganan permasalahan hukum khususnya terkait hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PT Jasa Raharja (Persero) kepada Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.




PT Jasa Raharja (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi sosial. PT Jasa Raharja (Persero) merupakan satu-satunya pihak yang diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintah untuk melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga.

Sejalan dengan visi PT Jasa Raharja (Persero) yaitu, Menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat, PT Jasa Raharja (Persero) menyelenggarakan kegiatan operasional yang diarahkan untuk memperoleh keuntungan dengan tidak mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat umum.

Selain mempunyai fungsi Public Service Obligation (PSO), PT Jasa Raharja (Persero) sebagai BUMN yang berbentuk perseroan juga mempunyai aspek profit oriented namun harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang dilakukan berdasarkan paradigma bisnis (business judgement rules).




Pada praktiknya, pelaksanaan kedua hal tersebut secara bersama-sama menjadi tidak mudah karena keduanya seringkali saling bertolak belakang.

Di satu sisi pelaksanaan kegiatan bisnis BUMN layaknya perusahaan swasta yang selalu berada di antara dua hal yaitu untung atau rugi, sedangkan di sisi lain terkadang BUMN menerima penugasan Pemerintah yang cenderung tidak feasible prospek bisnisnya sehingga sangat berpotensi tidak mendapatkan margin keuntungan sebagaimana yang diharapkan, bahkan dapat saja merugi.

Menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan kehadiran lembaga yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi PT Jasa Raharja (Persero) dari sisi hukum agar pelaksanaan kegiatan usaha PT Jasa Raharja (Persero) tetap on the right track, yaitu memenuhi prinsip-prinsip GCG.




Untuk memastikan Keseimbangan antara profit orientation dan compliance, maka PT Jasa Raharja (Persero) bekerjasama dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI yang meliputi Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain melalui Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A mengatakan, dalam rangka membantu BUMN melakukan setiap transaksi bisnisnya, Jamdatun hadir sebagai Pengacara Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat mewakili Negara/Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta memberikan Pertimbangan Hukum.

Melalui fungsi Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit), diharapkan semakin dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan sehingga semakin dapat meminimalisir pelanggaran hukumnya hingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.




“Fungsi Pertimbangan Hukum juga sedang menjadi primadona seiring kebijakan politik hukum Pemerintah saat ini yang cenderung bersifat preventif ketimbang represif,” ujar Jamdatun Loeke Larasati A.

Selama Kesepakatan Bersama yang telah berjalan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara telah berhasil membantu PT Jasa Raharja (Persero) yaitu Penanganan perkara gugatan mengenai kecelakaan tunggal di PN Surabaya, dan penanganan perkara gugatan mengenai pengenaan denda SWDKLLJ di PN Semarang.

Kemudian, pendampingan beberapa kegiatan hukum di Jasa Raharja seperti pengadaan stiker Kartu Dana, pengadaan jaminan kesehatan pegawai dan pengadaan tanah untuk Kantor Cabang Utama DKI Jakarta.




Juga, penanganan penyelesaiaan sengketa tanah Ambarawa yg saat ini masih dalam proses penyelesaian dan tahap koordinasi dengan pihak terkait.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan