Untuk Menjawab Pertanyaan Publik Terkait Urgensi Revisi UU KPK, Lakukan Saja Audit Forensik

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus: Untuk Menjawab Pertanyaan Publik Terkait Urgensi Revisi UU KPK, Lakukan Saja Audit Forensik.
Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus: Untuk Menjawab Pertanyaan Publik Terkait Urgensi Revisi UU KPK, Lakukan Saja Audit Forensik.

Masih menggantungnya sejumlah pertanyaan yang mempertanyakan urgensi dilakukannya Revisi Undang-Undang KPK harus dijawab.

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menawarkan dilakukannya audit forensik terhadap KPK dan Undang Undang itu.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, audit forensic tersebut pasti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti selama ini.

“Audit forensik sebagai langkah tepat menjawab pertanyaan publik mengenai urgensi dan ratio legis Undang-Undang KPK,”ujar Petrus Selestinus, Rabu (18/12/2019).

Dia menjelaskan, selama tiga bulan terakhir, sejak September hingga Desember 2019, beberapa peristiwa menarik terkait KPK terjadi.

Terpilihnya pimpinan baru KPK Firli Bahuri dkk pada tangal 13 September 2019 untuk menggantikan Agus Rahardjo dkk, disahkannya UU KPK hasil revisi, dan  Peluncuran 3  jilid buku OC Kaligis berjudul KPK Bukan Malaikat pada tanggal 7 Desember 2019 di LP Sukamiskin, Bandung.

Petrus mengatakan, buku OC Kaligis itu, bukan sekedar mengungkap sejumlah fakta pelanggaran yang dilakukan oleh KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor, tetapi juga untuk mengajak pimpinan KPK dan semua pihak yang berkepentingan dengan eksistensi KPK untuk terus meningkatkan kedigdayaan KPK agar taat asas dan bermartabat.

“Untuk itu, maka kinerja KPK pada periode Agus Rahardjo dkk dan periode sebelumnya perlu diaudit forensik. Itu sebagai wujud pertanggungjawaban KPK kepada publik dan sekaligus menjawab keraguan publik atas ratio legis revisi UU KPK di tengah pro dan kontra serta tuntutan sebagian anggota masyarakat kepada MK dan kepada Presiden untuk terbitkan Perpu guna membatalkan revisi UU KPK,”tuturnya.

Buku KPK Bukan Malaikat, lanjutnya, mengangkat isu tentang perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pimpinan KPK periode 2004-2008, era Taufiqurrahman Ruki hingga KPK era Agus Rahardjo dkk 2015-2019.

Isi buku seputar penanganan kasus korupsi antara lain, dalam perkara Ir H. Abdullah Pute, Jero Wacik, Surya Dharma Ali, Irman Gusman dkk. Buku juga berisi testimoni dari sejumlah Napi Tipikor, dan dari mantan Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Menurut Petrus, penulisan buku KPK Bukan Malaikat berpijak pada fakta-fakta empiris, dari Pansus Hak Angket DPR RI, putusan Pengadilan Pidana Korupsi berkekuatan hukum tetap dan testimoni para Napi Korupsi.

“Mengungkap praktek penegakan hukum yang menyimpang tetapi ditutup-tutupi. Oleh karena itu, audit forensik merupakan metode yang tepat untuk menjawab tuntas fakta-fakta yang terungkap dalam buku KPK Bukan Malaikat,”ujarnya.

Urgensi dan ratio legis audit forensik kinerja KPK, karena Revisi UU KPK masih mendapatkan perlawanan secara hukum dari Masyarakat dan pimpinan KPK melalui Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan secara politik melalui desakan sejumlah Tokoh agar Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan revisi UU KPK.

“Padahal revisi UU KPK merupakan koreksi total terhadap kinerja KPK yang tidak taat asas selama bertahun-tahun dan berhasil ditutup-tutupi,”tutup Petrus.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan