Breaking News

Untuk Kampanye Pemilu Damai, Enam Hal Ini Perlu Dilakukan

Untuk Kampanye Pemilu Damai, Enam Hal Ini Perlu Dilakukan.

Untuk mewujudkan kampanye Pemilu Damai, perlu enam hal untuk dilakukan.

Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing menyampaikan, keenam hal itu itu adalah, pertama, para peserta pemilu menawarkan (bukan adu) gagasan, ide dan terutama program yang terukur yang dapat menjawab permasalah yang menjadi target pemilih.

“Jadi, menurut saya, setidaknya enam hal yang bisa dilakukan para peserta Pemilu untuk mewujudnyatakan isi deklarasi damai pada Pemilu 2019,” ujar Emrus Sihombing, di Jakarta, Selasa (25/09/2018).

Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) ini, jika melakukan adu gagasan dan sebagainya, berpotensi silang pendapat antara peserta pemilu. Mereka dipastikan akan merangkai data yang sudah di-frame terlebih dahulu dan membangun argumentasi yang juga logis yang bisa jadi sebagai pembenaran.

“Untuk itu, peserta pemilu sejatinya hanya mempertajam programnya tanpa menyinggung kekurangan atau kelemahan program kompetitornya,” ujarnya.

Kedua, jika terjadi serangan dalam bentuk hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya melalui berbagai saluran komunikasi, terutama sosial media, kepada salah satu peserta atau paslon, maka sejatinya kompetitornya yang boleh jadi diuntungkan dengan issu tersebut maju ke depan menjelaskan.

“Bila perlu membelanya dengan narasi yang menyejukkan,” ujarnya.

Misalnya, Emrus mencontohkan, paslon Z diserang isu yang merugikannya, sejatinya paslon X yang membelanya sembari mejelaskan bahwa mereka tidak mau menang di tengah hiruk-pikuk penyebaran  hoax, ujaran kebencian, ekploitasi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dengan berbagai bentuk.

“Jadi, tidak boleh ada pembiaran sekalipun paslon yang bersangkutan diuntungkan,” katanya.

Ketiga, dalam susunan masing-masing timses, sebaiknya juga membuat sebuah sub tim, yaitu tim kritikus. Anggota tim ini benar-benar menguasai bidangnya, menyajikan data, membuat argumentasi yang rasional dan terutama menyejukkan.

“Tim ini bertugas memberikan kritikan terhadap gagasan, ide dan program dari kompetitor secara objektif. Ini sebagai fungsi pendidikan dan tuntunan politik bagi masyarakat,” dia menambahkan.

Tim kritikus ini, lanjut Emrus, sangat urgen dibentuk. Menurut dia, acapkali politisi yang belum “matang” dan haus kekuasaan memberikan kritik terhadap kompetotir asal kritik, bahkan seringkali tidak berbobot, tidak disertai data yang kuat, sehingga berpotensi meninbulkan polarisasi dan gesekan sosial di tingkat akar rumput.

“Tontonan semacam ini sangat tidak baik dilihat oleh masyarakat,” katanya.

Empat, menghindari kalimat bersayap dan atau menggunakan simbol komunikasi yang multi makna. Kalimat bersayap, misalnya, “kami lebih nasionalis”.

“Kalimat ini sangat bersayap, seakan menempatkan kopetirornya pada tingkat nasionalisme yang lebih rendah daripadanya tanpa menyajikan ukuran nasionalisme itu sendiri. Ini tidak baik. Sejatinya dikatakan, kami nasionalis,” katanya.

Sedangkan simbol komunikasi multi makna, lanjut Emrus, misalnya, bila ingin perubahan pilihlah paslon Z. Narasi ini bisa dimaknai memposisikan paslon lain seakan anti perubahan. Padahal, sama sekali tidak ada fenomena sosial yang statis.

“Ini sangat tidak produktif. Sejatinya menggunakan narasi yang menawarkan program-progamnya. Biarkan rakyat yang menilai, apakah itu sebagai perubahan atau tidak,” tuturnya.

Lima, perlu dilakukan pertemuan secara periodik, setidaknya jika terjadi situasi politik yang semakin menghangat di tingkat akar rumput, antar elit politik sebagai suatu sarana komunikasi silahturahmi kebangsaan.

Acara bisa di-setting dalam bentuk “Minum Kopi dan Makan Goreng Singkong Bersama” atau “Bermusik Bersama,”  tanpa membicarakan materi politik sama sekali yang diselenggarakan di beberapa tempat yang berlainan di Indonesia, yang diliput oleh berbagai media massa.

Di tingkat pusat, dia menambahkan, komunikasi silahturahmi antar paslon, antar ketua tim sukses, antar juru bicara, antar tim kritikus, dan antar ketua patai. Hal yang sama dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsi mereka antar masing-masing.

Enam, perlu dibentuk dewan etika kampanye pemilu 2019. Sebab, banyak hal perilaku komunikasi politik yang belum dapat disentuh hukum positif.

Tugas dewan ini mengkaji dari sudut etika terhadap semua perilaku komunikasi politik yang dilakukan oleh semua peserta pemilu sepanjang kurun waktu kampanye.

“Selain itu, dewan ini berfungsi mengingatkan para perserta pemilu yang disuga melakukan pelanggaran etika,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*