Undang-Undang Wajib Lapor Perlu Segera Direvisi, Tindak Tegas Perusahaan-Perusahaan Nakal

Undang-Undang Wajib Lapor Perlu Segera Direvisi, Tindak Tegas Perusahaan-Perusahaan Nakal.
Undang-Undang Wajib Lapor Perlu Segera Direvisi, Tindak Tegas Perusahaan-Perusahaan Nakal.

Untuk melakukan penindakan tegas terhadap para perusahaan nakal, selain melakukan pengawasan yang pro-aktif dan ketat, Pemerintah juga diharapkan segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menuturkan, ada peristiwa yang sangat bagus yang menunjukkan bahwa kinerja pengawasan harus menjadi salah satu prioritas yang mesti dilakukan pemerintah.





“Merevisi Undang Undang Nomor 7 tahun 1981 serta memastikan kolaborasi yang sehat antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang perlu segera dilakukan,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (23/07/2019).

Timboel mengungkapkan, pada Jumat (19/07/2019) pagi, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam Kelas IA, Muhammad Candra, menjatuhkan sanksi denda kepada 13 perusahaan yang telah melakukan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan (Tipiring).

Sanksi yang dijatuhkan Hakim itu, diungkapkan Timboel, adalah lanjutan atas kerja-kerja yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian Ketenagakerjaan, yakni Jalfriman, Ammar Wahyudi, dan Aldy Admiral pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam.





Dikatakan Timboel, mereka yang telah melakukan penindakan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan di wilayah kota Batam melalui tipiring pada 13 perusahaan, dengan mengacu pada Pasal 10 UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

“Saya mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Daerah yang terus berusaha memastikan UU N0. 7 Tahun 1981 dilaksanakan oleh seluruh perusahaan,” ujar Timboel.

Menurutnya, selama ini masih banyak perusahaan yang belum mematuhi UU No. 7 Tahun 1981, seperti yang diakui oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Plt Sesditjen Binwasnaker dan K3), Eko Daryanto.





Timboel menegaskan, putusan tipiring terhadap 13 perusahaan di PN Batam Kelas IA merupakan langkah yang baik ke depan bagi penegakkan hukum terkait UU No. 7 Tahun 1981.

Timboel mendorong agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pengawas Ketenagakerjaan di daerah lain untuk mengikuti langkah-langkah PPNS di  UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam.

“Agar UU No. 7 dapat dilakukan oleh seluru perusahaan. Dan kepada Kementerian Ketenagakerjaan hendaknya terus melakukan supervisi dan pengawasan kepada seluruh Dinas Tenaga Kerja, agar pelaksanaan UU No. 7 dapat dilakukan secara massif oleh seluruh perusahaan,” tuturnya.





Keberadaan Undang Undang itu, dikatakan Timboel, sangat baik, dan akan bisa mendukung program pemerintah dalam hal perencanaan dan pembuatan program ketenagakerjaan.

Maka, ditegaskan Timboel, seharusnya UU No. 7 tersebut segera direvisi dan di up-date sesuai kondisi ketenagakerjaan saat ini, juga termasuk tentang sanksi pidana yang diatur di Pasal 10.

“Saya nilai banyak pasal di UU No. 7 tersebut yang harus direvisi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini,” ujarnya.





“Dengan penerapan UU No. 7 Tahun, saya menilai Pemerintah Pusat dan Daerah akan memiliki data ketenagakerjaan yang lebih detail. Dan ini akan bisa dijadikan referensi dalam menyusun segala kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, katanya,  BPJS Ketenagakerjaan tentunya memiliki data yang lebih detail tentang ketenagakerjaan di tiap perusahaan.





“Oleh karenanya, saya mendorong pihak Kemenaker dan Dinas-dinas Tenaga Kerja di daerah mau bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan menggunakan data-data di BPJS Ketenagakerjaan untuk membatu dalam penegakkan hukum UU NO. 7 Tahun 1981 dan juga menggunakan data-data tersebut untuk merancang program ketenagakerjaan.,” tuturnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan