Umat Kristen Dihadang Saat Beribadah di Medan, Bukti Pemerintah Membiarkan Pelanggaran Konstitusi Terus Terjadi

Kecam Penembakan Mesjid di Selandia Baru, PGI Minta Pemerintah Lakukan Langkah Bilateral.

Pemerintah dianggap tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan pelanggaran konstitusi terhadap umat beragama di Tanah Air.

Pembiaran terhadap pelanggaran konstitusi atas penghadangan umat Kristiani yang tengah menjalankan ibadahnya di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia, Martubung, Medan, semakin membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintahan yang tengah berkuasa.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGIW-SU) menegaskan, Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana UUD 1945 sebagai landasan hokum dis eluruh Tanah Air.

“Itu dengan tegas memberi kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama, sebab beragama adalah Hak Asasi Manusia. Penghadangan beribadah Jemaat GBI Philadelpia mengindikasikan bahwa masih banyak warga negara yang melanggar UUD 1945 dan juga melanggar hak konstitusional warga Negara,” tutur Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGIW-SU), Bishop Darwis Manurung, Selasa (15/01/2019).

Manurung melanjutkan, dari berbagai kasus yang terjadi, penghadangan beribadah selalu berdalih pada alasan klasik soal izin sebagaimana termaktub dalam PBM No. 9/8 tahun 2006.

Pada hal, PBM tersebut bukan untuk mempersulit umat beribadah, tapi dengan tujuan, terjalinnya keteraturan dan kerukunan umat beragama.

“Dengan demikian, kami mengharapkan semua lapisan untuk memahami PBM No. 9/8 tahun 2006 secara utuh dan tidak sepenggal-penggal,” ujarnya.

Manurung pun meminta Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Medan, untuk segera mencari solusi penyelesaian masalah. Semua pihak harus menjamin kebebasan beribadah bagi Jemaat GBI Philadelpia Martubung, Medan.

“Dengan pendekatan kekeluargaan dan mengedepankan suasana sejuk dan damai,” ujarnya.

PGIW Sumut juga mendesak Negara, melalui pemerintah, agar memberikan hak konstitusi bagi semua umat beragama, yakni kemerdekaan menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah di Indonesia.

“Meminta kepada negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi warga negara yang akan melakukan ibadahnya melalui perangkat kebijakan hukum atau perundangan-undangan yang tegas,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PGIW Sumut, Pdt Hotman Hutasoit mengajak setiap jemaat gereja proaktif menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar.

“Mengajak seluruh warga gereja untuk tidak terprovokasi dengan adanya tindakan penghadangan beribadah terhadap Jemaat GBI Philadelpia, dan tetap mendoakan agar Pemerintah beserta FKUB Kota Medan diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Jemaat GBI Philadelpia Martubung, Medan, sehingga saudara-saudari kita dapat kembali melakukan kebaktian ibadah sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini,” tutur Pdt Hotman.

Dia juga mendesak aparat kepolisian dan aparat hukum lainnya agar tidak berdiam diri saja dengan kejadian penghadangan itu.

“Kami mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas dalang di balik penghadangan tersebut, demi tegaknya keadilan di negeri ini. Serta mengamankan dugaan tindakan dan cara kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masa saat ibadah berlangsung,” ujarnya.

Pada Minggu, 13 Januari 2019, menjadi hari kelam bagi kebebasan beragama sekaligus menambah daftar aksi intoleransi di negara kita, Indonesia.

Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia yang beralamat di Jalan Permai 4, Blok 8, Griya Martubung, No. 31, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan, Labuhan Sumatera Utara, mengalami penghadangan beribadah oleh sekelompok masyarakat.

Penghadangan dilakukan mereka dengan alasan rumah yang dijadikan tempat beribadah belum memiliki izin sebagaimana yang diaturkan dalam PBM No. 9/8 tahun 2006.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan