Ulang Tahun Kasus Sebagai Kado Tahun Baru, Kasus Kondesat Dipraperadilankan Lagi

Dinyatakan Lengkap Namun Belum Diserahkan ke Kejaksaan Agung, Ulang Tahun Kasus Sebagai Kado Tahun Baru, Kasus Kondesat Dipraperadilankan Lagi.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali mempraperadilankan Kapolri, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Langkah praperadilan itu dilakukan atas mandegnya pengusutan kasus korupsi kondesat. Padahal, berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P21 namun tidak kunjung diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, langkah praperadilan yang dilayangkannya adalah sebagai hadiah atau kado awal tahun 2019. Gugatan praperadilan sudah dilakukan di PN Jakarta Selatan.

“Ini hadiah, kado awal tahun di 2019. Praperadilan atas kasus kondesat yang tak kunjung diusut tuntas,” tutur Boyamin Saiman, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (04/01/2019).

Boyamin menuturkan, gugatan praperadilan telah didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor: 4/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.Sel.

Diterangkan Boyamin, setahun yang lalu, yakni pada tanggal 3 Januari 2018 lalu, kasus korupsi kondensat dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung. Namun, hingga kini belum terjadi penyerahan tersangka dan barang bukti, sehingga perkara jadi mangkrak di Bareskrim Mabes Polri.

“MAKI telah 2 kali mengajukan Praperadilan, namun belum berhasil memaksa Bareskrim dan Kejagung untuk melakukan serah terima tersangka dan barang bukti yang selanjutnya akan dibawa ke Pengadilan Tipikor,” ujar Boyamin.

Tepat satu tahun perkara kondensat dinyatakan P21, tanpa ada penyerahan tersangka, maka MAKI memberikan kado awal tahun, sekaligus sebagai kado ulang tahun pertama atas kasus itu. Kadonya dalam bentuk pengajuan gugatan praperadilan yang ketiga melawan Kapolri, Jaksa Agung dan KPK serta menyertakan Komisi Kejaksaan dan Kompolnas.

Menurut Boyamin, gugatan ini didasarkan atas statement Jaksa Agung pada tanggal 28 November 2018 yang menyebut akan menerima penyerahan tersangka dan akan menyidangkan secara in absentia.

“Namun hingga saat ini, nyatanya belum ada penyerahan tersangka dari Bareskrim kepada Kejagung,” katanya.

Karena tidak terbukti melakukan penyerahan tersangka dan tidak menyidangkan, Boyamin menganggap pernyataan Jaksa Agung hanya lips service.

“Menurut kami, pernyataan Jaksa Agung itu hanyalah lips service kinerja akhir tahun. Sehingga, kami tidak percaya statement Jaksa Agung tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, Bareskrim tidak nampak upaya untuk menyerahkan tersangka kepada Kejagung, meskipun telah diberi peluang oleh Kejagung.

Bagi Boyamin, kedua lembaga saling lempar tanggungjawab dan dengan sengaja menelantarkan perkara kondensat itu. Padahal, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 KUHAP mengharuskan penyerahan segera tersangka setelah P21.

“Kami akan mengajukan gugatan praperadilan secara bertubi-tubi, hingga dikabulkan Hakim Praperadilan. Atau, hingga dilakukannya penyerahan tersangka,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*