Uji Komitmen Pemberantasan Korupsi Ala Jokowi, Presiden Jangan Loloskan Capim KPK Bermasalah

Uji Komitmen Pemberantasan Korupsi Ala Jokowi, Presiden Jangan Loloskan Capim KPK Bermasalah.
Uji Komitmen Pemberantasan Korupsi Ala Jokowi, Presiden Jangan Loloskan Capim KPK Bermasalah.

Proses seleksi Capim KPK 2019 ini tidak hanya akan menguji komitmen lembaga anti rasuah itu dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tetapi juga ujian bagi Presiden Joko Widodo, agar berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi, dengan memilih para Capim KPK yang benar-benar bersih.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto menyatakan, sebaiknya Presiden Joko Widodo tidak meloloskan Capim yang bermasalah.

“Itu sebagai bentuk komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi. Jangan loloskan Capim KPK bermasalah,” tutur Adri, di Jakarta, Senin (02/09/2019).

Adri menyatakan, lolosnya 10 Capim KPK 2019 yang diserahkan oleh Pansel ke Presiden mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Jadi, selain menunjukkan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi, Presiden juga harus memastikan para capim yang ditunjuknya nanti sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Setidaknya mereka adalah Pemimpin KPK yang bersih. Tidak pernah memiliki masalah sedikitpun terkait korupsi. Presiden Jokowi harus memastikan bahwa keputusannya nanti bukanlah berdasarkan titipan politik,” ujar Adri.

Menurut dia, Jokowi sebagai Presiden juga harus memastikan, penentuan Pimpinan KPK akan menjadi pengawal pemerintahannya di periode keduanya ini. Sehingga, Jokowi harus mewujudkan janji dan komitmennya, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Dengan demimkian, nantinya, di akhir dari pemerintahan Jokowi, aka nada warisan yang mewujudkan kepentingan bangsa yang negerinya bersih dan terbebas dari korupsi.

“Jadi, ukan kepentingan politik bagi-bagi jatah di awal pemerintahan periode kedua Jokowi yang akan diingat bangsa ini,” ujarnya lagi.

Dari 10 Capim KPK yang akan diputuskan Jokowi, kiranya telah mewakili semua elemen bangsa. Yang mencakup semua profesi. Tetapi juga, dalam mengambil keputusan atas nama kepentingan bangsa dan Negara Indonesia, haruslah memperhatikan keinginan bangsa.

Sehingga, Presiden Jokowi harus melihat gejolak yang terjadi selama proses seleksi capim KPK. Gejolak, lanjut Adri, adalah aspirasi dan inspirasi bangsa ini.

“Jika gejolak yang berupa penolakan maupun kritik terhadap para capim KPK tidak didengar, tidak dipertimbangkan, mungkin ini akan menjadi catatan buruk bagi Preisden Jokowi di awal pemerintahan periode keduanya ini. Itu pula yang akan menjadi jalan terjal bagi kepemerintahan Jokowi 5 tahun mendatang,” ujar Adri.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan