Uangnya Hingga Rp 53,27 Triliun, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Usut Dugaan Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, Sebanyak 66 Orang Sudah Digarap

Uangnya Hingga Rp 53,27 Triliun, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Usut Dugaan Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, Sebanyak 66 Orang Sudah Digarap

- in NASIONAL
51
0
Uangnya Hingga Rp 53,27 Triliun, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Usut Dugaan Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, Sebanyak 66 Orang Sudah Digarap.Uangnya Hingga Rp 53,27 Triliun, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Usut Dugaan Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, Sebanyak 66 Orang Sudah Digarap.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) mengendus adanya dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasyara (Persero). Pengusutanb adanya dugaan korupsi yang diendus itu berlangsung selama tahun 2014 hingga 2018, dengan nilai besar-besaran mencapai Rp 53,27 triliun.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kasipenkum) M Nirwan Nawawi mengungkapkan, Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi itu berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Kejati DKI.

Jadi, diterangkan Nirwan, ada dugaan tindak pidana korupsi dalam BUMN Asuransi yaitu di PT Asuransi Jiwasraya Persero. Awalnya, kasus mulai sejak 2014 sampai 2018, dimana PT Asuransi JIwasraya melalui Unit Kerja Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis, menjual produk JSSaving Plan dengan tawaran prosentasi bunga tinggi.

“Bunganya itu cenderung di atas nilai rata-rata. Berkisar 6,5%  sampai 10%, sehingga memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp 53,27 triliun,” tuturnya, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dalam pelaksanaannya, dia melanjutkan, terdapat penyimpangan, yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan. Sehingga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi atau terdapat delik korupsi, yakni terkait proses penjualan produk JS Saving Plan, maupun dalam pemanfaatan pendapatan sebagai hasil penjualan produk JS Saving Plan.

Berdasarkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKIJakartaNo.: Print-4816/O.1/Fd.1/11/2018 tanggal 27 November 2018.

Dari hasil penyelidikan, telah didapatkan bukti permulaan yang cukup dan ditingkatkan ketahap penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. : Print- 1611/M.1/Fd.1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019.

“Di tahap proses penyidikan, tim Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memeriksa sebanyak  66 orang saksi dari pihak-pihak terkait,” ungkap Nirwan.

Selain itu, katanya,  juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen sebagai alat bukti. “Dan telah meminta penunjukan Ahli Auditor dari Kantor Akuntan Publik untuk dapat memproses Perhitungan Kerugian Negara,” tandas Nirwan.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, sebagai Pelapor, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kejati DKI yang telah meningkatkan laporannya ke tahap penyidikan.

“Kami berharap Kejati DKI segera menetapkan Tersangka atas perkara ini,” ujar Boyamin Saiman, Kamis (28/11/2019).

Boyamin pun mengingatkan Kejati bahwa pihaknya tak segan untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejati DKI jika kasus ini mangkrak. “Kami akan selalu mengawal perkara ini dan berharap cepat tuntas, namun jika mangkrak maka kami pasti akan menempuh gugatan praperadilan,” kata Boyamin.

Kasus ini dilaporkan Boyamin dan MAKI ke Kejati DKI pada 15 Oktober 2018. MAKI melaporkan dugaan korupsi dan TPPU terkait penyalahgunaan wewenang dalam bentuk tidak hati-hati dan ceroboh melakukan investasi pada PT Asuransi Jiwasraya selama 2008 hingga 2018 yang diduga dilakukan mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo.

Dalam laporan tersebut, MAKI menyebut Jiwasraya tersangkut repurchaserepurchase agreement atau repo saham, yakni kontrak jual beli saham dengan janji membeli atau menjual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Persoalan repo saham ini yang menjadi penyebab utama macetnya polis jatuh tempo sebesar Rp 800 miliar. Hal ini lantaran penyedia saham tidak bersedia membeli kembali saham yang telah dibeli Jiwasraya.

“Hasilnya, Jiwasraya menelan kerugian. Sebab, sebelum direpo, saham tersebut digoreng oleh para Bandar,” kata Boyamin.

Kejati DKI Jakarta menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi dalam PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh salah satu BUMN ini, lanjut Nirwan, bermula dari laporan pengaduan masyarakat.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like