Tolak TKA Asal China Ke Indonesia, Bumiputra Minta Koruptor Dana Penanganan Virus Corona Dihukum Mati

Tolak TKA Asal China Ke Indonesia, Bumiputra Minta Koruptor Dana Penanganan Virus Corona Dihukum Mati. – Foto: Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia (PN MPBI) yang terdiri dari Koordinator Presidium PN MPBI Hatta Taliwang, Sekretaris Jenderal PN MPBI Darmayanto, para anggota Presidium PN MPBI, MS Kaban, Max Sopacua, Gunawan Adji, dr Zulkifli S Ekomei Arianatareja, PKP KPT RD Heru Rusyamsi, Amir Hamzah, Ir Nur’aini Bunyamin dan Ir Heppy Trenggono, dalam Koperensi Pers Menolak TKA China ke Indonesia dan meminta Koruptor Dana Covid-19 Dihukum Matidi kantor PN MPBI, Kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan , pada hari Rabu, 13 Mei 2020. (Istimewa).
Tolak TKA Asal China Ke Indonesia, Bumiputra Minta Koruptor Dana Penanganan Virus Corona Dihukum Mati. – Foto: Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia (PN MPBI) yang terdiri dari Koordinator Presidium PN MPBI Hatta Taliwang, Sekretaris Jenderal PN MPBI Darmayanto, para anggota Presidium PN MPBI, MS Kaban, Max Sopacua, Gunawan Adji, dr Zulkifli S Ekomei Arianatareja, PKP KPT RD Heru Rusyamsi, Amir Hamzah, Ir Nur’aini Bunyamin dan Ir Heppy Trenggono, dalam Koperensi Pers Menolak TKA China ke Indonesia dan meminta Koruptor Dana Covid-19 Dihukum Matidi kantor PN MPBI, Kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan , pada hari Rabu, 13 Mei 2020. (Istimewa).

Pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang memaksa masyarakat Indonesia mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak sejalan dengan kedatangan para Tenaga Kerja Asing (TA), terutama dari Negara China, ke Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat yang tergabung dalam Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia (PN MPBI) menyatakan menolak masuknya TKA asal China ke Tanah Air.

Koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia (PN MPBI) Hatta Taliwang menegaskan, dengan mengamati secara seksama berbagai realitas dan dinamika sosial dalam penanggulangan Covid-19, kok semakin marak dan massifnya TKA asal Negeri Tirai Bambu itu masuk ke Indonesia.

Menurut Hatta Taliwang, kedatangan TKA dari Negara Komunis Republik Rakyat China (RRC) ke berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan ancaman yang sangat serius bagi masyarakat Indonesia.

“Dengan kondisi kekinian yang mengarah pada situasi yang berindikasi adanya ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan Negara,”tutur Hatta Taliwang, dalam keterangan persnya, yang diterima Kamis (14/05/2020).

Dia melanjutkan, sikap penolakan yang tegas atas masuknya TKA China ke Indonesia itu pun telah ditunjukkan Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia ( PN MPBI) lewat konferensi pers, pada hari Rabu, 13 Mei 2020 di kantor PN MPBI, Kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Sejumlah tokoh hadir menyatakan sikap penolakannya itu. Yakni, Koordinator Presidium PN MPBI Hatta Taliwang, Sekretaris Jenderal PN MPBI Darmayanto,  para anggota Presidium PN MPBI, MS Kaban, Max Sopacua, Gunawan Adji, dr Zulkifli S Ekomei Arianatareja, PKP KPT RD Heru Rusyamsi, Amir Hamzah, Ir Nur’aini Bunyamin  dan Ir Heppy Trenggono.

Dalam pernyataannya, ditegaskan Hatta Taliwang, PN MPBI menyampaikan bahwa  Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan cukup layak menjadi payung hukum bagi segala kebijakan dan tindakan pemerintahan untuk menanggulangi bahaya Covid-19.

“Atas dasar itulah, kami menolak diberlakukannya Perpu Nomor 1 tahun 2020. Dan adalah cukup arif dan bijak bila Presiden Jokowi menunjukan sikap kenegarawannya untuk mencabut dan membatalkan pemberlakuan Perpu tersebut,” tandas Hatta Taliwang.

Selain itu, lanjutnya, dalam penyelenggaran Otonomi Daerah, maka Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur dan DPRD memiliki kewenangan atributif untuk melaksanakan amanat konstitusi.

Oleh karena itu, dilanjutkan Hatta Taliwang, maka penanganan dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya benturan otoritas dan kebijakan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pelaksanaan PSBB harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencegah timbulnya gejolak sosial,”ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar penyelenggaraan penangulangan bahaya Covid-19 jangan dijadikan ajang untuk melakukan politisasi.

“Dan tidak boleh menimbulkan permusuhan antar sesama pejabat penyelenggara Pemerintahan Daerah,”imbuh Hatta Taliwang.

Anggota Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia (PN MPBI), Amir Hamzah menegaskan,  dengan semakin merebaknya  TKA, terutama yang berasal dari China, harus disikapi dengan konstritusional.

Amir Hamzah menyatakan, dalam amanat konstitusi UUD 1945, adalah kewajiban penyelenggara pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal itu mengandung pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang memiliki kedaulatan penuh, yang tidak boleh di intervensi, diekspansi dan dipenetrasi oleh negara lain maupun oleh kekuatan konspirasi global non negara.

“Dalam kaitan itu, maka masuknya TKA ilegal asal Negara RRC Komunis ke beberapa daerah di Indonesia harus direspon dengan menggunakan paradigma kedaulatan Negara,”ujar Amir Hamzah.

Dia menambahkan, kehadiran TKA dan WNA asal negara RRC Komunis yang menurut keterangan Menaker saat ini jumlah TKA China di Indonesia mencapai 40.000 jiwa.

Sedangkan menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly ada 188 ribu WNA dari China memasuki Indonesia pada Januari 2020, atau setelah merebaknya virus corona.

“Ini jelas merupakan ancaman nyata terhadap kemerdekaan dan kedaulatan NKRI,” tegas Amir Hamzah.

Oleh karena itulah, lanjut Amir, demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, sudah selayaknya  kehadiran TKA dan WNA RRC Komunis di seluruh wilayah kedaulatan NKRI harus ditolak.

“Karena itu, kami dari PN MPBI mendesak pemerintah untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengembalikan para TKA dan WNA tersebut ke negara asalnya,”cetusnya.

PN MPBI, lanjut Amir, bersikap tegas, juga menyatakan perlunya pembersihan para pengkhianat Negara dari Pemerintahan Jokowi.

“Bahwa setiap orang apakah dia pejabat negara, partai politik, anggota legislatif, para birokrat yang secara nyata memberikan fasilitas dan kemudahan kepada para TKA dan WNA asal RRC Komunis ke Indonesia patut dianggap sebagai pengkhianat negara,”tandas Amir Hamzah.

Anggota Presidium PN MPBI, dr Zulkifli S Ekomei Arianatareja menyoroti  terbatasnya jumlah rumah sakit. Khususnya pada daerah-daerah Kawasan Tengah dan Timur Indonesia.

Menurut Zulkifli, kondisi ini harus dijadikan cambuk oleh pemerintah untuk membangun rumah sakit darurat. Atau memanfaatkan bangunan-bangunan milik pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD untuk dijadikan rumah sakit darurat.

“Agar segala upaya penyelenggaraan penanggulangan bahaya Covid-19 dapat berlangsung secara terukur, efektif dan efisien maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap keamanan dan keselamatan tenaga medis. Maupun tenaga dari profesi lainnya yang diberi tugas untuk ikut serta dalam penanggulangan bahaya Covid-19, termasuk dari mereka berasal dari TNI dan Polri,” ucap dr Zulkifli S Ekomei Arianatareja.

Dokter Zul, demikian panggilan akrabnya, juga mengatakan bahwa  untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan anggaran untuk penanggulangan bahaya Covid-19, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dan dana masyarakat, maka PN MPBI secara serius memberikan dukungan penuh kepada KPK.

“Untuk memberlakukan hukuman mati kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran dimaksud,”jelas dokter Zul.

Dia menyebut, kebijakan Pemerintahan Jokowi mengatasi pandemic Covid-19 seharusnya mampu menjamin ketentraman masyarakat dan keamanan sosial.

Maka  kearifan penyelenggara pemerintahan negara yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bahaya Covid-19 sangat diperlukan. Agar segala kebijakan dan program yang dijalankan tidak menimbulkan dekadensi dan demoralisasi di kalangan umat beragama. khususnya umat Islam.

“Sehingga, semua umat beragama dapat melaksanakan kegiatan peribadatannya sesuai amanat konstitusi yang menetapkan bahwa  Negara Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,”tandasnya.

Sikap sejumlah para Tokoh itu diapresiasi oleh Komite Pembangunan Jawa Timur. Sejumlah elemen yang tergabung dalam Komite Pembangunan Jawa Timur yang terdiri dari DPD Akurat Indonesia (AI) Jatim, Pergerakan Pemuda Islam Bangkalan(PPIB), Koalisi Organisasi-Organisasi Pemuda Sejawatimur  mengapresiasi langkah sejumlah aktivis kawakan itu.

Perwakilan Komite Pembangunan Jawa Timur, Abdullah Amas mengatakan, kaum muda perlu mengapresiasi para Tokoh kawakan itu. Yang masih berani dan semangat menjaga NKRI.

“Kami berbagai elemen masyarakat  di Jawa Timur mendukung sepenuh hati sikap itu,” ujar Abdullah Amas.

Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Jhon Roy P Siregar. Menurut dia, sikap para aktivis senior yang begitu bergelora menunjukkan kecintaannya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, perlu direspon secara nyata.

“Persoalan-persoalan nyata yang telah disampaikan para aktivis senior dan para tokoh itu perlu segera direspon dan ditindaklanjuti. Pemerintah, tidak boleh berdiam diri dan atau mendiamkan persoalan-persoalan yang sudah diungkapkan para senior itu,”tutur Jhon Roy P Siregar.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan