Tolak Surat Edaran Menaker Tentang Upah Minimum, Buruh Persiapkan Mogok Kerja Nasional

Tolak Surat Edaran Menaker Tentang Upah Minimum, Buruh Persiapkan Mogok Kerja Nasional

- in DAERAH, EKBIS, NASIONAL, POLITIK
18
0
Tolak Surat Edaran Menaker Tentang Upah Minimum, Buruh Persiapkan Mogok Kerja Nasional. – Foto: Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).(Net)Tolak Surat Edaran Menaker Tentang Upah Minimum, Buruh Persiapkan Mogok Kerja Nasional. – Foto: Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).(Net)

Buruh menyatakan menolak tegas langkah penyetopan menaikkan Upah Minimum (UM) 2021, lewat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, yang sudah disebar ke seluruh Gubernur seluruh Indonesia.

Karena itu, buruh mempersiapkan penolakan Surat Edaran Menaker itu dengan rencana Aksi Mogok Kerja Nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, buruh Indonesia menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa nilai Upah Minimum 2021 sama dengan nilai Upah Minimum 2020, atau dengan kata lain, tidak naik.

“Karena buruh Indonesia menolak Surat Edaran terebut, maka kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan Upah Minimum tidak mengikuti Surat Edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten dan kota,” tutur Said Iqbal, Jumat (30/10/2020).

Argumentasinya, lanjut Said Iqbal, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum.

Tahun 1998, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6%. Sedangkan angka inflasi mendekati 78%.

Menurut Said Iqbal, serikat buruh yang ada satu itu, bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat untuk tidak menaikkan upah minimum di tengah resesi. Tetapi kemudian terjadi perlawanan yang keras dan massif dari buruh untuk menolak keputusan upah tidak naik tersebut.

“Tetapi kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yang berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah aksi besar-besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16%,” lanjutnya.

Pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini menegaskan, dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8% dan inflasi 3%.

Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8%. Namun demikian, jika dirasa berat, Dewan Pengupahan dan Pemerintah Derah bisa berunding, berapa kenaikan upah minimum yang dirasa tepat.

Apalagi, saat ini masih banyak perusahaan yang beroperasi seperti biasa. Jadi jangan dipukul rata, bahwa semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum.

Bahkan kalau pun ada yang tidak mampu, undang-undang sudah memberikan ruang untuk melakukan penangguhan upah minimum.

Menurut Said Iqbal, pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur serikat buruh, bahwa tidak ada kesepakatan apa pun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.

Bahkan di dalam forum yang lebih besar yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dan Kota, tidak keputusan yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.

“Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam pengeluaran surat edaran tersebut,” kata Said Iqbal.

Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para Gubernur mengabaikan Surat Edaran tersebut. Kalau tidak ada kenaikan upah minimum, lanjut Said Iqbal, bisa dipastikan aksi-aksi buruh akan membesar dan semakin menguat. Apalagi hal ini terjadi di tengah penolakan omnibus law.

“Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional,” tegasnya.

Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2020 lalu, kali ini bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik.

Persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka bisa mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing perusahaan, dan jika deadlock, maka sudah memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan mogok kerja.

Said Iqbal juga menegaskan, Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional.

“Stop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu boleh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja Nasional akan lebih dahsyat lagi,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI dan buruh Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November 2020 di Depan Istana dan Mahkamah Konstitusi.

Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan.

Ditegaskan, bahwa aksi -aksi yang akan dilakukan KSPI adalah aksi yang terukur, terarah, konstitusional, dan tidak anarkis.

“Selain itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Menaker agar mencabut surat edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum 2021,” sebutnya.

Aksi serupa juga akan dilakukan tanggal 9 November 2020 di DPR untuk mendesak dilakukan Legislative Review terhadap UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, tanggal 10 November 2020 aksi akan dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meninta Menaker mencabut Surat Edaran yang sudah dibuat.

“Di titik akhir, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja nasional,” tegasnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Buruh Minta Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Mesti Dilanjutkan

Telah dibaca: 2 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia