Tolak RPP Cukai Barang Kantong Plastik; Indonesia Butuh Pekerjaan dan Uang, Pengelolaan Sampah Yang Baik dan Benar Bisa Mewujudkannya

Tolak RPP Cukai Barang Kantong Plastik; Indonesia Butuh Pekerjaan dan Uang, Pengelolaan Sampah Yang Baik dan Benar Bisa Mewujudkannya.

Rencana Pemerintah Keluarkan RPP Cukai Barang Kantong Plastik Akan Bunuh Usaha Kecil

Pemerintah diminta membatalkan penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cukai Barang Kantong Plastik. Sebab, kehadiran RPP itu akan membunuh usaha kecil, serta sangat membebani biaya masyarakat pengguna plastik.

Ketua Umum DPP Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Ir Lintong Manurung memaparkan, alasan pemerintah hendak menerbitkan RPP itu adalah untuk mengurangi produksi plastik. Pemerintah menganggap, kantong plastik hanya sebagai limbah yang mencemari lingkungan apabila sudah selesai dipakai.

“Padahal, jika dikenakan cukai, makan akan menambah beban biaya hidup masyarakat. Karena kantong plastik selama ini dipergunakan sebagai wadah yang paling praktis, gratis dan mudah dipergunakan untuk membungkus dan membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari,” tutur Lintong Manurung, dalam Konperensi Pers Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Kontroversi RPP Cukai Barang Plastik, yang digelar di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (09/01/2019).

Lintong melanjutkan, selain membebani biaya hidup masyarakat pengguna plastik, regulasi itu menghambat dunia usaha.

“Bukan hanya menghambar lagi, tetapi juga akan membunuh dunia usaha kecil pengumpul limbah plastik, industry recycling plastik dan industri hilirnya,” ujarnya.

Kebijakan pengenaan cukai plastik itu, menurut Lintong, hanya kebijakan parsial Pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi produksi plastik. “Tetapi tidak efektif untuk mengurangi pencemaran plastik di darat maupun di laut,” tutur Lintong Manurung.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Anny Pudji Astuti menyampaikan, dari segi konsumen, pengenaan cukai kantong plastik ini pasti akan menaikkan harga jual kantong plastik.

“Mungkin meningkatkan sedikit pendapatan Pemerintah dari cukai. Sedangkan RPP tersebut belum tentu efektif menurunkan permintaan kantong plastik agar konsumen beralih menggunakan bahan pembungkus substitusi lain,” tutur Anny.

Dia mengatakan, penggunaan bahan lain tidak akan efektif, sebab perobahan permintaan ini menyangkut harga, persediaan, kekuatan dan kemudahan dalam penggunaan kantong/wadah pembawa barang yang digunakan oleh konsumen.

Sedangkan, Pakar Recycling Sampah, Dr Lintong Hutahaean, MSc menegaskan, di pihak produsen dan dunia usaha, limbah plastik adalah produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Limbah plastik itu dapat memberikan konstribusi cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi rakyat (pengumpul/pemulung), hingga industry recycling yang memberikan ijin bahan baku murah kepada industri hilir agar dapat bersaing di Pasar Global.

Lagi pula, menurut dia, telah ada sejumlah regulasi yang mengatur penggunaan plastik, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tanggal 17 September 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Namun, hingga saat ini belum dirumuskan dan belum diimplementasikan dengan baik. Regulasi-regulasi yang ada itu pun belum terkoordinir dan belum terpadu antar institusi terkait.

“Mestinya, aturan yang ada itu saja dulu diefektifkan, supaya sampah plastik termasuk sampah-sampah lainnya tidak mencemari lingkungan,” ujar Lintong Hutahaean.

 Memiliki Sampah Plastik Bukan Kejahatan, Pemerintah Diminta Gencarkan Edukasi & Pengelolaan Sampah

Pemerintah diminta gencar melakukan edukasi, penyuluhan dan upaya-upaya pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik, agar berdaya nilai tinggi.

Saat ini, kepemilikan sampah plastik bukanlah kejahatan. Sebab, seringkali, masyarakat diposisikan sebagai penjahat atas sampah-sampah yang ada.

Ketua Umum DPP Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Ir Lintong Manurung menuturkan, pemerintah juga tidak perlu repot-repot mengeluarkan regulasi seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cukai Barang Kantong Plastik, sebab regulasi itu hanya akan membuat masyarakat semakin kesulitan hidup, serta akan menambah pengangguran.

“Kepemilikan sampah, seperti sampah plastik jangan dianggap sebagai sebuah kejahatan loh. Sebab, faktanya, sampah-sampah itu bisa diolah dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” tutur Lintong Manurung.

Bicara pencemaran lingkungan, lanjut dia, bukanlah dikarenakan keberadaan sampah itu sendiri. Tetapi lebih kepada pengelolaannya yang seharusnya baik dan benar. Masyarakat juga tidak bisa dipersalakan begitu saja dengan pemakaian plastik yang setelah dipakai akan menjadi sampah.

“Yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana mengelola sampah itu dengan baik dan benar. Perlu sebuah sistem yang holistik dan konprehensif, dari semua stakeholder untuk mengelola sampah. Sebab, sampah ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sampah bisa jadi uang,” jelas Lintong Manurung.

Bayangkan saja, lanjut dia, jika sampah-sampah itu dikelola dari mulai tingkat RT/RW, maka kebingungan pemerintah untuk mengurusi sampah pasti teratasi. Lingkungan pasti bersih dan asri, lingkungan sehat dan masyarakat serta pemerintah bisa dapat uang.

“Jadi, persoalannya adalah di pengelolaannya, bukan di regulasinya. Oleh karena itu, pemerintah harus gencar melakukan edukasi, sosialisasi dan pengembangan pengelolaan sampah di Tanah Air. Sebab, dengan gerakan massif mengelola sampah menjadi nilai ekonomis tinggi, menjadi uang, pastilah masyarakat tanpa diperintah akan mengelola sampahnya,” tutur Lintong Manurung.

Wakil Ketua Umum Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Anny Pudji Astuti memaparkan, salah satu metode yang dianggap efektif dalam penanganan dan pengelolaan sampah adalah dengan membuat Bank-Bank Sampah.

“Dengan metode ada keuntungan mengelola sampahnya sendiri, masyarakat pasti akan gemar dan gencar mengelola sampah dengan cara Bank Sampah yang sudah mulai banyak dilakukan disejumlah kelurahan,” tutur Anny.

Anny pun menyarankan, semua pihak, terutama pemerintah untuk memulai menggalakkan pengelolaan sampah mulai dari perkampungan-perkampungan.

“Saya yakin, dengan pengelolaan yang tersistematis, dan dengan gerakan yang massif untuk mengelola sampah yang baik dan benar, serta bernilai ekonomis tinggi, maka persoalan lingkungan, bisa teratasi,” ujarnya.

Bahkan, dengan model Bank Sampah, jika dikelola diseluruh pelosok Tanah Air, lanjutnya, maka urusan kesulitan membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah bisa diatasi.

“Tak perlu lagi TPA-TPA seperti itu nantinya. Sebab, dengan Bank-Bank Sampah, sampah telah dikelola dan diolah dan menjadi keuntungan. Bisa-bisa Bank-Bank Sampah itu yang jadi solusi atas persoalan mengenai ketersediaan dan pengelolaan TPA,” tutupnya.

Indonesia Tak Butuh Regulasi Yang Overlapping, Pengelolaan Sampah Berkhasiat Yang Dibutuhkan Negeri Ini

Persoalan sampah direspon pemerintah dengan menerbitkan peraturan baru yakni penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cukai Barang Kantong Plastik. Langkah ini dianggap sebagai upaya kehilangan akal.

Ketua Umum DPP Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP), Ir Lintong Manurung mengatakan, berbagai regulasi atau aturan bahkan Undang Undang sudah dibuat untuk mengurusi sampah dan lingkungan, serta pengelolaannya. Tetapi pemerintah malah mengambil langkah aneh lagi dengan memasang cukai terhadap sampah plastik.

“Indonesia kini bukan membutuhkan ragulasi yang  over lapping begitu. Itu kok selalu membuat respon yang represif. Untuk urusan sampah, pendekatan persuasi dan juga edukasi yang perlu dikembangkan dan dimassifikasi. Jangan kehilangan akallah. Banyak cara yang perlu dilakukan kok,” tutur Lintong Manurung.

Dia mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara industri yang pesat. Sektor industri ini juga menyentuh penggunaan bahan baku, seperti plastik.

“Jadi, yang diperlukan Indonesia adalah tata kelola, pengembangan, dan pemanfaatan sampah agar menjadi nilai ekonomis tinggi. Masyarakat perlu diedukasi dan diberikan akses bahwa sampah itu adalah uang. Sampah harus dikelola jadi uang,” tuturnya.

Faktanya, menurut Lintong, saat ini, sampah-sampah bisa dikelola menjadi bahan baku untuk industri recycling. Bisa juga sebagai bahan bakar. Dan berbagai jenis kebutuhan industri.

“Itu bahannya dari sampah. Dan itu adalah uang. Selain itu, lingkungan akan sehat dan bersih. Nah, mekanisme dan tata pengelolaan sampah yang holistik seperti itu yang diperlukan negeri ini, bukan regulasi cukai,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Pakar Recycling Sampah, Dr Lintong Hutahaean, MSc mengungkapkan, pengelolaan sampah untuk kebutuhan industri sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mempergunakannya sebagai sumber bahan bakar dan juga untuk menunjang industri.Paling tidak, lanjutnya, sektor usaha pengelolaan sampah saat ini telah menyerap hingga 25 ribu pekerja. Sedangkan untuk kebutuhan bahan bakar nasional yang bersumber dari sampah, tengah dikembangkan industri kebutuhan sampah sebanyak 1000 ton per hari.

“Itu baru kebutuhan kecil. Nanti semakin dikembangkan akan butuh jutaan ton per hari. Pastinya itu bisa menjadi salah satu jalan keluar mengatasi persoalan sampah yang selama ini pun sulit ditemukan pemerintah solusinya,” tutur Lintong Hutahaean.

Dia menegaskan, dirinya dan sejumlah kolega serta pemerintah pun tengah mempersiapkan Refused Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar yang berasal dari sampah.

“Itu untuk kebutuhan pabrik semen. Paling tidak untuk kebutuhan bahan bakar pabrik semen ini, dibutuhkan 1000 ton sampah per hari untuk diolah dan dijadikan RDF,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*