Tolak Revisi RUU LLAJ, Datangi DPR Aktivis LAKSI Surati Setiap Fraksi

Tolak Revisi RUU LLAJ, Datangi DPR Aktivis LAKSI Surati Setiap Fraksi. Foto: Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi dan rekannya mendatangi setiap Fraksi di DPR RI, pada Senin, tanggal 10 Febuari 2020. (Istimewa).
Tolak Revisi RUU LLAJ, Datangi DPR Aktivis LAKSI Surati Setiap Fraksi. Foto: Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi dan rekannya mendatangi setiap Fraksi di DPR RI, pada Senin, tanggal 10 Febuari 2020. (Istimewa).

Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyatakan menolak Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ), dan juga menolak wacara peralihan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKJB) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Untuk menolak wacana itu, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi pun mendatangi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Dan menyurati setiap Fraksi di DPR agar menolak revisi RUU LLAJ tersebut.




Pada Senin, tanggal 10 Febuari 2020, beberapa aktivis yang tergabung dalam LAKSI melakukan kunjungan politik ke Gedung DPR RI untuk mengirimkan surat  penyampaian aspirasi publik kepada seluruh fraksi-fraksi di DPR dan ketua komisi V DPR RI.

Tujuannya menolak revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009  tentang LLAJ. Dan juga terkait dengan isu soal penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang akan dialihkan ke Kemenhub.

“Adapun sikap  ini didasarkan atas kesadaran penuh untuk mengawal proses pemerintahan ke arah yang lebih baik. Sebab, saat ini muncul kembali wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub yang diwacanakan beberapa anggota DPR RI Komisi V. Usulan ini sejurus dengan dorongan dari komisi V DPR RI untuk merevisi isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” tutur Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi, Selasa (11/02/2020).




Dia menegaskan, usulan revisi UU No 22 Tahun 2009 ini sarat kepentingan yang tidak produktif. Sehingga usulan itu perlu ditolak oleh rakyat.

“Kami mendesak DPR RI menghentikan rencana revisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” Ujar Azmi Hidzaqi.

Pihaknya curiga ada kepentingan lain di balik usulan revisi UU LLAJ ini. Apalagi pasal yang akan direvisi sangat jauh dari problem lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR RI.




Oleh karena itu, LAKSI juga mempertanyakan motivasi merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB. Apalagi, kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kami menilai, keinginan DPR RI justru bukti ketidak pahamannnya tentang UU No. 22 tahun 2009, atau ada pesanan dari pihak atau kelompok tertentu,” katanya.

Menurutnya, Polrilah yang memiliki kewenangan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Begitu juga peran Polri dalam UU No 22 tahun 2009 yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).




Karenanya, untuk melaksanakan fungsi itu, tentu dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.

SIM adalah bukti legalitas yang diberikan negara kepada warganya. Bahwa pemegang SIM itu sudah memiliki kompetensi menggunakan kendaraan di jalan raya dan memahami tentang keselamatan dirinya maupun orang lain.

“Sehingga Polri melakukan registrasi identitas pemilik SIM melalui proses sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.




Selain bukti kompetensi, SIM juga terkait dengan proses hukum. Pengungkapan kasus lebih mudah apabila pelakunya melibatkan seorang yang telah memiliki SIM.

Sama halnya dengan penerbitan BPKB yang merupakan identitas kendaraan yang dicatat dalam buku registrasi Polri. Selain tanda kepemilikan yang sah, juga menjadi penting dalam proses penegakan hukum.

Sementara untuk STNK, bukanlah sepenuhnya kewenangan Polri. Polri hanya memastikan identitas kendaraan dan pemiliknya sesuai dengan yang tercatat di buku register. Sehingga hak kepemilikan menjadi sah. banyak kasus yang diungkap Polri berdasarkan identitas kendaraan yang tertera dalam buku registrasi.




Sementara berapa jumlahnya dan bagaimana serta disimpan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sepenuhnya adalah kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Kami mempertanyakan apakah komisi V DPR RI sudah melakukan penelitian sehingga memiliki gambaran kesulitan apa yang muncul untuk memenuhi pendapatan daerah dari sektor PKB, apabila Polri tidak ikut dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku STNK,” tuturnya.

Karenanya, LAKSI mendesak Komisi V DPR RI membatalkan  niat dan menolak apabila ada permintaan untuk revisi itu.




Sebab, katanya, rakyat Indonesia sudah cukup percaya dengan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB yang di terbitkan oleh kepolisian.

Serta tidak perlu pemborosan anggaran lagi untuk mengalihkan  penerbitan surat kendaraan agar di kelola oleh Kemenhub.




“Akan lebih baik biaya tersebut dialihkan ke sektor pelayanan publik lainnya. Dan polri saat ini sudah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan serta kualitas keamanan penerbitan surat berkendaraan dapat di jamin kecepatan dan akurasinya,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*