Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Koalisi Sipil Siap Berdebat Melawan Para Pakarnya Jokowi

Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Koalisi Sipil Siap Berdebat Melawan Para Pakarnya Jokowi.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan pihaknya konsisten menolak reklamasi Teluk Jakarta. Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi akar rumput, lingkungan, advokasi hukum, para pakar, jurnalis, dan warga negara peduli Teluk Jakarta, menegaskan menolak pembangunan pulau-pulau di kawasan tersebut karena ditujukan bukan untuk kepentingan publik. Selain itu, pembangunan tanggul raksasa yang akan menutup Teluk Jakarta.

 

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati menuturkan, para pakar dari disiplin ilmu seperti Muslim Muin, Alan Koropitan, Henny Warsilah, Suryono Herlambang, Hendro Sangkoyo, Marco Kusumawijaya, dan Francisia Ery Seda, telah bicara di media massa dan diskusi-diskusi publik mengenai alasan ilmiah mengapa reklamasi dan tanggul raksasa.

 

“Mereka sudah menegaskan bahwa reklamasi bukanlah solusi terhadap Teluk Jakarta tapi malah mengandung banyak masalah,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (18/05/2017).

 

Dia menerangkan, kelompok nelayan, kelompok perempuan, dan aktivis lingkungan juga aktivis hak ekonomi, sosial, budaya serta aktivis pembela hak asasi perempuan telah mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul akibat proyek reklamasi tersebut.

 

Mulai dari perubahan perairan pesisir yang menjadi milik bersama menjadi milik pribadi, sedimentasi meningkat yang menyebabkan banjir dan polusi lebih parah, dan biaya ekonomi dan sosial yang luar biasa mahal demi kepentingan komersial.

 

Selain itu, reklamasi akan menutup akses dan ruang kehidupan nelayan untuk mencari ikan dan menggerus kondisi lingkungan di wilayah sumber pasir demi menimbun Teluk Jakarta dengan satu miliar kubik meter pasir.

 

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan di ekosistem perairan pesisir Teluk Jakarta dengan membenahi tata kelola air dan 13 sungai dari limbah padat dan cair secara bertahap.

 

“Termasuk menghentikan swastanisasi pengelolaan air Jakarta dengan juga memperhatikan kebutuhan dan dampak spesifik yang dialami perempuan,” katanya.

 

Marthin menyebutkan, para pakar telah memperhitungkan cara tersebut akan lebih lestari dan menguntungkan dari segi ekonomi maritim secara jangka panjang. Sebagai bagian dari perbaikan lingkungan di Teluk Jakarta, hutan bakau yang telah banyak berkurang harus ditanam kembali.

 

“Kami mendorong penyebaran informasi yang berbasis ilmu dan pengetahuan seluas-luasnya, di panggung mana pun, untuk kelompok siapa pun. Kami berharap analisis ilmiah yang berbasis bukti dan fakta terverifikasi untuk menolak reklamasi bisa diakses dan dipahami semua orang,” ujarnya.

 

Dia menyampaikan, belakangan ini isu reklamasi banyak dibicarakan di beragam arena dengan beragam penyelenggara yang memiliki beragam kepentingan. Koalisi sendiri menyambut baik diskusi dan debat publik yang sehat, termasuk dengan para pakar yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, dan mendorong semua orang untuk terlibat dalam percakapan yang mencerdaskan kehidupan bangsa demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya di Teluk Jakarta, namun di seluruh wilayah Indonesia dan dunia.

 

“Namun kami menolak jika isu reklamasi disetir demi kepentingan politik praktis atau penyubur prasangka-prasangka. Kami meminta semua pihak untuk fokus pada masalah penting yaitu lingkungan dan hak ekonomi, sosial, dan budaya,” tandas Marthin.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta merupakan hak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

 

Dia mengaku tidak bermasalah dengan program Anies-Sandi yang menyatakan akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. “Ya kalau memang menurut kajian mereka tidak perlu dilanjutkan, silakan saja. Itu hak mereka,” ujarnya.

 

Meski demikian, Luhut menekankan, pemerintah pusat saat ini juga tengah mengkaji reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dia berharap kajian itu bisa disinergikan dengan kajian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

“Kami akan undang mereka yang memiliki data kajian reklamasi dan kami minta mereka juga mendengar paparan data yang kami miliki. (Hasil kajian Bappenas) akan diumumkan setelah Lebaran,” katanya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan