Tolak Pergub Pengupahan, Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jawa Barat

Tolak Pergub Pengupahan, Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jawa Barat.

Ribuan buruh mempersiapkan diri menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung. Mereka menolah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata cara penetapan dan pelaksanaan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat, Sabila Rosyad menyatakan, aksi unjuk rasa itu digelar Kamis, 27 September 2018, dengan tujuan menolak Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat.

“Ribuan buruh akan berunjuk rasa di Gedung Sate. Menolak Pergub yang tidak adil bagi buruh,” tutur Sabil Rosyad, dalam siaran persnya, Rabu (26/09/2018).

Rosyad mensinyalir, munculnya Pergub tersebut adalah pesanan pengusaha untuk melanggengkan praktek upah murah.

“Buktinya tidak ada proses atau mekanisme pembahasan yang adil dan transparan dalam pembuatannya,” tegas Rosyad.

Selain itu, lanjutnya, Pergub tersebut isinya sangat tidak manusiawi dan bermartabat serta berdampak kepada bertambahnya tingkat kemiskinan masyarakat Jawa Barat.

“Banyak pasal dalam Pergub yang bertabrakan dengan aturan Undang-Undang dan mengeliminasi fungsi serikat pekerja,” ujarnya.

Bahkan, menurut dia, isi dari Pergub yang diteken oleh Pj Gubernur Jawa Barat Moohamad Iriawan itu tidak jauh berbeda dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang keberadaannya ditolak dengan keras oleh buruh Indonesia.

“Seolah belum puas dengan kebijakan di tingkat pusat, di tingkat daerah dibuat lagi kebijakan yang tidak berpihak pada kaum buruh,” tutunya.

Oleh karena itu, FSPMI yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggerakkan anggotanya di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat untuk berdemo di Gedung Sate, agar Gubernur segera mencabut Pergub No 54/2018.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan