Breaking News

Tolak Perda Syariah dan Injil, Grace Natalie Dilaporkan ke Bawaslu

Saat Kampanye Nyatakan Tolak Perda Syariah dan Perda Injil, Ketua Umum PSI Grace Natalie Dilaporkan ke Bawaslu.

Bukan hanya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie juga dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Grace Natalie dilaporkan atas pernyataannya pada saat kampanye yang menolak Perda Syariah dan Perda Injil.

Pelapor atas nama Ratih Puspa Nusanti, yang didampingi Advokat dari Tim Advokat Solidaritas Advokat Penjaga Demokrasi dan 5 sila (SAPDA 5) Dolfie Rompas, mendatangi Kantor Bawaslu, Kamis (22/11/2018).

Ratih Puspa Nusanti mengatakan,  pelaporannya ke Bawaslu berawal mula dari pernyataan Grace Natalie bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak dengan tegas Perda Syariah dan Perda Injil.

Atas pernyataan itu, lanjut Ratih Puspa Nusanti, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

banyak tokoh-tokoh nasional pro kontra. “Itu telah menjadi polemik di masyarakat,” ujar Ratih.

Oleh karena itu, dia bersama Tim Advokat Solidaritas Advokat Penjaga Demokrasi dan 5 sila (SAPDA 5) memandang apa yang telah dilakukan Grace Natalie tersebut dari sudut pandang yang berbeda, yakni sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf, Grace natalie telah diduga melakukan pelanggaran.

“Dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Penasihat pada Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, yang mana Grace Natalie menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak Perda Syariah dan Perda Injil tersebut. Itu terjadi di masa kampanye,” ujar Ratih.

Tim Advokat Sapda 5, Dolfie Rompas menyampaikan, sebagai anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin dan berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Grace Natalie telah berpotensi melakukan pelanggaran hukum.

“Apa yang telah dilakukan oleh Grace Natalie tersebut berpotensi melanggar larangan kampanye. Dan patut diduga telah melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menghina agama, menghasut perseorangan ataupun masyarakat, sert mengganggu ketertiban umum. Dan yang paling utama adalah telah mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945,” tutur Dolfie Rompas.

Dia mengatakan, Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, pada sila pertama, telah dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, dan terkait dengan pelaksanaannya, maka hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 28 J Junto Pasal 29 UUD 1945.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pelapor dan Tim Advokat SAPDA 5 melaporkan Grace Natalie ke Bawaslu. Kami meminta agar Bawaslu dapat memeriksa terlapor dan dikenakan sanksi yang semestinya,” tutur Dolfie.

Dia mengatakan, dengan mengikuti hal-hal yang diduga dilanggar, maka Grace Natalie bisa dijerat karena telah diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf  a, b, c, d, dan e Jo. Pasal 521 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*