Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Koalisi Masyarakat Sipil Nyatakan Konstribusi Masyarakat Adat Untuk Indonesia

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat Nyatakan Konstribusi Masyarakat Adat Untuk Indonesia.
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat Nyatakan Konstribusi Masyarakat Adat Untuk Indonesia.

Masyarakat Adat disebut sebagai actor utama penjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, Masyarakat Adat juga telah memberikan konstribusi ekonomi yang nyata di masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia.

Itulah antara lain konstribusi nyata Masyarakat Adat yang dinyatakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat.

Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), Muhammad Arman menyatakan hal itu dalam Diskusi Media bertema Konstribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia, yang digelar di Kedai TraDe, Kantor Kemitraan, Jalan Taman Margasatwa No. 26C, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2020.

Arman menyebut, tidak terbantahkan lagi bahwa Masyarakat Adat aktor utama penjaga kelestarian lingkungan hidup, juga telah memberikan kontribusi ekonomi.

Riset yang dilakukan AMAN (2018) menunjukan, nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di enam wilayah adat menghasilkan Rp 159,21 miliar per tahun. Dan nilai jasa lingkungan mencapai Rp 170,77 miliar per tahun.

“Ini dapat mendorong perekonomian di daerahnya,” ujar Muhammad Arman.

Salah satu bentuk sumbangan nyata Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, lanjutnya, juga dilakukan melalui  Koperasi Simpan Pinjam yang disebut Credit Union (CU).

“CU justru berkembang setelah mengalami proses inkulturasi budaya dengan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat pada tahun 80-an.  CU kemudian tumbuh besar menjadi gerakan ekonomi rakyat, tak hanya untuk dan di wilayah Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat tetapi meluas  hampir sebagian besar pulau Kalimantan, Papua, NTT, dan Pulau Jawa,” jelasnya.

Commucication Program Peduli-Kemitraan, Alexander Mering menambahkan, pada tahun 2018, CU di Kalbar memiliki aset sebesar Rp 6,5 trilun. Sementara  di tahun yang sama, APBD Provinsi Kalimantan Barat hanya Rp 5,9 triliun.

“Sayangnya, sangat sedikit penghargaan yang telah diberikan oleh pemerintah, bahkan oleh masyarakat umum,” ujarnya.

Bona Beding dari Forum Masyarakat Adat Pesisir menyebut, secara umum masyarakat masih memandang Masyarakat Adat secara sepotong-sepotong.

“Mengakui tari-tariannya, tetapi merendahkan kepercayaan dan pengetahuannya. Kebudayaan bahari kita, lahir dari ketangguhan dan pengetahuan masyarakat adat,” tegas Bona Beding.

Pemerintah terlalu sering mengabaikan eksistensi Masyarakat Adat. Padahal, Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah sangat jelas mengakui dan melindungi Masyarakat Adat. Dengan diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945. Juga diwujudkan pada Satuan Pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, diatur di dalam Pasal 18B ayat 1 UUD 1945.

“Sayangnya, kriminalisasi terhadap masyarakat adat masih terus berlangsung,” ujarnya.

Data AMAN menyebutkan, 125 masyarakat adat di 10 wilayah menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka tersebar di Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Era Purnama Sari mengatakan, tindak pidana yang kerap ditujukan pada masyarakat adalah memasuki tanah PTPN tanpa izin, pengrusakan, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin, penganiayaan, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan menguasai tanah tanpa ijin.

“Selain itu, dalam beberapa kasus yang spesifik, masyarakat dituduh merintangi kemerdekaan orang untuk bergerak di jalan umum, pengancaman, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan menghentikan aktivitas alat berat,” ujar Era Purnama Sari.

Terhadap kondisi ini, maka Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat merekomendasikan UU Masyarakat Adat perlu segera hadir, agar ada pengaturan yang tegas dan perlindungan secara komprehensif bagi Masyarakat Adat.

Arimbi Heroepoetri dari debtWATCH Indonesia menyatakan, setidaknya UU Masyarakat Adat harus memuat delapan hal, yaitu, pertama, merujuk kepada satu istilah, yaitu Masyarakat Adat. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat maupun Masyarakat Tradisional dapat digunakan bergantian dengan merujuk kepada satu istilah, yaitu Masyarakat Adat.

Kedua, Berbasis HAM serta Memasukan prinsip-prinsip HAM. Ketiga, Memuat aturan tentang pemulihan hak. Jenis pemulihan hak yang wajib diatur dalam RUU adalah Grasi, Amnesti, Abolisi, Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi.

Keempat, mengakui Hak atas identitas budaya. Kelima, Pengaturan penyelesaian konflik. Keenam pengakuan dan perlindungan atas kekayaan intelektual.

Ketujuh, pengakuan tentang hak anak, pemuda dan perempuan adat. “Dan kedelapan, perlu adanya pasal-pasal mengenai tindakan khusus sementara bagi Masyarakat Adat pada umumnya, seperti pendidikian bagi kelompok mainstream agar mengenali dan menghormati eksistensi masyarakat adat,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat telah mencermati bahwa substansi Omnibus Law (OL) RUU Cipta Kerja menempatkan masyarakat adat pada kondisi yang lebih buruk jika diundangkan.

Wahyubinatara Fernandez dari Rimbawan Muda Indonesia (RMI) menekankan, RUU Cipta Kerja sangat buruk bagi keberadaan dan keberlanjutan Masyarakat Adat.

“RUU ini sekali lagi abai dan tidak berhasil mengenali keberadaan masyarakat adat sebagai subjek yang paling rentan terdampak investasi. Juga gagal melihat peran masyarakat adat dalam pembangunan perekonomian daerah dan penjagaan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Wahyubinatara Fernandez.

Semisal, pengadaan lahan untuk kegiatan usaha yang paling banyak diatur dalam RUU Cipta Kerja, dan itu mengancam masyarakat adat.

Pengadaan lahan ini akan diamanatkan melalui Bank Tanah yang masuk menjadi bagian RUU ini tanpa berdasar pada kajian khusus dalam Naskah Akademiknya.

Salah satu wewenang Bank Tanah yang diatur dalam Pasal 171 adalah mengakuisisi asset berupa hak, ijin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang ditelantarkan lebih dari dua tahun.

“Bank Tanah bisa mengakuisisi lahan apapun yang dinilai terlantar. Selain itu, Bank Tanah juga dapat memberikan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai selama 90 tahun,” kata Wahyubinatara Fernandez.

Karena itu, lanjutnya, potensi konflik lahan karena perampasan tanah di wilayah-wilayah adat akan meningkat jika pembahasan RUU Cipta Kerja tidak menempatkan Masyarakat Adat sebagai subyek.

“Padahal, telah banyak terbukti bagaimana perekonomian mikro menjadi pondasi bagi stabilitas ekonomi nasional, salah satunya pada krisis ekonomi global tahun 2008,” imbuh Wahyubinatara.

Mengingat RUU Masyarakat Adat dan RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, artinya akan dibahas dalam kurun waktu yang sama oleh DPR dan Pemerintah, maka Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta DPR RI melakukan revisi total  RUU Cipta Kerja dengan memperhatikan substansi RUU Masyarakat Adat.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat adalah koalisi 26 organisasi yang peduli, bekerja dan melakukan kampanye untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yang terdiri dari, debtWATCH Indonesia (dWI), Jurnal Perempuan, Forum Masyarakat Adat Pesisir, Kalyanamitra,Kemitraan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lakpesdam NU, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), PEREMPUAN AMAN, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sawit Watch, Satu Nama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), HuMA, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), MerDesa Institute, Lokataru. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), The Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Madani Berkelanjutan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan