Tolak Omnibus Law, Presiden Buruh KSBSI Pertanyakan Keberpihakan Jokowi Kepada Kelas Pekerja

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dari Cilaka Menjadi Petaka

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dari Cilaka Menjadi Petaka, Tolak Omnibus Law, Presiden Buruh KSBSI Pertanyakan Keberpihakan Jokowi Kepada Kelas Pekerja. Foto: Konperensi Pers Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020). Tampak Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban didampingi Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita. (Ist).
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dari Cilaka Menjadi Petaka, Tolak Omnibus Law, Presiden Buruh KSBSI Pertanyakan Keberpihakan Jokowi Kepada Kelas Pekerja. Foto: Konperensi Pers Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020). Tampak Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban didampingi Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita. (Ist).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mempertanyakan keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada kelas pekerja.

Hal itu dikarenakan pemerintah bersama DPR tetap memaksakan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, tanpa mau mendengar dan melibatkan keluhan dan persoalan riil yang dihadapi kaum buruh.

Hal itu ditegaskan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, saat menggelar jumpa pers dan mendeklarasikan organisasi  yang menaungi 10 Konfederasi Serikat Buruh Sektoral itu menolak hadirnya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, yang kini dipaksakan dihabas di Senayan.

“Memang betul, pada Pilres 2019 lalu, kami KSBSI menyatakan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’aruf Amin. Akan tetapi, saat ini, pemerintah tidak berpihak kepada kelas pekerja, tidak berpihak kepada buruh. Karena itu, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melawan. Pak Jokowi ternyata tidak sayang kepada buruh. KSBSI menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, kami menyebutnya RUU Cilaka kini menjadi petaka,” tutur Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, saat menggelar konperensi pers, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020).

Dengan mengusung tema perlawanan keras, Omnibus Law Dari Cilaka ke Petaka, KSBSI juga menyatakan menarik seluruh delegasi yang sempat diminta sebagai anggota Tim Perumus melalui Surat Keputusan Menkoperekonomian Nomor 121 Tahun 2020 untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja itu.

Elly Rosita Silaban menyampaikan, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI), menyatakan ada 3 aspek yang mendasari penolakan KSBSI terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja itu.

Pertama, asapek filosofis. Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 telah mengamanatkan adanya jaminan kesejahteraan rakyatnya. Pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D UUD 1945, dengan tegas menyatakan hal itu.

Demikian juga, di UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan tegas memberikan jaminan-jaminan bagi para pekerja, termasuk adanya jaminan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

“Itu semua terdegradasi dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cilaka yang jadi petaka yang sudah diserhakan ke DPR itu. Dan kami, merasa dijebak, karena dimasukkan sebagai bagian tim perumus, namun tidak pernah ada pembahasan materi atau substansi RUU itu. Karena itu kami menarik diri dari Tim itu, dan menyatakan menolak Omnibus Law RUU CLK,” tegas Elly Rosita Silaban.

Kedua, aspek sosiologis. Sejak awal, buruh sudah menolak adanya system kontrak atau out sourcing. Nah, di RUU CLK itu, sudah tidak ada batasan. Semua jenis pekerjaan dioutsourcing. Dan tak ada batasan waktu. Artinya, sepanjangan hidupnya, buruh akan dikontrak.

“Hal ini juga sudah sangat bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Substansi Omnibus Law RUU CLK sangat berbahaya bagi masyarakat, khususnya buruh. Sangat membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan buruh. Karena itu kami menolaknya,” ujarnya.

Ketiga, aspek juridis. Elly Rosita Silaban menyampaikan, seharusnya lansadan pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja adalah UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang baru Nomor 15 Tahun 2019.

Nyatanya, proses yang diamanatkan dalam undang-undang untuk membentuk sebuah undang-undang baru, tidak dilakukan di Omnibus Law RUU CLK.

“Harusnya sejak awal sudah ada sosialisasi proses pembentukan dengan melibatkan buruh. Seharusnya ada semacan hearing juga dengan buruh. Jadi, aspek juridis pun sudah dilabrak dalam proses Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu. Kami menolaknya,” ujarnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban yang didampingi Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita, menegaskan bahwa jika selama ini buruh cenderung diperlakukan semau-maunya penguasa, termasuk oleh pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin, maka kini, kondisi kian suram dan berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan buruh Indonesia.

“Kami memutuskan sikap, apabila selama ini pemerintah yang dzolim pada buruh, maka KSBSI akan hadir di depan untuk melawan. Sekali lagi, kami menyatakan menarik utusan kami, dan keluar dari tim Omnibus Law RUU CLK, dan menyatakan menolak,” tuturnya.

Sebagai wujud penolakan, lanjut Elly Rosita, para buruh yang tergabung di KSBSI, akan melancarkan aksi-aksi penolakan, di Jakarta dan berbagai daerah, sampai pemerintah dan DPR membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu.

“Aksi-aksi massif KSBSI akan mulai digelar 2 Maret, hingga 11 Maret 2020 pas hari Supersemar. Dan selanjutnya akan melakukan berbagai aksi untuk menyatakan menolak dan meminta pembatalan Omnibus Law. Tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan aksi mogok buruh nasional. Namun, kita akan coba dengan dialog dan meminta dibatalkan terlebih dahulu,” terang Elly Rosita.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan