Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Andi Gani Nuwawea Dukung Capres Ganjar Pranowo

Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Andi Gani Nuwawea Dukung Capres Ganjar Pranowo

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
4247
0
Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nuwawea alias AGN, diwawancarai wartawan di acara Simposium Nasional: Peta Jalan Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia, yang digelar di Hotel Ashley, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (23/08/2023). (Dok)Foto: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nuwawea alias AGN, diwawancarai wartawan di acara Simposium Nasional: Peta Jalan Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia, yang digelar di Hotel Ashley, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (23/08/2023). (Dok)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nuwawea alias AGN dengan tegas menyatakan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun, dalam urusan politik terutama dukungan pada Pilpres 2024, Andi Gani Nuwawea juga dengan tegas menyatakan mendukung Capres Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Andi Gani Nuwawea dalam acara Simposium Nasional: Peta Jalan Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia, yang digelar di Hotel Ashley, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (23/08/2023).

“Kita akan berjuang sampai akhir untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi soal pilihan, meskipun soal pilihan politik ada perbedaan dengan teman-teman buruh lainnya, tetapi untuk kepentingan buruh kita bersatu padu. Kalau saya, tentu saja saya pendukung Pak Ganjar Pranowo,” ujarnya.

Oleh karena itu, Andi Gani Nuwawea alias AGN, menegaskan, perjuangan buruh dan kaum pekerja Indonesia untuk meminta agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan tidak akan berhenti.

“Kita sedang mengorganisir sekitar 10 ribu massa buruh, untuk kembali turun ke jalan, mengawal dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” tutur Andi Gani Nuwawea.

Di tempat yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indoneia (KSPI) Said Iqbal juga menegaskan, buruh dan pekerja Indonesia akan kembali meminta kepada MK untuk segera membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker.

Said Iqbal yang juga Ketua Umum Partai Buruh itu mengatakan, pihaknya mengajukan judicial review ke MK atas Omnibus Law UU Ciptaker itu. Karena itu, dia berharap agar MK benar-benar pro kepada buruh Indonesia.

“Ketidaksejahteraan buruh dari kebijakan politik. Demikian juga, kesejahteraan buruh juga lahir dari kebijakan politik. Jadi, ini adalah permintaan kita juga, apakah Hakim MK akan berpihak kepada buruh dan menolak Omnibus Law UU Ciptaker? Kita akan lihat nanti,” tutur Said Iqbal.

Soal pilihan politik, kata dia, dari tiga bakal calon Presiden yang muncul saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, masih perlu di-cross check keberpihakan mereka terhadap kaum buruh.

“Dari tiga nama Capres yang muncul saat ini, perlu dilakukan cross check siapa di antara mereka yang benar-benar dan bersungguh-sungguh pro kepada buruh dan pekerja. Sebab, sangat jelas, buruh itu membutuhkan tiga hal, yakni mengenai kepastian bekerja, mengenai kepastian upah dan mengenai kepastian jaminan sosial,” tutur Said Iqbal lagi.

Jadi, katanya, jika pun nantinya hanya tiga nama capres yang muncul saat ini yang akan bertarung di Pilres 2024, maka buruh sangat perlu mengecek keberpihakan setiap para capres itu kepada buruh.

Sebagai Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal berharap, ada alternatif lain selain tiga nama capres yang dimunculkan saat ini.

“Kami juga berikhtiar supaya ada calon presiden alternatif. Semoga ada alternatif. Makanya kita juga menggugat ketentuan Presidential Threshold itu, supaya ada capres alternatif,” tandas Said Iqbal.(RED)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Hakim ‘Gemes’ di Sidang Bongkar Kejahatan Biksu Perempuan dan Keluarganya pada PN Jakarta Utara

Persidangan kasus pidana dengan Nomor Perkara 246/Pid.B/2024, di