Tolak Ominus Law, Rakyat Tak Boleh Kalah Di Hadapan Pemodal

Usut Tuntas Penangkapan Buruh

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi: Tolak Ominus Law, Rakyat Tak Boleh Kalah Di Hadapan Pemodal. Usut Tuntas Penangkapan Buruh.
Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi: Tolak Ominus Law, Rakyat Tak Boleh Kalah Di Hadapan Pemodal. Usut Tuntas Penangkapan Buruh.

Rakyat tidak boleh kalah di hadapan pemodal. Demikian ditegaskan oleh Bintang Muda Indonesia (BMI) dalam pernyataan sikapnya menolak Omnibus Law.

Karena itu, upaya melakukan penolakan omnibus law harus terus dilakukan, hingga Undang-Undang yang dianggap menyengsarakan Rakyat Indonesia itu dicabut.

Selain itu, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi mendesak dibebaskannya 11 orang buruh yang ditangkapi sewaktu menggelar aksi demonstrasi menolak omnibus law di Provinsi Banten. Penangkapan-penangkapan serupa harus juga diusut tuntas di wilayah lain.

“Bintang Muda Indonesia (BMI) menganggap Omnibus Law merupakan kebijakan di mana rakyat dikalahkan oleh negara di hadapan modal,” ujar Farkhan Evendi, dalam siaran persnya, Jumat (06/03/2020).

Farkhan menyatakan, BMI menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM. Selain itu, pihaknya juga mengecam tindakan represif aparat terhadap aksi buruh.

“Menuntut pihak kepolisian untuk segera membebaskan tanpa syarat, semua nama-nama buruh Banten,” imbuhnya.

Menurutnya, gelombang penolakan Omnibus Law terjadi dimana-mana. Kelompok yang paling keras menolak adalah dari kalangan buruh.

Salah satu gelombang penolakan buruh atas Omnibus Law terjadi di Banten pada Rabu, 4 Maret 2020. Namun bukannya menjadi momentum pemerintah untuk menerima masukan dari para buruh, usai aksi demonstrasi #TolakOmnibusLaw dari buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) malah diciderai dengan penangkapan buruh oleh aparat kepolisian.

BMI mendapatkan informasi bahwa ada 11 nama yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Yakni, Siswoyo, Ahmad Tablawi, M Sarpin, Tasino, Jejen Setiawan, Imron, Juli Mabruri, M Surya Agus, Irpan Hadi Suryana (9 nama tersebut dari KASBI), Rustam Effendi (KSPSI), Galih Wawan (KSPSI).

“Dari insiden ini, kami Bintang Muda Indonesia (BMI) mengecam tidakan aparat kepolisian yang telah menangkap 11 orang buruh tersebut,” ujarnya.

BMI menilai, tidak sepatutnya pihak kepolisian bertindak represif. Karena demonstrasi yang dilakukan para buruh merupakan tindakan yang telah dijamin oleh konstitusi.

Seharusnya, katanya, pihak kepolisian bertindak sebagai pengawal jalannya demontrasi serta memberikan jaminan keamanan ketika para buruh hendak bertemu dan menyampaikan aspirasinya secara langsung di hadapan pemerintah.

“BMI menyatakan dukungan kepada kaum buruh serta elemen manapun yang hari ini mau bergerak untuk menolak Omnibus Law,” ujar Farkhan.

Hal ini didasarkan atas pembacaan bahwa Omnibus Law yang didalamnya mencakup UU Cipta Lapangan Kerja merupakan UU yang akan menjadi pengganti UU Ketenaga Kerjaan No.13 tahun 2003.

“Upaya pemerintah untuk mengganti UU tersebut jika kita telaah bersama ternyata lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dan investor daripada nasib kaum buruh,” tuturnya.

Farkhan menyampaikan, kondisi perburuhan di Indonesia selama ini masih diselimuti persoalan kompleks. Mulai dari permaslahan upah, status kerja, dan pesangon.

Belum juga ditemukan jalan keluar atas permasalahan tersebut, pemerintah melalui Omnibus Law malah menghadirkan masalah baru ditengah kompleksitas masalah yang dihadapi buruh selama ini.

Alih-alih menjadi solusi atas berbagai persoalan perburuhan terdahulu, Omnibus Law malah menjadi ancaman baru bagi buruh.

“Bagaimana tidak, pasal-pasal yang tertuang dalam Omnibus Law terkait ketenagakerjaan merupakan pasal-pasal yang dirancang dalam rangka merespon situasi ekonomi global yang kian memburuk, namun bukannya menyelamatkan buruh,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, dalam UU Cipta Lapangan Kerja tersebut seakan-akan menimpakan semua bebannya kepada buruh.

“Seharusnya, buruh sebagai kelompok yang paling rentan dari rantai industri seharusnya menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan terlebih dahulu dari persinggungannya dengan pengusaha dan investor,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan