Tolak Libatkan Lembaga Pendidikan Yang Tak Berkompeten di Tim Evaluasi Tata Kelola Air, Bergerak Malam Hari Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kampus UI Salemba

Tolak Libatkan Lembaga Pendidikan Yang Tak Berkompeten di Tim Evaluasi Tata Kelola Air, Bergerak Malam Hari Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kampus UI Salemba.

Puluhan Mahasiswa dari Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (KMP-Reformasi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, pada Jumat malam, (02/03/2019).

Aksi yang digelar mulai pukul tujuh malam itu diisi dengan orasi, membentangkan spanduk dan juga menyampaikan tuntutan dalam selebaran.

Koordinator Aksi KMP-Reformasi Husni Abbas menyampaikan, pihaknya sangat kecewa dengan Tim Evaluasi Tata Kelola Air DKI Jakarta, yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk tidak melakukan privatisasi atau swastanisasi air di Provinsi DKI Jakarta.

Husni Abbas menerangkan, sampai saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima putusan MA Nomor 31K/PDT/2017 dan Keputusan MA terkait Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kementrian Keuangan itu. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mentaati keputusan hukum,” ujar Husni Abbas, Jumat malam (02/03/2019).

Saat ini, Dinas Tata Kelola Air Provinsi DKI Jakarta juga tengah membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola. Menurut Husni Abbas, tim itu hanya akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk tidak menerima putusan MA.

KMP-Reformasi, lanjutnya, mendesak Tim Tata Kelola Air agar tidak melibatkan lembaga pendidikan atau kampus, dalam menyampaikan kebijakan strategis.

“Sebab, saat ini lembaga kampus itu, kami tahu, hanya mencoba membentuk opini tanpa melakukan kajian hukum dan tekhnis yang benar terkait tata kelola air di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia juga mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anis Rasyid Baswedan segera menerima Putusan MA itu.

“Sekali lagi, kami mendesak Tim Evaluasi Tata Kelola Air agar tidak melibatkan lembaga pendidikan atau kampus itu di sana. Kami berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih dahulu melakukan kajian yang jernih, dari sisi hukum dan teknisnya Gubernur,” ujarnya.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan Evaluasi Tata Kelola Air Minum berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1149 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan Senin 22 Oktober 2018, dari jam satu siang hingga jam 3 sore di Ruang Rapat II Lantai 22, Gedung Balaikota Blok G, Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat itu, dilakukan diskusi terkait Penafsiran dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/PDT/2017 Dalam Perkara Gugatan Warga Negara Terkait Swastanisaasi Pengelolaan Air Minum di Jakarta Bagi Gubernur DKI cq PAM Jaya.

Husni Abbas menerangkan, tidak kurang dari 39 lembaga dilibatkan dalam Tim Evaluasi itu. Sayangnya, lanjut dia, ada sejumlah lembaga pendidikan dan kampys  yang dilibatkan dalam Tim Evaluasi itu. Padahal lembaga-lembaga itu tidak layak dan tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan kajian terhadap Tata Kelola Air itu. “Kami sangat menyayangkan hal itu, dan itu harus dihentikan dong. Jangan dilibatkan,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*